Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kembali Ngadu ke Gubernur DKI, Camat, Lurah Tak Komitmen

Kembali Ngadu ke Gubernur DKI, Camat, Lurah Tak Komitmen

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 23 Okt 2023
  • visibility 188
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kembali Ngadu ke Gubernur DKI, Akibat Camat, Lurah Tak Komitmen.

 

Jakarta, MDINews.com – Dua warga taman kencana RT.001, RW.014 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali ngadu ke Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Barat, Senin Siang. Mereka kembali menyampaikan aspirasi, karena upaya Camat Kalideres, Lurah Tegal Alur, lari dari kesepakatan.

Warga kembali ngadu ke Gubernur yakni Suhari dan mantan RT.001 Halim, mereka menyampaikan ketika upaya Camat dan Lurah mengudang rapat dirumah pribadi RW014. Ia menyebut kehadiran sejumlah pejabat pemerintah di Kantor RW014 Tegal Alur Iwan, menjadi pemandangan yang tak lazim.

Menurutnya rapat-rapat semacam ini biasanya diselenggarakan di kantor pemerintah yang memiliki fasilitas dan ruang yang lebih memadai.

“Saya merasa kaget dan ganjil bahwa pada rapat hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023. pihak ASN kecamatan dan kelurahan melakukan rapat di kantor RW yang seharusnya dilaksanakan di kantor pemerintah,” kata Suhari pada awak Media, Senin 23/10/2023.

Baca Juga : Konflik: Kuasa Hukum RW14 Kecam Polisikan 2 Orang, MSPI Tantang Balik 

Suhari mengangap rapat di kantor RW itu jelas tidak objektif dikarnakan ada pihak yang tidak berkepentingan dihadirkan dalam rapat tersebut. Ia menilai mediasi camat dan lurah yang baru itu terkesan janggal.

“Saya bergapan RW014 membawa massa padahal, sebagai aparat pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan sesuai kewenangannya di kantor pemerintah dengan tidak memihak kepada siapapun,” tandasnya.

Suhari menilai alasan ketua rukunnya, kekeh pada keamanan warga kencana RT001, RW.014 Tegal Alur. Ia menganggap tugas dari kepolisian di semua wilayah yang menjamin.

“Keamanan lingkungan pastinya ada sekuriti dan kepolisian. Bukan tupoksi pihak RW yang membuat alasan-alasan keamanan. Jika lingkungan tidak aman, maka dapat dilakukan siskamling dan bergantian,” urainya.

“Seharusnya kan begitu, bukan harus bayar orang puluhan juta untuk keamanan jika pagar dibongkar (ada yang menyuarakan) hal ini sangatlah menyimpang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Suhari minta agar pagar lama dibongkar, karena pagar baru sudah beroperasi dengan sangat baik. Ia menyebut jangan membuat alasan-alasan tentang keamanan hanya merendahkan tupoksi kepolisian yang sangat mampu, menjaga dan memelihara keamanan.

“Sebagai warga, sangat tidak etis untuk mencitrakan bahwa lingkungan perumahan tidak aman karena itu merugikan citra Pemkotamadya dan Pemda DKI Jakarta sekaligus aparat keamanan,” katanya.

Masih kembali ngadu ke Gubernur, Halim menyampaikan langkah persoalan baru yakni Fasos dan Fasum belum diserahkan ke pemerintah diluar masalah. Ia mengatakan dasar menyelesaikan persolan kesepakatan sudah disetujui, camat Kalideres, dan lurah Tegal Alur, sebelumnya.

“Kami minta adalah menjalankan kesepakatan saat Camat dan Lurah lama yaitu pagar baru dibuat dan pagar lama dibongkar. Ketika pagar baru sudah bisa beroperasi dengan baik. Namun pada kenyataanya, sampai saat ini tidak kunjung dibongkar dan jelas membuat kerisauan,” kata Halim.

Halim mengatakan, seharusnya penyampaian aspirasinya, yang cukup lama, berlarut-larut ini dikarenakan kesepakatan bersama sebelumnya tidak dikonkretkan pejabat baru.

“Saya kita meminta agar persoalan diselesaikan secara tuntas, kembalikan alih fungsi jalan ke awal semula sesuai kebutuhan warga untuk kepentingan bersama,” tegasnya.

Menganggi hal tersebut RW014 Iwan mengaku penyelesaian buka pintu akan dibuka ketika Pasilitas Umum (Pasum) dan Pasilitas Sosial (Pasos) sudah diserahkan pemerintah.

“Saya kira sudah selesai jadi pak Suhari dan teman yang lainya bisa menunggu setelah penyerahan Pasuam dan Pasos ke Pemerintah,” ucap Iwan menanggapi pertanyaan MSINews.com, Minggu 22/10/2023.

Baca Juga : Gegara Parkir Liar di Indomaret, Warga Lapor Polisi 

Kendati demikian dipertanyakan obrolan santai (meski awal bertegan meminta hak jawab_red), kapan akan diserahkan Pasus dan Pasom? RW Iwan belum bisa memastikan. Namu kata Iwan akan secepatnya pasum dan Pasos akan diserahkan pihak pengembang ke pemerintah.

