Ketua DPD RI Ungkap Mubaligh Wajib Menjaga NKRI dari Kerusakan, Ini Alasannya:

Surabaya, MSINews.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menggarisbawahi peran sentral Mubaligh dalam membentuk pandangan dan perilaku umat Islam dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024), LaNyalla menyatakan Mubaligh bukan hanya penyebar ajaran Islam, tetapi juga ujung tombak dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencakup kontribusi umat Islam untuk membangun Indonesia.

Lebih lanjut LaNyalla mengatakan cinta terhadap Tanah Air merupakan bagian integral dari iman, dan ia merujuk pada Hadist Nabi yang menekankan bahwa memikirkan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara setara dengan ibadah selama 60 tahun.

Konteks ini kata Ketua DPD RI,  memberikan apresiasi kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang turut berkontribusi dalam memperkuat sistem bernegara Indonesia, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

Baca Juga : Dirjen PHU Tinjau Kesiapan Pelayanan Haji 2024 di Asrama Haji Padang

“Saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita,” kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Terbitkan Selasa 23/1/2024.

Lebih lanjut pada pandangannya, Mubaligh memiliki peran teologis yang penting untuk membangun bangsa dan negara. Allah SWT, kata LaNyalla, memerintahkan umat Islam untuk menjaga bumi dari kerusakan, menjadikan pembahasan sistem bernegara dan aturan main sebagai hal yang krusial. Dia menekankan pentingnya konstitusi, sebagai payung hukum tertinggi yang harus dijaga untuk mencegah kerusakan bumi.

“Kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat penting,” ungkap LaNyalla.

LaNyalla juga menyatakan nilai-nilai spiritualisme harus diutamakan dan tidak boleh dikalahkan oleh materialisme. Ia menegaskan tidak memiliki agenda politik terkait pemilihan presiden dan satu-satunya tujuannya adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme, dan materialisme yang telah merasuk ke dalam sistem bernegara Indonesia sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002.

Sebagai penutup, LaNyalla menyoroti bahwa sistem bernegara Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Demokrasi Ekonomi Pancasila, adalah hasil pemikiran para pendiri bangsa. Ia menyesalkan pada era Reformasi, seharusnya dilakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru, bukan mengganti sistem bernegara.

LaNyalla menekankan bahwa sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk.