Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia, Gabriel De Sola menegaskan, bahwa pihak Polda Papua tengah memproses perkara dugaan Perkara Tipikor Tolikara.

Dalam keterangan tertulis diterima media ini di Jakarta, Ia menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya menindaklanjuti aksi dan Laporan Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikorl senilai Rp 16 miliar di lingkup Sekwan Tolikara, Papua Pegunungan.

“KPK RI melalui surat resmi kepada KOMPAK Indonesia, menyatakan bahwa perkara Tipikor Tolikara sedang diproses hukum oleh Polda Papua,” kata Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola dalam keterangannya kepdas media ini, Kamis (8/8/2024).

Gabriel mengingat bahwa perkara tersebut tengah ditangani Polda Papua, maka KPK RI melakukan supervisi dan pengawasan terkait penanganan perkara Tipikornya.

“Dengan demikian, KOMPAK Indonesia diminta KPK RI untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polda Papua agar segera menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual di balik perkara Tipikor Tolikara,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dalam penanganan perkara Tipikor ada indikasi kuat Polda Papua tidak profesional dan mendiamkan perkara tersebut, maka KPK RI diminta untuk segera mengambil alih penanganan perkara Tipikor Tolikara tersebut hingga tuntas.

“Apresiasi untuk KPK RI yang telah memberi atensi khusus dalam perkara dugaan Tipikor Tolikara ini. Sebagai elemen penting penegak hukum, KPK diminta untuk mengambil alih penanganan kasus ini jika kinerja Polda Papua tidak profesional orupsi dan HAM ini.

Selain itu kata pria kelahiran Flores ini, pihaknya telah menyurati secara resmi Kapolda Papua, Irjen Polisi Mathius D. Fakiri per 6 Agustus 2024, perihal Permohonan informasi resmi tertulis Kapolda Papua terkait perkembangan penanganan Tipikor terhadap Penjabat Bupati Tolikara, Papua Pegunungan.

Lanjut dia, Surat Permohonan KOMPAK Indonesia kepada Kapolda Papua, juga merujuk pada Surat Pemohonan Polda Papua melalui Direskrimsus, Kombes Polisi Ade Sapari per 22 Juli 2024.

Adapun, Surat dari Polda Papua tersebut perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditujukan kepada Yonias Yikwa selaku Kepala Bagian Persidangan kabupaten Tokikara tahun 2017.

“Kami mendukung Kapolda Papua dan jajarannya dalam menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan dan kredibel. Bersama KPK RI, kami akan terus mengawal penuntasan kasus ini sesuai proses hukum yang berlaku di Republik ini,” tutup Gabriel de Sola. ** SP/Red.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPR RI, Minta Kemenlu Proaktif Pastikan Keselamatan WNI Usai Gempa Taiwan

    Ketua DPR RI, Minta Kemenlu Proaktif Pastikan Keselamatan WNI Usai Gempa Taiwan

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), meminta Kementerian Luar Negeri untuk proaktif mencari tahu terhadap kondisi Warga Negara Indonesia yang berada di Taiwan, baik itu keberadaannya, identifikasi namanya, hingga kondisi kesehatannya. Dengan begitu, WNI di Taiwan dapat segera mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Jika perlu dievakuasi […]

  • Prasasti Talang Tuo dan Taman Sriwijaya untuk Kemakmuran Makhluk Hidup

    Prasasti Talang Tuo dan Taman Sriwijaya untuk Kemakmuran Makhluk Hidup

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Oleh : Nurhadi Rangkuti SEBONGKAH BATU tertelungkup di dataran rawa. Tempat itu bernama Talang Tuo, letaknya di barat laut Bukit Siguntang, dengan jarak lurus lima kilometer. L.C. Westenenk, Residen Palembang, menemukan batu itu pada 17 November 1920.  Permukaan batu pasir itu seluas 50 X 80 cm dan  terdapat empat belas baris tulisan Pallawa, India, menggunakan […]

  • Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel Bekuk BC Pelaku Tambang Ilegal di Muara Enim: Rugikan Negara 556,884 Miliar

    Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel Bekuk BC Pelaku Tambang Ilegal di Muara Enim: Rugikan Negara 556,884 Miliar

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com –Operasi besar-besaran dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil membekuk BC (33 tahun), asal Seleman Muara Enim. BC adalah bos tambang ilegal telah beroperasi sekitar lima tahun di Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi melalui Direktur Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumsel Kombes Bagus Suropratomo menyampaikan perihal tersebut kepada […]

  • Entas Kemiskinan, Kemensos :  Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial

    Entas Kemiskinan, Kemensos :  Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Surakarta,msinews.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menekankan pentingnya permberdayaan bukan sekadar perlindungan sosial dalam memberantas kemiskinan. “Jadi, setelah mereka mendapatkan perlindungan, ada batasnya. Para pendamping jangan meninabobokan mereka yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Gus Ipul dalam acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Keraton […]

  • DPR Soroti Industri AMDK, Air Harus Jadi Aset Negara Bukan Ladang Bisnis

    DPR Soroti Industri AMDK, Air Harus Jadi Aset Negara Bukan Ladang Bisnis

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Komisi VII DPR RI menyoroti tata kelola industri Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK yang dinilai belum mencerminkan amanat konstitusi tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi Partai PAN, menegaskan pentingnya meninjau ulang arah kebijakan dan manfaat ekonomi dari industri air kemasan nasional. Saleh […]

  • DPR RI Putuskan

    DPR RI Putuskan Lanjutkan Pembahasan Revisi UU Desa Pasca Pemilu 2024

    • calendar_month Jumat, 2 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumumkan bahwa pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Keputusan ini diambil setelah persetujuan dalam rapat paripurna DPR terakhir. Menurut Puan, keputusan untuk menunda pembahasan revisi UU Desa hingga setelah pemilu tidak terlepas dari […]

expand_less