Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Geger! Menteri PKP Adu Mulut dengan Hercules Soal Status Lahan di Tanah Abang

Geger! Menteri PKP Adu Mulut dengan Hercules Soal Status Lahan di Tanah Abang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 314
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Msinews.com- Geger terkait perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Rosario de Marshal, yang dikenal Hercules terkait status kepemilikan lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Perdebatan tersebut terekam dalam video yang diunggah Ara sapaan akrabnya melalui
akun Instagram pada 5 April 2026.

Dalam video itu, Ara terlihat berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, mengenai status lahan yang direncanakan untuk pembangunan hunian rakyat.

“Saya mau tanya Pak Dirut ini kendalanya apa, kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi?” tanya Ara.

Bobby menyampaikan lahan tersebut saat ini ditempati oleh organisasi kemasyarakatan secara ilegal.

“Adalah ormas ini menempati pada saat secara ilegal, Pak,” kata Bobby.

Ara kemudian menegaskan pentingnya ketegasan dalam pengelolaan aset negara.

“Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian,” kata Ara.

Video selanjutnya memperlihatkan Maruarar meninjau langsung lokasi lahan. Pada momen tersebut, ia berdebat dengan Hercules yang menyatakan lahan tersebut bukan milik negara dan mengaku memiliki bukti.

“Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules,” kata Ara.

“Kami punya bukti semua lengkap,” jawab Hercules.

Ara menegaskan tujuan kedatangannya untuk pembangunan hunian rakyat, bukan untuk kepentingan pengembang.

“Bapak Hercules saya hormati pendapatnya, saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya,” ucap Ara.

Hercules kemudian menjelaskan terkait hak pengelolaan lahan (HPL).

“HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan,” kata Hercules.

Dalam keterangan unggahannya, Ara menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat.

“Kami tegaskan, negara tidak boleh kalah. Mengelola negara harus dilakukan dengan benar dan berani. Aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tulis Ara.

Ia menyampaikan pemerintah berencana menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lahan tersebut. Proyek itu ditargetkan membangun sekitar 1.000 unit hunian.

“Dukungan juga datang dari sektor swasta. PT Astra International menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema CSR di atas lahan milik KAI, dengan status lahan tetap milik negara,” tulis dia.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira: Banyak Optimisme dari Presiden, Tapi Realisasinya Harus Diperhatikan

    Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira: Banyak Optimisme dari Presiden, Tapi Realisasinya Harus Diperhatikan

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara visi besar Presiden dengan realitas implementasi di lapangan. Hal itu disampaikan dalam diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/8/2025), menyikapi pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR. Andreas mengungkapkan, pihaknya baru saja menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara […]

  • DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan menteri. Menurutnya, perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang […]

  • KPK Periksa Lima Kades Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

    KPK Periksa Lima Kades Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Tahun anggaran 2021–2022, KPK memeriksa lima kepala desa atau dusun di Blitar Jatim. “Pemeriksaan bertempat di Polresta Blitar atas nama KMD (Kepala Dusun Jeding), KTN (Kepala Desa Penataran), SPM (Kades […]

  • Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    Pernyataan Menpar Soal RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia kali ini resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rapat […]

  • Komisi III DPR RI Terima Laporan Pemaskebar Soal Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Marsela

    Komisi III DPR RI Terima Laporan Pemaskebar Soal Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Marsela

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi III DPR RI akhirnya menerima laporan dugaan Korupsi proyek air minum di Kawasan rawan air Desa Nura pulau Marsela yang telah menghabiskan anggaran sekitar 16 milyar lebih. Laporan tersebut langsung diterima bagian tenaga ahli DPR yang nantinya disampaikan kepada anggota DPR dalam rapat dengar pendapat kedepannya. Untuk diketahui, kasus ini juga telah […]

  • Staf Khusus Jokowi

    Staf Khusus Jokowi Bantah Isu Pertemuan Jokowi dengan Megawati untuk Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar yang beredar belakangan ini mengenai adanya permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait Pemilu 2024. Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Ari Dwipayana menegaskan bahwa narasi yang menyatakan adanya permintaan […]

expand_less