Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
  • visibility 122
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia, Gabriel De Sola menegaskan, bahwa pihak Polda Papua tengah memproses perkara dugaan Perkara Tipikor Tolikara.

Dalam keterangan tertulis diterima media ini di Jakarta, Ia menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya menindaklanjuti aksi dan Laporan Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikorl senilai Rp 16 miliar di lingkup Sekwan Tolikara, Papua Pegunungan.

“KPK RI melalui surat resmi kepada KOMPAK Indonesia, menyatakan bahwa perkara Tipikor Tolikara sedang diproses hukum oleh Polda Papua,” kata Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola dalam keterangannya kepdas media ini, Kamis (8/8/2024).

Gabriel mengingat bahwa perkara tersebut tengah ditangani Polda Papua, maka KPK RI melakukan supervisi dan pengawasan terkait penanganan perkara Tipikornya.

“Dengan demikian, KOMPAK Indonesia diminta KPK RI untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polda Papua agar segera menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual di balik perkara Tipikor Tolikara,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dalam penanganan perkara Tipikor ada indikasi kuat Polda Papua tidak profesional dan mendiamkan perkara tersebut, maka KPK RI diminta untuk segera mengambil alih penanganan perkara Tipikor Tolikara tersebut hingga tuntas.

“Apresiasi untuk KPK RI yang telah memberi atensi khusus dalam perkara dugaan Tipikor Tolikara ini. Sebagai elemen penting penegak hukum, KPK diminta untuk mengambil alih penanganan kasus ini jika kinerja Polda Papua tidak profesional orupsi dan HAM ini.

Selain itu kata pria kelahiran Flores ini, pihaknya telah menyurati secara resmi Kapolda Papua, Irjen Polisi Mathius D. Fakiri per 6 Agustus 2024, perihal Permohonan informasi resmi tertulis Kapolda Papua terkait perkembangan penanganan Tipikor terhadap Penjabat Bupati Tolikara, Papua Pegunungan.

Lanjut dia, Surat Permohonan KOMPAK Indonesia kepada Kapolda Papua, juga merujuk pada Surat Pemohonan Polda Papua melalui Direskrimsus, Kombes Polisi Ade Sapari per 22 Juli 2024.

Adapun, Surat dari Polda Papua tersebut perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditujukan kepada Yonias Yikwa selaku Kepala Bagian Persidangan kabupaten Tokikara tahun 2017.

“Kami mendukung Kapolda Papua dan jajarannya dalam menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan dan kredibel. Bersama KPK RI, kami akan terus mengawal penuntasan kasus ini sesuai proses hukum yang berlaku di Republik ini,” tutup Gabriel de Sola. ** SP/Red.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paradoks Jalan Swadaya dan Ancaman Sistem Transportasi Nasional

    Paradoks Jalan Swadaya dan Ancaman Sistem Transportasi Nasional

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Oleh : Djoko Setijowarn  INFRASTRUKTUR Jalan adalah salah satu wujud pelayanan dasar yang hakiki dari negara untuk rakyat. Ketika hak atas mobilitas yang aman ini berbenturan dengan lambatnya birokrasi dan keterbatasan anggaran daerah, masyarakat kerap dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membiarkan ekonomi lumpuh atau mendanai sendiri perbaikan fasilitas publik tersebut_ . Belakangan ini, fenomena masyarakat […]

  • Ayodhia Kalake Ditujuk Jokowi Pj Gubernur NTT, Ini Karirnya.

    Ayodhia Kalake Ditujuk Jokowi Pj Gubernur NTT, Ini Karirnya.

    • calendar_month Sabtu, 2 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta, Ayodhia GL Kalake kini sudah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Joko Widodo (Jokowi) tugas tersebut. Ayodhia Kalake akan menggantikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023. Lantas siapa Ayodhia Kalake? Ayodhia Kalake adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves). Pria berdarah […]

  • Catat, Ini 14 Poin RUU KUHP Yang Disahkan DPR RI Jadi  Undang-Undang

    Catat, Ini 14 Poin RUU KUHP Yang Disahkan DPR RI Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) menggelar Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang pada Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU […]

  • Tim AMIN Curiga di Balik Penghapusan Sirekap oleh KPU

    Tim AMIN Curiga di Balik Penghapusan Sirekap oleh KPU

    • calendar_month Rabu, 6 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, mengungkapkan kecurigaannya terhadap kejanggalan yang terjadi pasca-KPU menghapus grafik tabulasi data perolehan suara Pemilu 2024 dari Sirekap, portal resmi perhitungan suara. Menurut Sudirman, tindakan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan menunjukkan kemungkinan adanya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu. Baca juga : Erick Tohir: Pembangunan […]

  • BKSAP dan CDA Korea Selatan Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan

    BKSAP dan CDA Korea Selatan Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Bidang kerja sama Pendidikan dan Kebudayaan menjadi topik utama dalam pertemuan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Sementara (chargé d’affaires/CDA) Park Soo-Deok, pada Selasa (29/10/2024). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh. Adapun pertemuan tersebut merupakan bagian penting agar Indonesia […]

  • Ketua DPD RI Lantik Sekjen Baru, Ini Pesannya 

    Ketua DPD RI Lantik Sekjen Baru, Ini Pesannya 

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia resmi melantik Irjen Pol. Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru pada Senin (19/5/2025), menggantikan Rahman Hadi yang kini menduduki jabatan fungsional sebagai Analis Legislasi Ahli Utama. Pelantikan ini diselenggarakan secara sederhana di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dihadiri oleh pimpinan DPD, pejabat tinggi, dan sejumlah […]

expand_less