Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Wow, Polda Sumsel Kembali Raih Prestasi, Capai Penilaian IKPA Sempurna 100

Wow, Polda Sumsel Kembali Raih Prestasi, Capai Penilaian IKPA Sempurna 100

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
  • visibility 122
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Semarang,msinews.com– Satuan Kerja (Satker) Biro Rena Polda Sumsel dan 2 Satuan Kewilayahan (Satwil) yakni Polres Prabumulih dan Polres Musi Banyuasin mencatatkan prestasi gemilang di bidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023, mendapatkan piagam penghargaan Kapolri dengan kategori nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran) Sempurna.

Adapun, penghargaan Kapolri tersebut diterima saat pelaksanaan rapat rekonsiliasi serta pemutakhiran data BMN dan Keuangan Polri Semester I tahun 2024 di hotel Novotel Semarang, Kamis (18/7/2024).

Dijelaskan, hasil tersebut diraih setelah dilakukan analisa dan evaluasi IKPA terhadap anggaran tahun 2023 oleh pihak kementerian keuangan, bersama 61 satker lainnya dijajaran Polri dinyatakan sempurna sangat baik nilai 100.

Biro Rena Polda Sumsel dengan kategori Satuan Kerja dengan pagu kecil (dibawah 15 Milyar), yakni Rp 6.621.546.000.

Sedangkan Polres Musi Banyuasin kategori Satuan Kerja dengan pagu besar (diatas 50 milyar) yakni Rp74.313.691.000 dan Polres Prabumulih kategori Satuan Kerja dengan pagu besar (diatas 50 milyar) yakni Rp 55.286.701.000.

Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo melalui Kepala Biro Perencanaan Kombes Toyo Wibowo mengatakan, IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan. Hal itu untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga termasuk kami di Polri dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.

“IKPA sendiri digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM ) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran,” imbuhnya,”dikutip kabardaerah.com.

Kombes Toto mengaku, untuk dijajaran Polda Sumsel, pimpinan sangat memberikan atensi dan perhatian khusus dalam hal penyelenggaraan keuangan sehingga tepat guna dan tepat sasaran serta tidak terjadi penyelewengan.

“Alhamdulilah, berkat atensi dari pimpinan dan dedikasi semua personel. Ini akan kami jaga dan tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tutupnya. **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD RI: Indonesia Berdaulat Dimulai dari Daerah yang Kuat

    Ketua DPD RI: Indonesia Berdaulat Dimulai dari Daerah yang Kuat

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 37
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan kekuatan dan kedaulatan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah untuk tumbuh, berkembang, dan mengelola potensi wilayahnya. Karena itu, pembangunan nasional harus memastikan daerah tidak sekadar menjadi penerima kebijakan dari pusat, tetapi menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi, sosial, dan kedaulatan Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Sultan […]

  • Ada 7,3 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan,Komisi IX DPR ; Kemensos Harus Evaluasi!

    Ada 7,3 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan,Komisi IX DPR ; Kemensos Harus Evaluasi!

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan 7,3 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat. Dirinya menilai langkah tersebut berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan rutin. “Kasihan Pak yang periksa. Banyak dari mereka adalah pasien cuci darah, jantung, ginjal, dan paru yang membutuhkan […]

  • Warga Akui Infrastruktur Jalan PLTP Mataloko Permudah Mobilitas Petani dan Dukung Perekonomian Masyarakat

    Warga Akui Infrastruktur Jalan PLTP Mataloko Permudah Mobilitas Petani dan Dukung Perekonomian Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 304
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,MATARAM– Pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kini turut dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama di sektor pertanian. Jalan berstandar nasional dengan konstruksi hotmix sepanjang 8 km menuju Desa Ulubelu yang dibangun sebagai akses menuju area […]

  • Seluruh Fraksi di DPR RI  Setuju, Segera Bahas RAPBN 2025 Di Masa Transisi

    Seluruh Fraksi di DPR RI  Setuju, Segera Bahas RAPBN 2025 Di Masa Transisi

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

     Jakarta,msinews.com– Sebanyak 9 Fraksi di DPR RI menyetujui pembahasan lanjut Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Adapun, persetujuan ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (28/5/2024) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam.kesempatan itu, Fraksi […]

  • Sri Mulyani; RAPBN 2024 Rp.2.446 T, Berikut Daftar 10 Kementrian yang Gendut Anggarannya

    Sri Mulyani; RAPBN 2024 Rp.2.446 T, Berikut Daftar 10 Kementrian yang Gendut Anggarannya

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebanyak Rp2.446 triliun untuk belanja pemerintah pusat, termasuk untuk kementerian lembaga (KL), dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Secara kumulatif, dalam postur RAPBN 2024, Kementerian Keuangan merencanakan belanja negara senilai Rp3.304,1 triliun. Lebih besar dari alokasi belanja dalam APBN 2023, senilai Rp3.060 triliun. Presiden Joko Widodo […]

  • Delapan Parpol

    Delapan Parpol Dipastikan Lolos ke DPR RI 2024, ini Hasil Preliminary Count:

    • calendar_month Minggu, 18 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sebanyak 8 partai politik (parpol) dipastikan akan mendapatkan jatah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Pemilihan Umum 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan parliamentary threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Pasal 414 UU Pemilu, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 persen dari […]

expand_less