Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Gus Ipul Pastikan Calon Siswa Sekolah Rakyat Harus dari Keluarga Miskin

Gus Ipul Pastikan Calon Siswa Sekolah Rakyat Harus dari Keluarga Miskin

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
  • visibility 208
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Padang — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan calon siswa sekolah rakyat haruslah mereka yang berasal dari desil satu arau mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN,” kata Gus Ipul saat menemui 50 calon siswa dan orangtuanya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Selasa (29/4/2025).

Kedatangan Gus Ipul ke Padang sekaligus untuk mengecek kesiapan Sekolah Rakyat sekaligus kesiapan calon siswa yang rencananya akan bersekolah di Sekolah Rakyat yang berada di BBPPKS Padang.

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pemilihan calon siswa dimulai dari verifikasi administrasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian kunjungan ke rumah calon siswa untuk mencocokkan data dengan kondisi lapangan, serta pemeriksaan kesehatan.

Di tahap awal, BBPPKS Padang akan membuka dua rombongan belajar masing-masing berkapasitas 25 siswa. Lokasi sekolah ini berdiri di lahan seluas 9.733 meter persegi, dilengkapi fasilitas asrama, perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah. Dari hasil seleksi, tercatat 50 calon siswa diterima, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan.

Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses koordinasi dilakukan intensif bersama pemerintah daerah. Setiap tahap penerimaan diawasi ketat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

“Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN,” tegas Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari wilayah setempat. “(Siswa) enggak boleh (dari luar). Jadi khusus di Kota Padang dulu titik pembelajarannya,” kata Gus Ipul.

Marco (12), salah satu calon siswa, merasa senang dengan kehadiran Sekolah Rakyat. Ia berharap, melalui program ini, dapat mengembangkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Dukungan juga datang dari sang ayah, Gea (53) yang berprofesi sebagai buruh tani. Dia menyambut baik program sekolah rakyat. “Harapannya, Sekolah Rakyat ini mencetak anak-anak yang berprestasi, sehingga ke depannya memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gea.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, optimistis dengan adanya sekolah rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. “Ke depan Sekolah Rakyat ini bisa menjadi penyangga terutama bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar. Mohon doanya Program prioritas Pak Presiden bisa kita kerjakan dan berjalan cepat untuk Sumbar,” kata dia.

Tenaga Pengajar

Sementara itu, para guru sekolah rakyat akan diprioritaskan dari ASN setempat, disusul PPPK penuh dan paruh waktu, dan jika diperlukan, dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Untuk awalan, di Sumbar baru dua Sekolah Rakyat yang siap memulai pembelajaran tahun ini. Lokasi pertama di BBPKS Padang kemudian di Kabupaten Solok. Sementara untuk keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan partisipasi swasta dan APBN.

Rencananya, tahun ini akan sekolah rakyat akan dibangun sebanyak 100 titik dengan menggunakan APBN. Dan 100 titik partisipasi swasta.

Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.

Antusiasme daerah untuk membangun Sekolah Rakyat sangat tinggi. Tercatat lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan visi Presiden Prabowo.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemda Diminta Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025, Ini Surat Edaran dari Kemendagri

    Pemda Diminta Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025, Ini Surat Edaran dari Kemendagri

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ, tertanggal 17 Februari 2025. SE yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut meminta pemerintah daerah (Pemda) agar siap siaga mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1446 H atau tahun 2025. Dalam SE tersebut, Pemda didorong berkoordinasi dengan Forum […]

  • UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyatp

    UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyatp

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    PADANG,MSINEWS.COM-Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapannya mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan fasilitas gedung dan lahan milik kampus untuk pelaksanaan program tersebut. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Rektor UNP, Krismadinata, mengatakan kesiapan UNP saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Rektorat […]

  • Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

    Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, kembali membantah adanya perbedaan pandangan dengan calon presidennya, Ganjar Pranowo, terkait hak angket kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR RI. Mahfud menegaskan pernyataannya sebelumnya yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam isu hak angket tersebut bukanlah karena adanya perbedaan pandangan dengan Ganjar, melainkan karena dirinya bukan merupakan […]

  • Peduli Lingkungan, Kasad : Pembersihan Danau Tondano Jadi Contoh bagi Daerah Lain

    Peduli Lingkungan, Kasad : Pembersihan Danau Tondano Jadi Contoh bagi Daerah Lain

    • calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Minahasa)-Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meninjau langsung kegiatan pembersihan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (20/3/2025). Kasad menggunakan perahu ponton inovatif hasil rancangan prajurit TNI AD. Ada pun, kegiatan pembersihan danau ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Kegiatan ini mengambil tema “TNI […]

  • Panja DPR: Judol Layak Ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Nasional

    Panja DPR: Judol Layak Ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Nasional

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Korban judi online terus berjatuhan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai darurat nasional. “Satu keluarga muda di Tangerang Selatan ditemukan tewas secara bersamaan diduga karena terjerat judi online dan pinjaman online. Ayah, ibu, dan anak berumur tiga tahun meninggal bersama. Implikasi dari adanya […]

  • BP POM Rilis 4 Jenis Prodak Kosmetik Tidak Sesuai dengan Norma Kesusilaan

    BP POM Rilis 4 Jenis Prodak Kosmetik Tidak Sesuai dengan Norma Kesusilaan

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) dalam siaran pers Nomor : HM.01.1.2.03.24.22 Tanggal 11 Maret 2024 yang lalu,merilis sejumlah temuan tentang hasil pengawasan promosi produk kosmetik tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi digital, pola perdagangan konvensional semakin bergeser ke arah perdagangan online. Bahwasannya, kosmetik menjadi […]

expand_less