Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

ITC Desak Parpol Hindari Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 22 Jun 2024
  • visibility 204
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Butir Pernyataan Sikap Indonesia Timur Club

Jakarta,msinews.com – Program andalan dari okmintv.com yang diberi label Indonesia Timur Club (ITC) yang diprakarsai tokoh mudah Indonesia Timur, Freni Lutruntuhluy meminta kepada partai politik untuk tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah yang masih atau sedang bermasalah hukum.

“Kita sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas, dan salah satu yang harus kita lakukan adalah mendorong calon-calon pemimpin yang bersih dan tidak bermasalah hukum sehingga pemimpin yang baru focus menyiapkan generasi emas menuju Indonesia emas. Karena itu, Parpol juga jangan memaksa diri memberi rekomendasi kepada mereka yang sedang bermasalah”, ungkap Freni Lutruntuhluy selaku Presiden Indonesia Timur Club saat launching program tersebut di Dafam Hotel Jakarta pada jumat (21/06).

Adapun point-point penting dalam release yang diterima media ini.

Pertama; Indonesia Timur Club ata ITC adalah wadah untuk komunikasi kebangsaan multi pihak dari Timur Indonesia, sebagai partisipasi aktif membangun kemajuan NKRI mewujudkan cita-cita Proklamasi.Kedua; ITC mendukung semua upaya pembangunan bangsa kesejahteraan seluruh rakyat NKRI.

Ketiga; ITC menentang semua bentuk pelanggaran hukum di seluruh NKRI, dan berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan menjadikan Hukum sebagai Panglima bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat; ITC mendukung pelaksanaan Pilkada secara Luber dan Jujur dan adil, karena itu,
ITC menghimbau beberapa point penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
1. Agar segenap lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

2. Semua Parpol peserta pemilu mencalonkan paket peserta pilkada yang bersih, berkualitas dan pro rakyat. Jangan mencalonkan sosok yang bermasalah hukum.

3. Parpol tidak memasang harga mahar atau administrasi yang tinggi bagi para kandidat, karena bisa menjadi penyebab lahirnya korupsi, serta politik transaksional yang mencederai demokrasi
4. Agar media masa berperan melakukan pendidikan politik bagi warga negara umumnya dan pemilih khususnya, sehingga memilih pemimpin dengan cerdas.
5. Agar penegak hukum dan instansi terkait mencegah dan menindak tegas berita hoaks dan berbagai bentuk informasi serta tindakan yang menciptakan konflik dan mengganggu persatuan NKRI

Kelima; Untuk pemerataan, keadilan dan partisipasi dalam Pembangunan Nasional di era pemerintahan yang baru, ITC menegaskan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta Parpol pendukung, bahwa dalam kabinet Prabowo-Gibran nanti harus ada minimal 10 menteri dari Timur Indonesia, bukan karena belas kasihan tetapi atas dasar fakta kontribusi sumber daya alam bagi kehidupan bangsa dan NKRI tercinta, serta upaya pemerataan pembangunan ke depan bagi seluruh wilayah NKRI. **

Demikian Pernyataan Sikap ITC.
Jakarta, 21 Juni 2024

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rieke Diah Pitaloka: Stop Salah Alas Hukum! Jangan Beri Celah Bagi Pelaku KBG Ekstrim

    Rieke Diah Pitaloka: Stop Salah Alas Hukum! Jangan Beri Celah Bagi Pelaku KBG Ekstrim

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    JAKARTA,SINEWS.COM– Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap kasus kekerasan berbasis gender (KBG) ekstrem yang diduga dilakukan Taufik Hidayat harus menggunakan dasar hukum yang tepat agar tidak membuka celah hukum yang dapat menguntungkan pelaku. Menurut Rieke, kasus tersebut merupakan bentuk nyata intimate femicide, yang ditandai dengan penyekapan korban […]

  • AHY Tekankan Keadilan Hukum, Buntut Jokowi Minta Stop e-KTP

    AHY Tekankan Keadilan Hukum, Buntut Jokowi Minta Stop e-KTP

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan tanggapan tegas terhadap cerita mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penghentian kasus korupsi e-KTP. AHY menekankan bahwa panglima keadilan adalah hukum, bukan politik. “Kita ingin keadilan tegak di Indonesia, yang menjadi panglima adalah hukum, bukan politik. Tentunya […]

  • Pesan Dr. Dudung Kepentingan Bangsa dan Negara, Saya Nggak Pernah Mikir-Mikir

    Pesan Dr. Dudung Kepentingan Bangsa dan Negara, Saya Nggak Pernah Mikir-Mikir

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman menegaskan tak pernah berpikir lama dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Disampaikan dalam kunjungannya, yang didampingi Ny. Rahma Dudung Abdurachman beserta rombongan, ke Asrama Inggrisan di Desa Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (24/8/2023). Hal tersebut dilontarkan Kasad di hadapan […]

  • Kemensos Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dibawah Lima Persen di 2029

    Kemensos Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dibawah Lima Persen di 2029

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta– Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan langkah yang signifikan dalam menanggulangi angka penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia dengan capaian target di bawah lima persen pada tahun 2026-2029. Pernyataan ini langsung disampaikan oleh Mensos Gus Ipul sapaan akrabnya, kepada wartawan seusai Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian Sosial (Kemensos) […]

  • Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas: Perjuangan DPD RI Adalah Jalan Panjang Menjaga Keadilan Daerah

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas: Perjuangan DPD RI Adalah Jalan Panjang Menjaga Keadilan Daerah

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    MSINEWS.COMM,Yogyakarta– Perjuangan memperkuat kewenangan dan peran DPD RI merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI: Otonomi Daerah untuk Indonesia Emas 2045”, yang digelar di […]

  • Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?

    Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    INFOMSI.org – Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?.

expand_less