Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Penerimaan Pajak Kendaraan di NTT Tinggi, Tinkat Kepatuhan Masih Rendah

Penerimaan Pajak Kendaraan di NTT Tinggi, Tinkat Kepatuhan Masih Rendah

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 9 Jun 2024
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kupang,msinews.com-Plt. Kepala Pendapatan dan Aset Daerah NTT Dominikus Dore Payong ,menyebut per Januari hingga 27 Mei 2024,peneriman pajak kndaraan di provinsi NTT mencapai angka Rp 2,6 miliar rupiah.

Dikatakan bahwa, penerimaan pembayaran pajak kendaraan yang merupakan pendapatan asli daerah NTT di tahun 2024 ini mengalami peningkatan signifikan.

“Penerimaan pajak kali ini pecahkan rekor tertinggi, sebab terhitung dari Januari 2024 hingga 27 Mei 2024 ini sudah mencapai Rp 2,6 Miliar dan Rp 1,9 miliar diantaranya merupakan hasil pajak kendaraan bermotor,” kata Dominikus dilansir Poskupang.

Biasanya, lanjut dia, untuk pajak kendaraan bermotor hanya berkisaran Rp 1 miliar sampai Rp 1,2 miliar saja. Namun terhitung hingga 27 Mei diperoleh Rp 1,9 miliar khusus pajak kendaraan bermotor di luar biaya balik nama.

“Ini rekor di tahun 2024 sepanjang Januari hingga sekarang,” ujarnya.

Dominikus mengatakan, dengan melalui pembayaran pajak tersebut, maka hasil yang diperoleh akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan pembangunan daerah di NTT.

Hasilnya itu untuk penyediaan layanan publik bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, sekolah dan pusat layanan kesehatan itu di biayai dari hasil pajak dari masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Cabang Jasa Raharja NTT, Muhammad Hidayat, S.E., mengatakan, meskipun realisasi pajak meningkat, namun dari data Jasa Raharja menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak masih rendah hanya 31,88 %.

“Untuk tahun 2024, potensi kendaraan kurang lebih ada 800 ribu kendaraan tetapi sampai dengan April kemarin itu ada 259.580 kendaraan yang baru melakukan wajib pajak,” kata dia.

Menurut Hidayat,terdapat sekitar 176.831 kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak/sementara yang telah melunasi wajib pajak 82.749 kendaraan. Selain itu, angka tersebut berdasarkan data dari Jasa Raharja NTT.

Untuk itu dihimbau agar masyarakat terus melakukan pembayaran pajak. Sebab, santunan kecelakaan juga merupakan dari hasil pembayaran pajak.

“Pajak juga sebagai jaminan dalam berlalu lintas sebab jika belum melakukan pembayaran pajak, santunan asuransi kecelakaan tidak dapat di realisasikan,” tukasnya. ** Timerd/DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD RI Sahkan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2024-2025

    DPD RI Sahkan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2024-2025

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sahkan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) untuk Tahun Sidang 2024-2025. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan sendiri dilakukan dengan mendasarkan pada keterwakilan sub wilayah keanggotaan DPD RI yang dilakukan dengan tertib, lancar, dan demokratis. “Berdasarkan keputusan rapat di masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI telah terpilih Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun […]

  • Tiga Lembaga Ini Teken MoU Perkuat Basis Data untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Tiga Lembaga Ini Teken MoU Perkuat Basis Data untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Tiga lembaga pemerinta yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat basis data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun, penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat […]

  • Dukungan dari Berbagai Daerah, Gus Imin Kian Percaya diri Maju Pilpres 2024

    Dukungan dari Berbagai Daerah, Gus Imin Kian Percaya diri Maju Pilpres 2024

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengatakan semakin percaya diri bisa maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Optimisme itu muncul menyusul besarnya dukungan dari masyarakat dan ulama di berbagai daerah. “Saya semakin yakin dan optimis insya Allah bisa menjadi […]

  • Negeri Ini, Ironis

    Negeri Ini, Ironis

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Oleh : Wayan Supadno SUNGGUH,  kita patut bersyukur hari ini Kemerdekaan Indonesia sudah genap ke – 80 tahun. Bukan waktu singkat. Kalau manusia normal umumnya sudah matang, bukan lagi kekanak-kanakan, itu harusnya yang terjadi. Tapi fakta dalam kehidupan masih banyak perilaku seperti anak kecil belum dewasa , “masih kekanak-kanakan”. Indikasinya pada ilmu hikmah kisah di bawah […]

  • Komite Sekolah Diminta Fokus Awasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

    Komite Sekolah Diminta Fokus Awasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 23 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan,saat ini sedang mengupayakan untuk meningkatkan alokasi dana BOS baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Diharapkan semua sekolah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, komite sekolah bisa lebih fokus mengawasi penyelenggaraan pendidikan tanpa terbebani masalah finansial sekolah. Hal itu disampaikan dalam […]

  • Bongkar Mafia BBM, GPP-SUMSEL dan TIM 7 Desak Pertamina Blacklist 

    Bongkar Mafia BBM, GPP-SUMSEL dan TIM 7 Desak Pertamina Blacklist 

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Ketua Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) M. Khaliq, bersama Tim 7 berunjuk rasa di depan Pertamina Plaju, pada Senin (08/07). Mereka menuntut agar PT Putra Salsabila Perkasa (PSP) di-blacklist dari kegiatan pemasaran BBM. Aksi ini tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat dan investigasi Tim 7 di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim. Hasil investigasi Tim […]

expand_less