Jakarta, Ayodhia GL Kalake kini sudah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Joko Widodo (Jokowi) tugas tersebut.
Ayodhia Kalake akan menggantikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023. Lantas siapa Ayodhia Kalake?
Ayodhia Kalake adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves). Pria berdarah Adonara, Flores Timur, NTT, itu lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat.
Ayodhia Kalake meraih gelar Sarjana (S1) di Universitas Padjajaran dan menempuh program Magister (S2) di Universidad De Complutense, Madrid, Spanyol. Pada 2020, Ayodhia Kalake menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.
Baca Juga : Buntut Pokusin Udara di Wilayah Jabodetabek
Setahun kemudian, Ayodhia Kalake dipercaya menjadi anggota dewan komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menggantikan Letjen (Purn) Sumardi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Pada 3 Januari 2022, Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengangkat Ayodhia Kalake menjadi Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Jabatan tersebut merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Luhut.
Tanggapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT merespon informasi terkait penetapan nama Ayodhia Kalake menjadi Penjabat Gubernur NTT pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wagub Josef Nae Soi.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa Ayodhia Kalake ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur NTT dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sebelumnya nama Ayodhia Kalake sebagai Penjabat Gubernur NTT, ditetapkan pula 9 nama penjabat gubernur lainnya yang akan dilantik pada 5 September 2023 mendatang.
Mereka terdiri dari Bey T Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Nana Sudjana (JawaTengah), Hassanudin (Sumatera Utara), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua).
Kemudian, Lalu Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat), Harrison Azroi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).
Adapun Ayodhia Kalake saat ini merupakan pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia menjabat Sekretaris Kemenko Marves sejak 3 Januari 2022.
Untuk diketahui, nama Ayodhia Kalake tidak diusulkan oleh DPRD Provinsi NTT ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pimpinan DPRD NTT mengusulkan tiga nama. Pertama, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Kedua, Inosentius Samsul, saat ini menjabat Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, dan ketiga, Thomas Umbu Pati, Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain DPRD Provinsi NTT, kewenangan mengusulkan nama calon Penjabat Gubernur NTT juga ada pada Kemendagri.
Respon Pimpinan DPRD NTT
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche DP Sayuna menyebut bahwa dewan menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi soal penetapan penjabat Gubenrnur NTT meskupun, nama yang ditetapkan bukan merupakan usulan dari rakyat NTT melalui pimpinan dewan.
“Kita hormati keputusan presiden. Siapaun pasti Pak Presiden sudah mengirimkan orang terbaik dan paham soal NTT,” ujar Inche DP Sayuna, Jumat (1/9/2023).
Sekretaris DPD I partai Golkar NTT itu menyebut bahwa masyarakat NTT tetap menyambut penetapan Penjabat Gubernur NTT itu dengan gembira seraya berharap sosok yang ditunjuk Presiden Jokowi itu akan dapat meninggalkan legacy selama masa transisi kepemimpinan daerah.
“Dari 3 nama yang kami DPRD kirimkan ke Mendagri untuk diproses lebih lanjut memang tidak ada nama beliau. Tapi kami tetap sambut dengan sukacita serta berharap beliau bisa bekerja bersama dan meninggalkan legecy yang baik untuk NTT walau hanya 1 tahun saja,” ungkap Inche DP Sayuna.
Ia juga menyebut bahwa Provinsi NTT saat ini memiliki banyak persoalan, teristimewa kondisi keuangan yang sangat tertekan.
Karena itu, dewan pun berharap pengalaman dan jaringan yang dimiliki oleh Ayodhia GL Kalake bisa dibawa ke NTT dan memberi jalan keluar terbaik buat persoalan NTT saat ini.
“DPRD sebagai lembaga mitra maka kami sungguh berharap ada sinergitas yang baik antara penjabat dan DPRD, ada komunikasi politik yang berimbang dan bertanggungjwab untuk menghadilkan kebijakan pembangunan yang responsif dan sensitif terharap harapan rakyat,” sebut Inche DP Sayuna.
Selain itu, memasuki tahun politik yang penuh semangat dan riuh dalam peta politiknya, dewan juga berharap agar Penjabat Gubernur NTT dapat menjaga netralitasnya sebagai penjabat.
Momentum politik yang akan terjadi di tahun depan dapat terkondisikan dengan baik dan semua pihak bisa diajak duduk bersama untuk kepentingan pemilu yang kondusif dan berkualitas.
Wakil Ketua DPRD NTT lainnya, Aloysius Malo Ladi pun menyampaikan hal senada.
Ketua DPW PKB NTT itu yakin bahwa pemerintah pusat menetapkan penjabat Gubernur yang memiliki visi dan misi yang baik untuk membangun NTT ke depan.
“Oleh karena itu kita siap menerima dengan senang hati dan berharap dapat membawa NTT ke arah yang lebih baik ke depan, tentunya dengan koordinasi yang baik antara semua sektor termasuk lembaga DPRD NTT,” ujar Aloysius Malo Lad
Pemprov NTT Belum Terima Informasi Resmi
Plt Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Stef Surat mengakui bahwa pihaknya belum mendapat informasi resmi dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa informasi perihala penetapan Penjabat Gubernur NTT itu telah beredar luas sejak Kamis (31/8/2023) malam.
“Belum ada konfirmasi ke Pemerintah Provinsi NTT secara resmi dari Pemerintah Pusat, tapi memang sudah beredar luas di media massa,” ujar Stef Surat ketika dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Jumat 1 September 2023.
Adapun nama nama penjabat gubernur yang akan menggantikan para gubernur definitif yang selesai masa jabatan pada Selasa 5 September 2023 beredar ke publik.
Nama 10 penjabat gubernur itu disebut telah ditetapkan dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Terkait nama nama penjabat gubenrur yang beredar itu, Presiden Joko Widodo tak mau berkomentar. (Dom)
