Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Fadli Zon : Net Zero Emission 2060 Butuh Kerja Sama Seluruh Pihak

Fadli Zon : Net Zero Emission 2060 Butuh Kerja Sama Seluruh Pihak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Anggota DPR RI Fadli Zon mendukung berbagai upaya dari seluruh pihak terkait kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim (climate change), ekonomi sirkular, dan juga islamic blended financing. Menurutnya, hal itu dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari komitmen untuk mencapai nol emisi di 2060 (2060 net zero emission).

Hal tersebut disampaikan dalam acara Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI dalam acara ‘Mendukung Penguatan Pembiayaan Perubahan Iklim, dan Islamic Blended Finance dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau’, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Jadi, memang perlu ada kerja sama dari seluruh pihak, multipihak, antara pemerintah, parlemen, civil society, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi, terbitnya dokumen terkait dengan panduan yang diterbitkan pada pagi hari ini saya kira ini yang kita sangat butuhkan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Diketahui, Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI berkolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam acara tersebut juga meluncurkan handbook yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau.

“Jadi kita tetap mendorong kepada negara-negara maju untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji mereka, untuk membantu transisi energi, menuju energi yang hijau terutama kepada negara-negara berkembang”

Dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, dirinya mendorong agar adanya political will yang kuat. Political will yang kuat itu harus berasal dari semua pihak. Selain itu, ia menilai harus ada komitmen pembiayaan terutama dari negara-negara maju yang selama ini dijanjikan.

“Karena memang transisi kepada ekonomi hijau ini juga membutuhkan dukungan pembiayaan dan anggaran yang cukup besar. Saya kira ini perlu komitmen bersama. Dan kita juga ada kerja sama dengan multi stakeholder itu,” paparnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI ini juga menilai realisasi pemerintah dalam komitmen untuk net zero emission tersebut masih sangat rendah, termasuk juga rendah dalam hal pendanaan. “Jadi kita tetap mendorong kepada negara-negara maju untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji mereka, untuk membantu transisi energi, menuju energi yang hijau terutama kepada negara-negara berkembang,” tutupnya. ** Parlementaria/DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Vonis Korupsi BTS 4G, Johnny G Plate 15, Anang Latif 18 tahun

    Vonis Korupsi BTS 4G, Johnny G Plate 15, Anang Latif 18 tahun

    • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Vonis Kasus Korupsi BTS 4G, Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat memvonis Johnny G Plate dan Anang Latif. Keduanya mendekam dipenjara mulai dari 15 tahun dan 18 tahun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memutuskan vonis terhadap dua tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G. Johnny G Plate […]

  • Firli Bawa Dokumen ke Sidang Praperadilan, ICW Anggap Tidak Relevan

    Firli Bawa Dokumen ke Sidang Praperadilan, ICW Anggap Tidak Relevan

    • calendar_month Senin, 18 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta MSINews.com – Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri, menuai kontroversi setelah membawa dokumen penyidikan kasus dugaan suap eks pejabat DJKA Kementerian Perhubungan ke sidang praperadilan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan  bukti yang dibawanya tidak relevan dengan sidang tersebut. “Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa dokumen penanganan perkara […]

  • RUU PKH Mampu Kuatkan Posisi Penyelenggara Pendidikan Hewan

    RUU PKH Mampu Kuatkan Posisi Penyelenggara Pendidikan Hewan

    • calendar_month Rabu, 27 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Dr.Inosentius Samsul mengatakan, RUU (Rancangan Undang-Undang) Pendidikan Kedokteran Hewan akan menjadi dasar hukum yang penting untuk menguatkan posisi penyelenggara Pendidikan tinggi kedokteran hewan di Indonesia. Mengingat, saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang menaunginya. Berbeda dengan Pendidikan kedokteran yang sudah memiliki Undang-Undang Pendidikan kedokteran. Pernyataan itu disampaikan saat […]

  • Sumur Bor Program Unggulan Kasad, Mulai Dikerjakan Satgas TMMD di Tarakan

    Sumur Bor Program Unggulan Kasad, Mulai Dikerjakan Satgas TMMD di Tarakan

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MSINES.COM-Sebagai Tentara Rakyat, TNI AD dalam hal ini Satgas TMMD 123 Kodim 0907/Tarakan hadir mengalirkan kebutuhan air bersih sebagai solusi untuk masyarakat terhadap air bersih di lokasi TMMD. Dansatgas TMMD Kodim 0907/Trk Letkol Kav Jhon B.C.Simarmata,M.Han mengatakan pembangunan sumur bor tersebut merupakan salah satu program dari TMMD Kodim 0907/Trk dalam membantu pengadaan air bersih bagi […]

  • Prediksi Sementara Pilgub Sumsel 2024: Duel HDCU vs Matahati, HAPAL Masih Cari Perahu 

    Prediksi Sementara Pilgub Sumsel 2024: Duel HDCU vs Matahati, HAPAL Masih Cari Perahu 

    • calendar_month Minggu, 21 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Bakal Calon Gubernur Sumatra Selatan, H. Mawardi Yahya, mengumumkan secara resmi bahwa dia akan berpasangan dengan Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH dalam Pemilihan Gubernur Sumsel 2024 mendatang. Pasangan yang dikenal dengan sebutan “Matahati” ini akan semakin intensif melakukan sosialisasi dan menemui masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Selatan. […]

  • Kedaulatan Negara Terancam: DPR Desak KKP Sanksi Tegas bagi Penjual Pulau Kecil

    Kedaulatan Negara Terancam: DPR Desak KKP Sanksi Tegas bagi Penjual Pulau Kecil

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ilegal tersebut. Rina menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya […]

expand_less