Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 22 Jun 2024
  • visibility 73
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Butir Pernyataan Sikap Indonesia Timur Club

Jakarta,msinews.com – Program andalan dari okmintv.com yang diberi label Indonesia Timur Club (ITC) yang diprakarsai tokoh mudah Indonesia Timur, Freni Lutruntuhluy meminta kepada partai politik untuk tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah yang masih atau sedang bermasalah hukum.

“Kita sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas, dan salah satu yang harus kita lakukan adalah mendorong calon-calon pemimpin yang bersih dan tidak bermasalah hukum sehingga pemimpin yang baru focus menyiapkan generasi emas menuju Indonesia emas. Karena itu, Parpol juga jangan memaksa diri memberi rekomendasi kepada mereka yang sedang bermasalah”, ungkap Freni Lutruntuhluy selaku Presiden Indonesia Timur Club saat launching program tersebut di Dafam Hotel Jakarta pada jumat (21/06).

Adapun point-point penting dalam release yang diterima media ini.

Pertama; Indonesia Timur Club ata ITC adalah wadah untuk komunikasi kebangsaan multi pihak dari Timur Indonesia, sebagai partisipasi aktif membangun kemajuan NKRI mewujudkan cita-cita Proklamasi.Kedua; ITC mendukung semua upaya pembangunan bangsa kesejahteraan seluruh rakyat NKRI.

Ketiga; ITC menentang semua bentuk pelanggaran hukum di seluruh NKRI, dan berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan menjadikan Hukum sebagai Panglima bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat; ITC mendukung pelaksanaan Pilkada secara Luber dan Jujur dan adil, karena itu,
ITC menghimbau beberapa point penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
1. Agar segenap lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

2. Semua Parpol peserta pemilu mencalonkan paket peserta pilkada yang bersih, berkualitas dan pro rakyat. Jangan mencalonkan sosok yang bermasalah hukum.

3. Parpol tidak memasang harga mahar atau administrasi yang tinggi bagi para kandidat, karena bisa menjadi penyebab lahirnya korupsi, serta politik transaksional yang mencederai demokrasi
4. Agar media masa berperan melakukan pendidikan politik bagi warga negara umumnya dan pemilih khususnya, sehingga memilih pemimpin dengan cerdas.
5. Agar penegak hukum dan instansi terkait mencegah dan menindak tegas berita hoaks dan berbagai bentuk informasi serta tindakan yang menciptakan konflik dan mengganggu persatuan NKRI

Kelima; Untuk pemerataan, keadilan dan partisipasi dalam Pembangunan Nasional di era pemerintahan yang baru, ITC menegaskan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta Parpol pendukung, bahwa dalam kabinet Prabowo-Gibran nanti harus ada minimal 10 menteri dari Timur Indonesia, bukan karena belas kasihan tetapi atas dasar fakta kontribusi sumber daya alam bagi kehidupan bangsa dan NKRI tercinta, serta upaya pemerataan pembangunan ke depan bagi seluruh wilayah NKRI. **

Demikian Pernyataan Sikap ITC.
Jakarta, 21 Juni 2024

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AMTI Gelar Demo di KPK dan Kementerian ESDM, Desak Pencabutan Ijin Operasional PT HWR di Ratatotok

    AMTI Gelar Demo di KPK dan Kementerian ESDM, Desak Pencabutan Ijin Operasional PT HWR di Ratatotok

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sebagai upaya penyelamatan lingkungan di wilayah Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggar, Sulawesi Utara, akibat kesewenangan perusahaan PT Hakkian Wellem Rumansi (HWR), Lembaga SwadayaMasyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI ), menggelar aksi demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Rabu, 23 Juli 2025. Simak videonya di sini […]

  • Karen Hadapi Persidangan Kasus Korupsi Pembelian LNG Rp.2,1 T

    Karen Hadapi Persidangan Kasus Korupsi Pembelian LNG Rp.2,1 T

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Agustiawan, akan segera menghadapi persidangan terkait dugaan korupsi dalam pembelian liquefied natural gas (LNG). KPK telah menyelesaikan berkas perkara yang menunjukkan dugaan merugikan negara sekitar Rp 2,1 triliun. Tim penyidik KPK berhasil menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, […]

  • Jokowi Tanggapi Isu Kecurangan ‘Jagan Teriak-teriak Bila Ada Bukti Laporkan’

    Jokowi Tanggapi Isu Kecurangan ‘Jagan Teriak-teriak Bila Ada Bukti Laporkan’

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap isu kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Menurutnya, dengan adanya saksi, Bawaslu, dan aparat keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta mekanisme pengawasan yang berlapis, potensi kecurangan dapat diantisipasi. Jokowi menanggapi permasalahan kecurangan dalam Pemilu 2024, ia menyatakan bahwa keberadaan saksi dari caleg, partai politik, […]

  • Solidaritas Ulama Muda Jokowi Bakal Gelar Pertemuan 30 Agustus di Daerah Ini

    Solidaritas Ulama Muda Jokowi Bakal Gelar Pertemuan 30 Agustus di Daerah Ini

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) akan menggelar pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Barat & Banten mulai Rabu 30 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Samawi Nizar Ahmad Saputra pada saat membuka acara diskusi Samawi Talks di Jakarta (27/08/23) “Kami akan melakukan pertemuan bersama masyarakat di tingkat kecamatan. […]

  • Catat, Ini 14 Poin RUU KUHP Yang Disahkan DPR RI Jadi  Undang-Undang

    Catat, Ini 14 Poin RUU KUHP Yang Disahkan DPR RI Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) menggelar Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang pada Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU […]

  • PPATK Ungkap Suap Emas Bukan Modus Baru

    PPATK Ungkap Suap Emas Bukan Modus Baru

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap munculnya tren praktik suap menggunakan emas sebagai barang bernilai tinggi yang mudah dibawa. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan modus tersebut sebenarnya telah terdeteksi sejak lebih dari satu dekade lalu. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menemukan indikasi penggunaan logam mulia dalam transaksi […]

expand_less