KKB Pegunungan, PHI Minta Perkuat Intelejen BIN dan Kepolisian

Jakarta, MSINews.com – Keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Pegunungan Binyang hingga ke Provinsi Papua Pegunungan menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Upaya keras telah dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani ancaman yang ditimbulkan KKB, tetapi tantangan ini masih terus berlanjut.

Praktisi Hukum Indonesia (PHI)KKB Semar Dju mendesak Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia dan Intelejen Kepolisian gencar melakukan upaya terkoordinasi guna menuntaskan persoalan KKB Pegunungan Bintang.

Dia merasa bahwa penanganan yang lebih tegas dan terencana perlu dilakukan untuk mengakhiri kekerasan telah merenggut nyawa hingga merusak ketenteraman masyarakat.

“KKB di Papua Pegunungan dikenal karena seringkali melakukan aksi-aksi kekerasan yang merugikan warga sipil, membahayakan keamanan, dan menghalangi pembangunan di wilayah tersebut,” ujar Semar pada wartawan di Jakarta, Jum’at , 29/9/2021

PHI Semar memandang bahwa pemberantasan KKB harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam rangka memulihkan perdamaian dan stabilitas di Papua Pegunungan.

“Kami memahami bahwa penanganan KKB di Provinsi Papuamemang tugas berat sekali. Tetapi kini saat yang tepat bagi BIN dan Kepolisian untuk meningkatkan koordinasi, intelijen, serta upaya penegakan hukum. Keamanan warga dan pemulihan ketertiban harus menjadi fokus utama,”tegasnya

Langkah-langkah yang ditekankan PHI menuntaskan persoalan KKB di Provinsi Papua dan Pegunungan Bintang antara lain:

1. Peningkatan Intelijen: BIN dan Kepolisian harus meningkatkan kapasitas intelijen mereka untuk mengidentifikasi dan merespons dengan cepat ancaman yang berasal dari KKB.

2.Kerjasama Regional: Kerjasama dengan negara-negara tetangga, khususnya Papua Nugini, dalam memantau dan mengendalikan pergerakan KKB perlu diperkuat.

3.Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas KKB serta menyediakan jalur aman bagi para mantan anggota KKB yang ingin berintegrasi kembali ke masyarakat.

4.Pemberian Hukuman yang Tegas: Memastikan bahwa pelaku kejahatan KKB ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semar  juga menekankan pentingnya melibatkan lembaga hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah dalam pemantauan, penanganan situasi di Pegunungan Bintang.

Dia menyebut transparansi dan akuntabilitas dalam upaya penegakan hukum dapat terjaga.

“Pemerintah Indonesia diharapkan akan merespons dengan serius. Peduli ada nia untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkan oleh KKB. Keamanan dan perdamaian adalah hak setiap warga negara, dan tindakan tegas diperlukan untuk menjaga hak-hak mereka,” pungkasnya.