Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Kapolsek Pademangan Ungkap Jaringan Bersenjata, Satu Tewas

Kapolsek Pademangan Ungkap Jaringan Bersenjata, Satu Tewas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Jan 2024
  • visibility 254
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pademangan, MSINews.com – Kapolsek Pademangan, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, mengungkapkan kasus pengungkapan tindak pidana menguasai senjata api tanpa izin. Kejadian terjadi pada 12 Desember 2023, ketika korban sedang memarkirkan kendaraannya di Pademangan Timur untuk bekerja.

Menurut Kompol Binsar, dua pelaku dengan inisial E dan HS melakukan pencurian terhadap motor korban sekitar pukul 17.45 WIB. Saat korban hendak pulang, motor sudah hilang, dan laporan polisi segera dibuat di Polsek Pademangan.

Baca juga : Ganjar Percaya Pemenang Pilpres Sudah Kelihatan, Jokowi Ucap Duka Cita

Tim penyidikan, dipimpin Kanit Reskrim AKP I Gede Gustiyana, melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi korban dan petunjuk CCTV. Pada pukul 21.30 WI dan pelaku HS ditemukan di daerah Sawah Besar.

“Saat akan ditangkap, HS melawan petugas, memaksa tim melakukan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan HS tewas. Senjata api rakitan dan 5 butir peluru kaliber 9 mm aktif ditemukan pada tersangka,” kata Kompol Binsar dalam keterangan pers, Senin15/1/2024.

Kompol Binsar menjelaskan bahwa HS merupakan bagian dari kelompok kejahatan bersenjata asal Lampung dengan 11 anggota.

Data tempat persembunyian dan senjata yang digunakan oleh grup ini telah dikantongi, dengan senjata senilai Rp.3.500.000,- dan amunisi Rp.200.000,- per butir.

“Pengakuan HS menyebut grupnya baru meletuskan satu peluru di daerah Pluit saat beraksi,” ujarnya.

Baca juga : KSAD Dudung Abdurachman Akui Kinerja Mantap Prabowo di Menhan

Lebih lanjut, pelarian rekan tersangka E yang mengetahui HS ditangkap juga tengah dalam pengejaran. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan ini.

“Sejauh dari pengakuan HS tersangka baru meletuskan 1 butir peluru di daerah Pluit pada saat beraksi,”pungkasnya. (Ida)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Langgar Ganjil Genap

    Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran, Ini Sanksinya

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Satu peringatan bagi para pemudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijrah/2024 harus memperhatikan aturan lalulintas yang sudah dibelakang oleh Kepolian Republik Indonesia. Salah satu aturan khusus di Indonesia bagi telat nomor Ganjil dan Genap pun perlu berhati-hati supaya jangan sampai perjalanan Anda terganggu akibat melanggar aturan kalian yang sudah diterapkan demi kelancaran bagi semua […]

  • Aksi Masa FPAK Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mega Proyek Rp.75 Miliar 

    Aksi Masa FPAK Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mega Proyek Rp.75 Miliar 

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Massa Forum Penggiat Anti Korupsi (FPAK) menggelar Aksi Di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan Korupsi mega proyek pembangunan Masjid Agung dan objek wisata religi yang menelan Anggaran APBD TA.2020 s/d 2022 sebesar Rp.75 Milliar. Ketua aksi Novan mengatakan kedatangan mereka ke Kejagung Ingin menyampaikan Aspirasi dugaan korupsi atas pembangunan Masjid Agung […]

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

      Caption Photo : (dari kiri – kanan) – Lie Hendy Lianto (Dirut PT Rukun Mitra Sejati / RMS), Ansor A Rifqi Al Mubarok (Sekjen GP Ansor), Menteri UMKM Maman Abdurrahman, H Noer Fajriensyah (Bendum GP Ansor) dan Addin Jauharudin (Ketua Umum GP Ansor) saat memberikan keterangan pers pada peluncuran Ansor Stokis, di Thamrin 10, […]

  • Nirina Zubir

    Aktris Nirina Zubir Adu Mulut dengan Pengacara, Usai Sidang di PTUN

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Aktris Nirina Zubir yang terkenal Indonesia, hadir sebagai saksi dalam sidang perdana kasus gugatan mafia tanah yang melibatkan Riri Khasmita dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Alen Saputra. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pulo Gebang, Jakarta Timur. Usai persidangan, Nirina Zubir berbicara kepada media […]

  • DPD RI dan Senat Spanyol Bahas Kerja Sama Investasi hingga Forum Senat ASEAN

    DPD RI dan Senat Spanyol Bahas Kerja Sama Investasi hingga Forum Senat ASEAN

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai bahwa negara Indonesia harus menjaga stabilitas pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian dan investasi di tengah kondisi negara-negara yang tengah berperang saat ini, yaitu Rusia-Ukraina dan Israel-Iran. Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa Indonesia perlu membangun hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk dengan Spanyol. Ia menyampaikan […]

  • Batas Usia Calon Kepala Daerah Dianggap Mendiskriminasi Generasi Muda

    Batas Usia Calon Kepala Daerah Dianggap Mendiskriminasi Generasi Muda

    • calendar_month Jumat, 31 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyaratkan seseorang yang bermaksud mengajukan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus telah berumur 30 tahun. Namun, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mendiskriminasi kaum muda yang belum berusia 30 tahun namun memiliki kesiapan dan kematangan untuk menjadi pemimpin. Salah […]

expand_less