Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lubuklinggau msinews.com – Ketua Presidium Sumsel Barat Wahisun Wais Wahid ,SE,mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sumsel Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers , Rabu (29/5/2024).

“Semoga dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi, CDOB SUMSEL BARAT dapat segera terealisasi, dan kami juga berharap agak Pak Jokowi dapat menyerap aspirasi pemekaran Provinsi baru Sumsel Barat diakhir massa jabatannya.” kata Wahisun Wais Wahid didampingi Sekjen Presidium Sumsel Barat, Kenny, SH.

Presiden RI Jokowi dijadwalkan mengunjungi Sumatra Selatan (Sumsel) pada 28-29 Mei. Jadwal Kunker tersebut mundur menjadi 30-31 Mei 2024.

Adapun, kunker Presiden Joko Widodo di 5 wilayah kabupaten/kota di Sumsel diproyeksikan dua hari, masing-masing di Kota Lubuklinggau, Kabuptan Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Diketahui, Sumatera Selatan Barat merupakan Nama yang calon Daerah Otonomi Baru di wilayah Pulau Sumatra. Pembentukan Daerah Otonomi Baru dilakukan guna mendorong pembangunan serta kemajuan suatu negara.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat Administrasi, Teknis, dan Fisik Kewilayahan.

Syarat Administrasi berupa persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan persetujuan Bupati/ Wali Kota yang akan menjadi wilayah Provinsi Baru, serta persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur dari Provinsi Induk, juga mendapat Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Syarat ini sudah dan sedang diperjuangkan oleh Dewan Presidium Sumsel Barat dalam memperoleh persetujuan secara administrasi tersebut.” kata Menurut Ketua Presidium Sumsel Barat.

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi (Foto : Istimewa)

Ada pun syarat Teknis meliputi”Berbagai faktor mendasar, seperti Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain yang menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Ekonomi,” papar Wahisun Wais Wahid, SE.

Sementara, Fisik Kewilayahan mensyaratkan paling tidak ada lima (5) Kabupaten Kota yang tergabung dalam pembentukan provinsi baru. Syarat ini sudah terpenuhi dengan bergabungnya 6 (enam) kabupaten/kota menyepakati terbentuknya provinsi baru Sumsel Barat.

Provinsi Sumatera Selatan Barat terdiri dari Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagaimana diketahui bahwa, Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pembukaan UUD 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B menyatakan, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan sistem Desentralisasi atau yang disebut dengan Otonomi Daerah.

Pembentukan daerah yang otonom atau yang biasa disebut dengan pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penataan daerah yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Adapun, penataan daerah merupakan tuntutan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang maju, dengan perkembangan masyarakat yang kian modern, sehingga memerlukan public service (sistem pelayanan publik) dengan akses yang cepat dan mudah.

Sedangkan, birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pelayanan masyarakat merupakan hal penting karena berhubungan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan manusia dalam society comminity( komunitas masyarakat banyak).

Tentang Luas Wilayah DOB Sumatera Selatan Barat

Luas wilayah DOB Sumsel Barat mencapai 19.997,18 km persegi atau setara dengan 22,90% dari keseluruhan luas Provinsi Sumatra Selatan yang mencapai 87.017,14 km persegi.

Deklarasi Presidium dilaksanakan pada 14 April 2016 di Hotel Bukit Selero Kabupaten Lahat. Dihadiri oleh perwakilan Senator tiap kabupaten/kota, yakni Firdaus dari Kabupaten Lahat, Wahisun Wais Wahid dari Kabuaten Musi Rawas, Armansyah dari Kota Pagar Alam, Hendi Budiono dari Kota Lubuk Linggau.

Hadir juga Windera Safri dari Kabupaten Empat Lawang, Sapran Suprano dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Wahisun Wais Wahid, SE terpilih sebagai Ketua dan Kenny, SH sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat. **

[MSINews Biro SumselBabel/Syamsul Noor].

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi VII DPR : Jelang Ramadhan dan Idul Fitri Stok BBM Harus Aman

    Komisi VII DPR : Jelang Ramadhan dan Idul Fitri Stok BBM Harus Aman

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota komisi VII DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.memprediski bahwa menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, konsumsi BBM di sejumlah daerah di Indonesia akan meningkat, salah satunya di Provinsi Bali. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM di Bali […]

  • Staf Khusus Jokowi

    Staf Khusus Jokowi: Tetap Fokus Meski Ada Wacana Pemakzulan di Pemilu 2024

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo tetap fokus pada tugas pemerintahan di tengah wacana pemakzulan yang berkembang menjelang Pemilu 2024. “Ambilah dari Presiden, beliau tidak terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya,” kata Ari dalam wawancara di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa […]

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh Korea Maritime & Ocean University (KMOU)

    Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh Korea Maritime & Ocean University (KMOU)

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerani Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari Korea Maritime and Ocean University (KMOU), di Busan, Korea Selatan, Rabu 1 April 2026. Prosesi penganugeraah itu berlangsung khidmad, dipimpin oleh Presiden KMOU, Prof. Dr. Ryoo Dong-Keun, di Kim Kang-hee Hall, KMOU […]

  • Puan Terima Surpres dari Presiden, Diantara Bahas RUU Desa

    Puan Terima Surpres dari Presiden, Diantara Bahas RUU Desa

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/12/2023). Baca juga : Firli Bahuri, Selesai Diperiksa Dewas Terkait Pelanggaran Etik Sidang Dewan yang kami hormati perlu kami beritahukan bahwa […]

  • KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal ,Hasto Kristianto, pada Kamis (20/2/2025). Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih Kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Hasto ditahan terkait dugaan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan […]

  • Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat: Tekan Angka Putus Sekolah dengan Permudah Akses Layanan Pendidikan

    Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat: Tekan Angka Putus Sekolah dengan Permudah Akses Layanan Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta,MSINEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, S.S. M.Mmengimbau agar tekan angka putus sekolah dengan berbagai upaya yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. “Angka putus sekolah harus ditekan serendah-rendahnya. Setiap anak bangsa didorong untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat […]

expand_less