Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kejagung Tegaskan Pencegahan Nadiem Bagian dari Penyidikan

Kejagung Tegaskan Pencegahan Nadiem Bagian dari Penyidikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 30 Jun 2025
  • visibility 43
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msonews.com- Isu pencegahan mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri belakangan ini mencuat ke publik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa langkah ini adalah prosedur standar dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, menjelaskan, pencegahan terhadap seseorang, baik saksi maupun pihak terkait lainnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alur penyidikan.

“Itu hal yang biasa dalam proses penyidikan, baik terhadap saksi maupun yang lainnya,” ujar Harli di Jakarta, Senin 30 Juni 2025.

Menurut Harli, penyidikan sebuah kasus bukanlah proses instan yang selesai dalam satu kali pemanggilan.

“Ini kan berproses, sampai ke pemberkasan dan seterusnya. Ada kemungkinan akan ada pemanggilan juga,” tambahnya,
mengisyaratkan bahwa pencegahan ini adalah antisipasi untuk kelanjutan pemeriksaan.

Harli menekankan bahwa tindakan ini adalah upaya agar proses penyidikan berjalan lancar, cepat, dan tanpa hambatan yurisdiksi.

“Ini sangat lumrah dan wajar, tidak hanya dilakukan kepada yang bersangkutan (Nadiem), tetapi juga kepada beberapa pihak lain yang menurut penyidik perlu dilakukan,” jelasnya.

Tujuannya adalah memastikan pihak-pihak yang diperlukan tetap berada dalam jangkauan hukum demi kelancaran investigasi.

Meskipun demikian, Kejagung masih mengupayakan pendekatan persuasif agar Nadiem dapat memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Informasi dari penyidik, mereka masih terus melakukan pendekatan melalui kuasa hukumnya, karena sebelumnya ada pemberitahuan penundaan kehadiran,” kata Harli.

Upaya ini menunjukkan bahwa Kejagung mengedepankan komunikasi sebelum mengambil langkah-langkah lebih tegas, seperti pemanggilan paksa.

Terkait substansi pemeriksaan, Harli tidak mengungkapkan secara spesifik. Ia hanya menyatakan bahwa penyidik akan mendalami hal-hal yang dianggap penting dalam kasus pengadaan Chromebook.

Pencegahan ini, tambahnya, bukan semata-mata karena hasil pemeriksaan staf khusus Nadiem sebelumnya, melainkan pertimbangan menyeluruh penyidik untuk kelancaran proses hukum.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Parlemen RI Apresiasi Keberhasilan Parlemen Prancis Gagas Women Speakers’ Summit 2024

    Ketua Parlemen RI Apresiasi Keberhasilan Parlemen Prancis Gagas Women Speakers’ Summit 2024

    • calendar_month Kamis, 7 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Paris,msinews.com-Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani menggelar pertemuan birateral dengan Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet di Palais Bourbon di gedung parlemen Perancis,Kota Paris, Selasa (5/3/2024). Adapun, pertemuan bilateral ini dilakukan Puan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers’ Summit 2024 yang diselenggarakan di Prancis. Melalui keterangan […]

  • Jokowi Tanggapi Isu Kecurangan ‘Jagan Teriak-teriak Bila Ada Bukti Laporkan’

    Jokowi Tanggapi Isu Kecurangan ‘Jagan Teriak-teriak Bila Ada Bukti Laporkan’

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap isu kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Menurutnya, dengan adanya saksi, Bawaslu, dan aparat keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta mekanisme pengawasan yang berlapis, potensi kecurangan dapat diantisipasi. Jokowi menanggapi permasalahan kecurangan dalam Pemilu 2024, ia menyatakan bahwa keberadaan saksi dari caleg, partai politik, […]

  • Bareskrim Polri : Ijazah Joko Widodo Asli

    Bareskrim Polri : Ijazah Joko Widodo Asli

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Asli,bukan Palsu. Demikian hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana satu (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh Bareskrim Polri . Adapun, uji labfor dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani […]

  • Sambut Hari Kartini, Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan

    Sambut Hari Kartini, Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menegaskan, peringatan International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional merupakan wujud penghargaan serta apresiasi terhadap kaum perempuan. Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, juga menegaskan dalam momen International Women’s Day kali ini, segala bentuk penindasan terhadap perempuan harus dilawan. “Pertama selamat kepada perempuan Indonesia. Hari ini kita menyelenggarakan International Women’s Day sekaligus Hari Kartini. Dan dalam […]

  • Tiga Lembaga Ini Teken MoU Perkuat Basis Data untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Tiga Lembaga Ini Teken MoU Perkuat Basis Data untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Tiga lembaga pemerinta yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat basis data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun, penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat […]

  • Mengenal Sekilas Jaminan Fidusia Kemenkumham RI

    Mengenal Sekilas Jaminan Fidusia Kemenkumham RI

    • calendar_month Kamis, 26 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Oleh Media Sejahtera Indonesia (26/12/2024)  Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan […]

expand_less