Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (06/01) di 26 provinsi. Program ini menargetkan 600.000 penerima di wilayah perkotaan dan kabupaten yang sebelumnya telah menjalani uji coba.

Menyambut baik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi harapan besar untuk pelaku UMKM dan IKM.

“Menyambut baik program Makan Bergizi Gratis yang akan digulirkan hari ini, sebagai Komisi VII yang bermitra dengan UMKM dan IKM, kami berharap ada pemaksimalan pelibatan UMKM dan IKM dalam pengadaan bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis tersebut,” ungkapnya.

Adapun Chusnunia berharap agar Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian dapat membantu para pelaku UMKM dan IKM agar dapat turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam sisi pengadaannya.

Salah satu usulan yang disampaikan Chusnunia adalah pembentukan holding UMKM dan IKM sebagai usaha bersama. Dengan adanya holding tersebut, besar harapannya para pelaku UMKM dan IKM dapat terbantu.

“Kita berharap agar Kementerian UMKM dan Industri mendorong celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dan IKM serta mempermudah prosesnya. Mungkin, bisa dibuat holding untuk UMKM dan IKM sebagai usaha bersama. Hal ini berguna untuk kolaborasi dalam sisi pengadaannya,” jelasnya.

Dengan begitu menurut Chusnunia, Makan Bergizi Gratis dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah gizi buruk, sekaligus memberikan peluang bagi pelaku UMKM dan IKM untuk tumbuh dan berkembang, serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dirinya juga meminta agar pemerintah dapat memperluas cakupan program ini ke lebih banyak wilayah dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM dan IKM, program ini diharapkan dapat mencapai tujuannya dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutupnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Wacana Dwi Kewargaannegara, Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta

    Soal Wacana Dwi Kewargaannegara, Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai, wacana diaspora dwi kewarganegara,sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini,mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta,merupakan “Angin Segar”. “Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” kata Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, […]

  • Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

    Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 28
    • 0Komentar

    PAPUA PEGUNUNGAN,KABARDAERAH.COM– Pemerhati Adat Budaya Papua,sekaligus Anggota MRP Papua Pegunungan Pokja Agama Unsur -Agama Islam, Ismail Asso menegaskan, bahwa UU Otsus mengamanatkan Pembangunan DOB Papua harus berdasarakan kearifan lokal atau pembangunan Papua harus berdasarakan nilai-nilai kultural Asli Papua. “Semangat (spirit) Adat Budaya selain nilai-nilai asing dan baru seperti agama di Papua sejatinya memiliki nilai-nilai spritualisme […]

  • Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Lubuklinggau msinews.com – Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa tahun terakhir makin marak dan menjadi sorotan banyak pihak. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Selatan HM Asnadi CA menyampaikan pemandangan kritis dia tentang gagasan DOB. Asnadi menilai hal tersebut sangat positif dipandang dari sisi tatakelola prmerintahan. Paling tidak, dengan pemekaran […]

  • Presiden Jokowi

    Jokowi dan Basuki Tinjau Progress Fisik IKN Sudah 38 Persen

    • calendar_month Jumat, 22 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, meninjau lansung Progress Fisik IKN yang kini sudah mencapai 38 Persen. Progres diatara pembangungan gedung kantor presiden pada kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Provinsi Kalimatan Timur. Baca Juga : Pendaftaran CASN 2023, Pesan BKN dan 3 Alternatif Kanalnya: Presiden RI Joko […]

  • Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden serta aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente. Pengaruh itu ada kebijakan impor Kementerian BUMN di Indonesia. LaNyalla menilai para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Ia mencontohkan […]

  • Wakil Ketua MPR RI,Yandri Susanto : Tuntaskan Revisi UU Polri

    Wakil Ketua MPR RI,Yandri Susanto : Tuntaskan Revisi UU Polri

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Usulan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat layak menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR.RI , Yandri Susanto. “Revisi UU Polri sangat layak menjadi RUU inisiatif DPR. Karenanya saya berharap pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat segera menuntaskan pembahasannya,” kata Yandri  kepada awak media di Jakarta […]

expand_less