Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Jokowi Dukung PBNU Masuk Era Digitalisasi, Bagun Kekuatan

Jokowi Dukung PBNU Masuk Era Digitalisasi, Bagun Kekuatan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jokowi

Jokowi  saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, pada Senin, 18/9/2023 (Foto istimewa)Jakarta – Presiden Jokowi mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam meningkatkan kekuatan besar Nahdliyin dengan digitalisasi sebagai pintu masuknya.

“Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU.,” kata Jokowi Jokowi diatas mimbar pembukaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M, dikutip halama BPNI Satpres, Selasa 19/9/2023.

Baca Juga : Sri Mulyani Mulai Main Titip, Ada apa? Berikut Penjelasanya.

Menurutnya NU memiliki kekuatan yang luar biasa dari sisi anggotanya. Ia mengakui kekuatan NU sangat banyak dan organisasi Islam banyak tersebar di seluruh tanah air hingga di berbagai negara.

“Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri,” ujarnya

Jokowi mengukapkan kekuatan besar NU perlu dikonsolidasi, diorganisasi, dan ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan mulai berbagai bidang, baik sosial, agama, kemanusiaan, hingga bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama).

Inisiatif tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, terutama untuk para nahdliyin di level akar rumput.

Di sisi lain, banyak sekali juga nahdliyin muda yang sedang kuliah di luar negeri dan menimba berbagai ilmu pengetahuan baru seperti belajar tentang kecerdasan buatan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim dan nahdliyin.

Jokowi menyebut hal itu sebagai kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan sekaligus bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

“Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput, menjadi bagian solusi bagi nahdliyin di akar rumput dan menyejahterakan umat,” ujarnya

Menurutnya selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi juga akan menghubungkan para nahdliyin di seluruh dunia untuk saling berbagi komitmen. Bekerja sama meningkatkan kualitas diri, mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat.

Baca Juga : Ma’ruf Amin Jumpa Rianli Sampaikan Tigal Hal Penting Ini:

Lebih dari pada itu, Pemerintah juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NU, salah satu contohnya yaitu Universitas NU (UNU) di Yogyakarta milik PBNU yang gedungnya telah selesai dibangun.

“Saya minta agar UNU Yogya ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya,” ungkapnya.

Di penghujung sambutannya, Jokowi menuturkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat banyak dan berat. Kendati demikian dia meyakini, negara akan dapat memenangi masa depan dengan terus didampingi oleh para ulama.

“Dengan terus didampingi para ulama, didampingi para kiai, insyaallah bangsa Indonesia bisa memenangi masa depan, bisa mewujudkan Indonesia Emas, dan bisa menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak merestui pemberian PMN

    Duit APBN 2023 Rp.1.060 T Abis untuk Bansos dan Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 16 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana sebesar Rp1.060 triliun dari Duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk berbagai program bantuan sosial dan pendidikan. Duit APBN 2023 disampaikan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang kembali kepada rakyat. Baca juga : MAKI Soroti Langkah Firli Bahuri dalam […]

  • Inilah 4 Frasa Penting SE MenPAN-RB Tentang Honorer K2 & Non-ASN

    Inilah 4 Frasa Penting SE MenPAN-RB Tentang Honorer K2 & Non-ASN

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta_ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan SE MenPAN-RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Riyanto Agung Subekti menilai SE MenPAN-RB tersebut semacam surat sakti untuk mengadang kemungkinan terjadinya PHK massal terhadap honorer atau non-ASN. “Sekarang kepala daerah tidak bisa lagi berkutik. […]

  • Gedung Kantor Bank Sumsel-Babel (istimewa)

    K-MAKI Mewaspadai Ada Dugaan Kuat Selamatkan Mantan Gubernur dari Jeratan Kasus Bank SumselBabel

    • calendar_month Rabu, 25 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Berawal dari P.16 (Jaksa peneliti menerima berkas perkara dari penyidik dan melakukan telaah terkait dokumen dan keterangan saksi). Bila berkas dan BAP dianggap belum lengkap Jaksa peneliti akan membuat surat pengembalian berkas (P-18) dan disertai petunjuk dengan surat (P-19) kepada penyidik. Isi P. 19 adalah permintaan agar berkas segera dilengkapi dan diberi waktu […]

  • Respon Jokowi Soal Pencalonan Kaesang di Pilkada 2024 di Daerah Ini

    Respon Jokowi Soal Pencalonan Kaesang di Pilkada 2024 di Daerah Ini

    • calendar_month Kamis, 9 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Joko Widodo merespon isu wacana pencalonan putra bungsunya Kaesang Pangarep di Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) 2024 sebagai calon Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia mengatakan, soal itu merupakan urusan partai. “Tanyakan ke partai,” kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Karawang Jawa Barat, Rabu (8/5/2024) dikutip Antaranews. Mantan Wali Kota Solo itu, saat ditanya wartawan […]

  • Sukseskan Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan, Mendagri dan Menteri PKP Cek Langsung Kondisi Rumah Masyarakat

    Sukseskan Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan, Mendagri dan Menteri PKP Cek Langsung Kondisi Rumah Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Wamena,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyempatkan diri mengecek langsung kondisi rumah masyarakat, salah satunya rumah adat Honai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025). Pengecekan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan rumah di kawasan Sekolah Alkitab Sinakma, Wamena. Saat […]

  • Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakartya,msinews.com-Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai terlalu terburu-buru dan belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Selain itu, belum menunjukkan adanya kekhususan yang ada untuk kota Jakarta di setiap pasalnya. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Ansory Siregar. “Fraksi PKS berpendapat (RUU DKJ) belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna ya, belum […]

expand_less