msinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meyakini bahwa PBNU tak terlibat dalam kasus dugaan aliran dana korupsi penentuan kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2023-2024 yang saat ini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gus Ipul menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah KPK, PBNU selama ini komitmen sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.
“PBNU mendukung sebagaimana presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, itu sudah disampaikan berulang kali,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9).
Menurut Gus Ipul, PBNU menghormati upaya KPK yang sedang mengusut berbagai dugaan korupsi kepada siapapun.
Namun, Gus Ipul memastikan PBNU tidak terlibat dalam proses pembagian kuota haji di lingkungan Kemenag di era kepimpinan Yaqut Cholis Qoumas, maupun hal lain yang dikaitkan dengan dugaan aliran dana tersebut.
“Saya bisa pastikan bahwa PBNU tidak terlibat,” tegas Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan jika ada pengurus PBNU yang diminta keterangan oleh KPK, maka pihaknya siap bersikap kooperatif.
“Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kita harapkan yang dimintai keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik, sebagai warga negara yang baik menghormati proses hukum,” ucapnya*.