“Saya sih belum bisa memastikan kapan Pasos dan Pasom diserahkan pengembang (taman kencana Tegal alur). Tapi informasi yang saya dapatkan segera kok. Saya harap semua teman bersabar,” ucapannya.

Sementara camatan Kalideres Wukir Prabowo mengatakan bahwa rapat tersebut sudah ada jalan keluarnya. Ia menyebut persoalan buka jalan atau bokar jalan taman kencana Tegal alur bisa direalisasikan ketika Pasum dan posos diserahkan.

“Saya kira apa yang saya sampaikan diacara kemarin tidak ada yang dirugikan dan pihak warga merugi. Kita tunggu dulu lah, pihak pengembang menyerahkan Pasum dan Pasosnya,” kata Wukir melalui dikonfirmasi via tlpnya, Jum’at 20/10/2023.

MSINews.com mempertahankan lurah sebelumnya sudah menepuh untuk membuat kesepakatan bahwa pintu jalan depan dipasang satu pintu, dan sepakat akses dibuka atau dibongkar? Kenapa pemerintah tidak peka terhadap Pasos dan Pasum guna kepentingan warga Tegal alur?

Wukir menepis dengan menutup telponnya, dikarenakan ada tamu dikantor” Maaf ya pak saya mau ada tamu nanti saya hubungi kembali,” kata Camat.

Sementara Lurah Tegal Alur Dwi sama belum bisa menjawab secara terinci dan pasti, adanya persolan buka akses jalan taman kencana Tegal alur itu.

“Sudah dibuat notulen hasil rapat dan sudah dilaporkan ke tingkat kecamatan dan walikota atas penyelesaian hal dimaksud. Terimakasih” kata lurah … pesan tertulisnya, Jum’at 20/10/2023.

Sementara pihak pengembang perumahan taman kencana Tegal Alur, Kacamata Kalideres, Jakarta Barat sudah lama untuk dikonfirmasi alhasil TLP seluler 0813….. Yus Iman belum bisa menjawab.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Chusnunia Minta Pemerintah Jamin UMKM Terdaftar Sub Pangkalan LPG

    Chusnunia Minta Pemerintah Jamin UMKM Terdaftar Sub Pangkalan LPG

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 241
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menyoroti kebijakan pemerintah yang menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membuka akses bagi pemilik warung agar bisa menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg. Meski kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan LPG bagi masyarakat, masih banyak pemilik warung yang kesulitan dalam proses pendaftaran, terutama terkait penggunaan sistem online. Chusnunia […]

  • Serial Bandar-bandar Tua di Nusantara: Sibolga dan Datuk Bandar (bagian 2) 

    Serial Bandar-bandar Tua di Nusantara: Sibolga dan Datuk Bandar (bagian 2) 

    • calendar_month Sabtu, 27 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    PARA Pedagang Arab pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi menyebut Sibolga dengan nama Fansur. Tentu pembaca pernah mendengar nama. sastrawan Hamzah Al-Fansuri? Sastrawan terkemuka Indonesia berasal dari kawasan, yang pada masa Sriwijaya (abad ke-7-ke-13 M) disebut oleh orang Arab sebagai Fansur. Bandar Sibolga atau Fansur adalah satu di antara 14 Bandar Dagang terkemuka/utama Sriwijaya […]

  • Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Komitmen dalam Keamanan Siber

    Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Komitmen dalam Keamanan Siber

    • calendar_month Kamis, 8 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud membuka rapat koordinasi pembinaan pemerintah daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, beberapa waktu lalu. Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (8/8), forum ini sebagai respon atas kejadian serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 lalu yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman […]

  • Terpidana Korupsi Tukin di Balam Dieksekusi Hari Ini

    Terpidana Korupsi Tukin di Balam Dieksekusi Hari Ini

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta, Dua terpidana korupsi Tunjangan Kinerja (Tukin) Kejari Bandar Lampung (Balam) dieksekusi ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Satu terdakwa dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Bandar Lampung. Kasi Intel Kejari Bandar Lampung Rio Irawan mengatakan,ketiga terpidana dieksekusi berdasarkan Putusan Mejelis Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). “Iya kemarin kita eksekusi […]

  • Wamendagri Optimistis Penyaluran Tahap I Dana Otsus Papua Capai 100 Persen Pekan Ini

    Wamendagri Optimistis Penyaluran Tahap I Dana Otsus Papua Capai 100 Persen Pekan Ini

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 295
    • 0Komentar

      Msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk optimistis penyaluran tahap pertama Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua akan segera tuntas dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat percepatan penyaluran dana tersebut di lima pemerintah daerah, yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/4/2026). […]

  • Mendagri Siapkan Tiga Langkah sebagai Solusi Operasional Gaji Pegawai Pemda

    Mendagri Siapkan Tiga Langkah sebagai Solusi Operasional Gaji Pegawai Pemda

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta] – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan tiga langkah guna menjawab permasalahan kesulitan daerah dalam membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menolak tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah yang mengalami kesulitan menggaji pegawai. “Tolong di media jangan […]

expand_less