Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
  • visibility 59
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia, Gabriel De Sola menegaskan, bahwa pihak Polda Papua tengah memproses perkara dugaan Perkara Tipikor Tolikara.

Dalam keterangan tertulis diterima media ini di Jakarta, Ia menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya menindaklanjuti aksi dan Laporan Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikorl senilai Rp 16 miliar di lingkup Sekwan Tolikara, Papua Pegunungan.

“KPK RI melalui surat resmi kepada KOMPAK Indonesia, menyatakan bahwa perkara Tipikor Tolikara sedang diproses hukum oleh Polda Papua,” kata Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola dalam keterangannya kepdas media ini, Kamis (8/8/2024).

Gabriel mengingat bahwa perkara tersebut tengah ditangani Polda Papua, maka KPK RI melakukan supervisi dan pengawasan terkait penanganan perkara Tipikornya.

“Dengan demikian, KOMPAK Indonesia diminta KPK RI untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polda Papua agar segera menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor intelektual di balik perkara Tipikor Tolikara,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dalam penanganan perkara Tipikor ada indikasi kuat Polda Papua tidak profesional dan mendiamkan perkara tersebut, maka KPK RI diminta untuk segera mengambil alih penanganan perkara Tipikor Tolikara tersebut hingga tuntas.

“Apresiasi untuk KPK RI yang telah memberi atensi khusus dalam perkara dugaan Tipikor Tolikara ini. Sebagai elemen penting penegak hukum, KPK diminta untuk mengambil alih penanganan kasus ini jika kinerja Polda Papua tidak profesional orupsi dan HAM ini.

Selain itu kata pria kelahiran Flores ini, pihaknya telah menyurati secara resmi Kapolda Papua, Irjen Polisi Mathius D. Fakiri per 6 Agustus 2024, perihal Permohonan informasi resmi tertulis Kapolda Papua terkait perkembangan penanganan Tipikor terhadap Penjabat Bupati Tolikara, Papua Pegunungan.

Lanjut dia, Surat Permohonan KOMPAK Indonesia kepada Kapolda Papua, juga merujuk pada Surat Pemohonan Polda Papua melalui Direskrimsus, Kombes Polisi Ade Sapari per 22 Juli 2024.

Adapun, Surat dari Polda Papua tersebut perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditujukan kepada Yonias Yikwa selaku Kepala Bagian Persidangan kabupaten Tokikara tahun 2017.

“Kami mendukung Kapolda Papua dan jajarannya dalam menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan dan kredibel. Bersama KPK RI, kami akan terus mengawal penuntasan kasus ini sesuai proses hukum yang berlaku di Republik ini,” tutup Gabriel de Sola. ** SP/Red.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tri Risma Sebut Pentingnya Jaminan Sosial Perlindung Masyarakat

    Tri Risma Sebut Pentingnya Jaminan Sosial Perlindung Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menekankan pentingnya jaminan sosial sebagai upaya perlindungan masyarakat dalam Round Table Discussion di Gedung Astagrata Lemhannas RI. Ia menyatakan kesepakatan untuk memiliki pola jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. “Masyarakat menengah atau mampu pun bisa berisiko jatuh miskin karena tidak memiliki jaminan kesehatan […]

  • Komite IV DPD RI Raker bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK

    Komite IV DPD RI Raker bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025). Adapun, Rapat ini digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya terkait kebijakan moneter, intermediasi perbankan, serta pengawasan […]

  • Sekretaris PSI Tanggapi PDIP soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

    Sekretaris PSI Tanggapi PDIP soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 18 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan PDIP memiliki alat peraga kampanye (APK) paling banyak. PSI berada di urutan ke-11. Hal tersebut , dikatakan Antoni menanggapi terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, terkait partai punya baliho lebih banyak dari pengurus. Baca […]

  • DPD RI: Temuan BPK Harus Jadi Perbaikan Nyata Bagi Rakyat, Bukan Sekadar Catatan

    DPD RI: Temuan BPK Harus Jadi Perbaikan Nyata Bagi Rakyat, Bukan Sekadar Catatan

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

      Msinews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara konkret agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. DPD RI pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut IHPS Semester II Tahun 2025 agar menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat. […]

  • Ketua MA RI Lantik 21 Pejabat Pengadilan Tingi, Berikut Nama-namanya :

    Ketua MA RI Lantik 21 Pejabat Pengadilan Tingi, Berikut Nama-namanya :

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Mahkmah Agung (MA RI) Dr. Syarifuddin menyampaikan Aparat Penegak Hukum bertanggungjawab untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai epicentrum of justice. Ia menilai  tempat dimana keadilan terlahir dan menjadi tumpuan harapan masyarakat. Dr. Syarifuddin mengatakan bahwa Lembaga peradilan yang menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, agar tidak berubah menjadi sumber masalah. “Saya kembali mengingatkan […]

  • Mantan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK, Harta Kekayaan Capai 118 Milyar

    Mantan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK, Harta Kekayaan Capai 118 Milyar

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 10 Maret 2025 kemarin. Adapun, pemanggilan tersebut untuk diminati keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi atas kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo EnergiEnergi IAE periode 2017 sampai 2021. […]

expand_less