Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
  • visibility 225
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lubuklinggau msinews.com – Ketua Presidium Sumsel Barat Wahisun Wais Wahid ,SE,mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sumsel Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers , Rabu (29/5/2024).

“Semoga dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi, CDOB SUMSEL BARAT dapat segera terealisasi, dan kami juga berharap agak Pak Jokowi dapat menyerap aspirasi pemekaran Provinsi baru Sumsel Barat diakhir massa jabatannya.” kata Wahisun Wais Wahid didampingi Sekjen Presidium Sumsel Barat, Kenny, SH.

Presiden RI Jokowi dijadwalkan mengunjungi Sumatra Selatan (Sumsel) pada 28-29 Mei. Jadwal Kunker tersebut mundur menjadi 30-31 Mei 2024.

Adapun, kunker Presiden Joko Widodo di 5 wilayah kabupaten/kota di Sumsel diproyeksikan dua hari, masing-masing di Kota Lubuklinggau, Kabuptan Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Diketahui, Sumatera Selatan Barat merupakan Nama yang calon Daerah Otonomi Baru di wilayah Pulau Sumatra. Pembentukan Daerah Otonomi Baru dilakukan guna mendorong pembangunan serta kemajuan suatu negara.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat Administrasi, Teknis, dan Fisik Kewilayahan.

Syarat Administrasi berupa persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan persetujuan Bupati/ Wali Kota yang akan menjadi wilayah Provinsi Baru, serta persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur dari Provinsi Induk, juga mendapat Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Syarat ini sudah dan sedang diperjuangkan oleh Dewan Presidium Sumsel Barat dalam memperoleh persetujuan secara administrasi tersebut.” kata Menurut Ketua Presidium Sumsel Barat.

Presidium Sumsel Barat Sambut Kedatangan Presiden Jokowi (Foto : Istimewa)

Ada pun syarat Teknis meliputi”Berbagai faktor mendasar, seperti Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, dan faktor lain yang menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Ekonomi,” papar Wahisun Wais Wahid, SE.

Sementara, Fisik Kewilayahan mensyaratkan paling tidak ada lima (5) Kabupaten Kota yang tergabung dalam pembentukan provinsi baru. Syarat ini sudah terpenuhi dengan bergabungnya 6 (enam) kabupaten/kota menyepakati terbentuknya provinsi baru Sumsel Barat.

Provinsi Sumatera Selatan Barat terdiri dari Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagaimana diketahui bahwa, Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pembukaan UUD 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B menyatakan, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan sistem Desentralisasi atau yang disebut dengan Otonomi Daerah.

Pembentukan daerah yang otonom atau yang biasa disebut dengan pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penataan daerah yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Adapun, penataan daerah merupakan tuntutan mendasar terhadap sistem pemerintahan yang maju, dengan perkembangan masyarakat yang kian modern, sehingga memerlukan public service (sistem pelayanan publik) dengan akses yang cepat dan mudah.

Sedangkan, birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pelayanan masyarakat merupakan hal penting karena berhubungan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan manusia dalam society comminity( komunitas masyarakat banyak).

Tentang Luas Wilayah DOB Sumatera Selatan Barat

Luas wilayah DOB Sumsel Barat mencapai 19.997,18 km persegi atau setara dengan 22,90% dari keseluruhan luas Provinsi Sumatra Selatan yang mencapai 87.017,14 km persegi.

Deklarasi Presidium dilaksanakan pada 14 April 2016 di Hotel Bukit Selero Kabupaten Lahat. Dihadiri oleh perwakilan Senator tiap kabupaten/kota, yakni Firdaus dari Kabupaten Lahat, Wahisun Wais Wahid dari Kabuaten Musi Rawas, Armansyah dari Kota Pagar Alam, Hendi Budiono dari Kota Lubuk Linggau.

Hadir juga Windera Safri dari Kabupaten Empat Lawang, Sapran Suprano dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Wahisun Wais Wahid, SE terpilih sebagai Ketua dan Kenny, SH sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat. **

[MSINews Biro SumselBabel/Syamsul Noor].

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Target Amnesti 100 Ribu Orang, Pangeran Khairul Saleh Soroti Lambatnya Realisasi

    Target Amnesti 100 Ribu Orang, Pangeran Khairul Saleh Soroti Lambatnya Realisasi

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 48
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti realisasi kebijakan amnesti pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pelaksanaan kebijakan tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, meskipun wacana pemberian amnesti sempat menyasar hingga 100 ribu orang. Pangeran mengatakan, realisasi pemberian amnesti oleh kementerian terkait diperkirakan baru mencapai sekitar 3.000 […]

  • Tingkatkan Daya Beli, Mendagri Pacu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan Genjot Realisasi APBD

    Tingkatkan Daya Beli, Mendagri Pacu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan Genjot Realisasi APBD

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, realisasi tersebut diyakini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. “Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan […]

  • Menko Polkam Tegaskan Arahan Presiden, Penyelesaian Masalah Papua Kedepankan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan

    Menko Polkam Tegaskan Arahan Presiden, Penyelesaian Masalah Papua Kedepankan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan

    • calendar_month 9 jam yang lalu
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    PAPUA TENGAH – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan di Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara terpadu. Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerja di Timika, Papua Tengah, […]

  • Pemkab Keerom Luncurkan Rp100 Miliar untuk Pembangunan 100 Gereja, Bersumber Dana Otsus 2025

    Pemkab Keerom Luncurkan Rp100 Miliar untuk Pembangunan 100 Gereja, Bersumber Dana Otsus 2025

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    KEEROM,MSINEWS.COM-Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, Papua resmi meluncurkan bantuan dana untuk Gereja yang bersumber dari Otsus 2025. Bantuan tersebut disalurkan lewat lembaga-lembaga gereja. Peluncuran bantuan tersebut bertempat  di Gereja GIDI Sola Grajia Bias, Kampung Bias, Distrik Towe, Rabu (17/9/2025). “Khusus bantuan lembaga gereja yang bersumber dari Otsus, hari ini saya launching di Distrik Towe, Kampung Bias […]

  • 46.160 Peserta MagangHub Angkatan II Batch 1 Lolos Seleksi dan Mulai Kerja

    46.160 Peserta MagangHub Angkatan II Batch 1 Lolos Seleksi dan Mulai Kerja

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketenagakerja an (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Batch 1 Tahun 2026. Sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti pemagangan selama enam bulan sejak 10 Agustus 2026. Adapun, program ini merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi Tahun 2026 yang dirancang Pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan […]

  • Amin Rais Beserta Rombongan Geruduk KPK, Apa yang Terjadi?

    Amin Rais Beserta Rombongan Geruduk KPK, Apa yang Terjadi?

    • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Amien Rais dan Rizal Ramli mendatangi gedung KPK bersama sejumlah rombongan elemen masyarakat dan perwakilan mahasiswa hingga emak-emak. “Jadi hari ini tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa dan emak-emak. Tadi kita bahas perkembangan situasi termasuk ada Pak Amien, tokoh reformasi, Letjen Soeharto, jenderal […]

expand_less