Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Hari ini, MK Gelar Sidang Gugatan Masa Jabatan KPK Limat Tahun

Hari ini, MK Gelar Sidang Gugatan Masa Jabatan KPK Limat Tahun

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
  • visibility 293
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pengucapan putusan untuk uji materiil pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Selasa (15/8).

Perkara nomor 68/PUU-XXI/2023 ini menyoalkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperpanjang menjadi lima tahun.

Dalam permohonannya, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin dan Christophorus Harno selaku pemohon meminta perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu tidak diberlakukan di era pimpinan Firli Bahuri dkk, namun setelahnya.

“Agenda pengucapan putusan,” demikian dikutip dari laman resmi MK, Selasa (15/8).

Sidang tersebut digelar di lantai 2 Gedung MKRI 1 pukul 13.00 WIB.

Dalam petitumnya, para pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah MK dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode selanjutnya,” isi petikannya

Pemohon menyebutkan Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020. Firli pun dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK.

Selain itu, pemohon menilai perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK jika diberlakukan pada kepemimpinan Firli Cs dapat menimbulkan banyak akibat hukum. Salah satunya terkait keabsahan segala tindakan hukum KPK, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Boyamin dan  Christophorus Harno mengatakan apabila keputusan presiden dan/atau tindakan hukum KPK dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Segala tindakan pimpinan KPK yang telah dilakukan menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Itulah, menurut pemohon akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK ke depan.

MK sebelumnya mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pasal masa jabatan pimpinan KPK. Dengan putusan itu, masa jabatan KPK diperpanjang dari empat tahun menjadi lima tahun.

Putusan itu pun berlaku untuk pimpinan KPK saat ini, sehingga Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lainnya akan diperpanjang masa jabatannya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPR RI Ungkap Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul

    Ketua DPR RI Ungkap Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul). Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan. “Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, […]

  • Ratusan Massa AMPD Demo di Bawaslu Pusat, Minta Diskualifikasi Paslon No.1 Pilgub Sumsel 2024

    Ratusan Massa AMPD Demo di Bawaslu Pusat, Minta Diskualifikasi Paslon No.1 Pilgub Sumsel 2024

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ratusan massa melakukan aksi demo di depan Kantor Bwaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat, Senin  (9/12/2024). Demonstran berasal dari Masyarakat Peduli Demokrasi ini menggelar orasi atas prihatin dugaan politik uang dan berbagi sembako pasca Pilkada Serentak 27 Novembwr 2024 lalu. Dalam aksinya, massa menuntut bawaslu menuntut Bawaslu segera melakukan diskualifikasi kepada paslon yang melakukan kecurangan […]

  • Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Jelaskan Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Jelaskan Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kemendagri. Penjelasan itu disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II […]

  • Ketua IKA Trisakti, Silmy Karim Hadiri Rapat Umum Anggota dan Halal Bihalal,Ini Pesannya

    Ketua IKA Trisakti, Silmy Karim Hadiri Rapat Umum Anggota dan Halal Bihalal,Ini Pesannya

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti), Silmy Karim mengajak anggotanya untuk aktif berkontribusi kepada masyarakat dimana pun mereka berkarya. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Rapat Umum Anggota IKA Trisakti dan Halal Bihalal di Hotel Bidakara,Jakarta Selatan,Sabtu (18/5/2024). Dalam sambutannya, Silmy berpesan kepada seluruh alumni untuk terus berkontribusi dan bermanfaat bagi Masyarakat dimanapun […]

  • Polda Sumsel Sebut, 55 dari 128 Lokasi Karhutla Telah Memasuki Tahap Penyidikan 

    Polda Sumsel Sebut, 55 dari 128 Lokasi Karhutla Telah Memasuki Tahap Penyidikan 

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    PALEMBANG-Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana, menyatakan pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap 55 dari 128 kasus Karhutla di wilayah setempat. Dari total 128 kasus tersebut 55 di antaranya telah memasuki tahap penyidikan (sidik) tempat perkara (TKP) yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah setempat. Pasalnya, Karhutla yang masih terjadi di berbagai […]

  • Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V Fraksi PPP DPR RI, Muhammad Aras mengatakan, revisi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu-satunya usulan yang dilakukan oleh para Anggota Komisi V DPR untuk dibahas di masa anggota DPR periode 2019-2024. Pembahasan ini tertunda karena masih belum ada kesepahaman dan kesepakatan antara anggota DPR dengan pemerintah sehingga ini tertunda. Kita […]

expand_less