Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Kementerian PANRB Tuntaskan Penyusunan DBRBN 2026–2045

Kementerian PANRB Tuntaskan Penyusunan DBRBN 2026–2045

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
  • visibility 370
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM–Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara,mengatakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2026–2045, bertujuan untuk menyelaraskan agenda transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Selain itu, aturan ini juga memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi setelah Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 berakhir.

Ia mengatakan, finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2026–2045 terus dikebut. Rancangan Peraturan yang akan menjadi fondasi jalannya reformasi birokrasi nasional ini telah memasuki tahap harmonisasi.

“DBRBN akan menjadi acuan penting bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan transformasi tata kelola di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat makro, meso, hingga mikro,” ujarnya saat membuka Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang DBRBN Tahun 2026-2045 di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Lanjutnya, bahwa  lahirnya aturan ini juga sekaligus menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan manusia. Sesuai arahan Menteri PANRB Rini Widyantini, DBRBN 2026-2045 juga akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia.

“Visi utamanya adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk diketahu bahwa, DBRBN 2026-2045 memuat 5 sasaran reformasi birokrasi nasional yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Sasaran pertama adalah terwujudnya pemerintah digital yang didorong oleh perkembangan teknologi, model layanan, dan meningkatnya ekspektasi pengguna. Sasaran kedua, terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit.

Adapun, sasaran ketiga, terbangunnya perilaku birokrasi yang berintegritas dan inovatif. Sasaran keempat, terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah. Sementara sasaran terakhir adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Sementara itu, Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan juga Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum Andrie Amos memaparkan pentingnya tahap harmonisasi dalam finalisasi DBRBN.

Ia menjelaskan tahap harmonisasi bisa memastikan rancangan peraturan dimaksud selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan antarkementerian, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

“Harmonisasi DBRBN 2026–2045 menjadi langkah penting untuk memastikan keselarasan substansi dengan arah pembangunan nasional, memperkuat landasan hukum kebijakan, serta membangun komitmen bersama agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh instansi pemerintah,” pungkasnya.

Sumber; Humas Men Panrb

Editor; tim redaksi

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina

    1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 411
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dengan mengikuti arahan kebijakan Pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi. Sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal […]

  • 14 Ton Bantuan Kemensos Siap Diterbangkan ke Papua Distrik Terdampak Kekeringan

    14 Ton Bantuan Kemensos Siap Diterbangkan ke Papua Distrik Terdampak Kekeringan

    • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Jakarta_Bantuan Kementerian Sosial (Kemensps) untuk warga terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi Kabupaten Puncak Papua Tengah telah sampai di Timika pada Senin 24 Juli 2023. Kemensos menyalurkan Bantuan logistik itu sebanyak 14 ton diterbangkan dari gudang logistik di Jakarta dan Jayapura. Plt Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Adrianus Alla mengatakan Kemensos sudah berupaya […]

  • Bongkar Kasus BGN, Pakar Minta Kejagung Libatkan PPATK Terkait Aliran dana MBG

    Bongkar Kasus BGN, Pakar Minta Kejagung Libatkan PPATK Terkait Aliran dana MBG

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, Kejagung melibatkan PPATK untuk mengungkap kasus dilingkungan BGN merupakan hal penting untuk menulusuri transaksi pergerakan aliran dana program MBG yang selama ini dikelola BGN […]

  • Sekretaris MA

    Sekretaris MA Nonaktif, Divonis 6 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan, telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan ini diumumkan oleh ketua majelis hakim Toni Irfan dalam sidang yang digelar hari Rabu. Dalam pembacaan amar putusan, hakim menyatakan bahwa Hasbi Hasan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan MA. Baca […]

  • Uskup Larantuka,Mgr. Yohanes Minta Diaspora Jabodetabek Jadi Duta Damai

    Uskup Larantuka,Mgr. Yohanes Minta Diaspora Jabodetabek Jadi Duta Damai

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 208
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Ribuan umat diaspora Keuskupan Larantuka di Jabodetabek, menghadiri misa syukur tahbisan episkopal Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro di Gedung Zeni Angkatan Darat, Jakarta, Minggu (26/7/2026). Ribuan umat tersebut merupakan perantau dari Kabupaten Lembata dan Flores Timur, yang merupakan wilayah Keuskupan Larantuka. Begitu tiba, Mgr Hans Monteiro langsung disambut dengan tarian perang Hedung dari […]

  • RI Serukan Kolaborasi ASEAN Susun Solusi Konkret di AFTA

    RI Serukan Kolaborasi ASEAN Susun Solusi Konkret di AFTA

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.org – Indonesia menyerukan kepada negara-negara ASEAN untuk mengedepankan semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam menyusun solusi nyata dan konkret untuk memperkuat perdagangan intraASEAN. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerukan saat membuka ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Meeting sebagai rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/8/2023). “Pertemuan […]

expand_less