Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
  • visibility 94
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PAPUA PEGUNUNGAN,KABARDAERAH.COM– Pemerhati Adat Budaya Papua,sekaligus Anggota MRP Papua Pegunungan Pokja Agama Unsur -Agama Islam, Ismail Asso menegaskan, bahwa UU Otsus mengamanatkan Pembangunan DOB Papua harus berdasarakan kearifan lokal atau pembangunan Papua harus berdasarakan nilai-nilai kultural Asli Papua.

“Semangat (spirit) Adat Budaya selain nilai-nilai asing dan baru seperti agama di Papua sejatinya memiliki nilai-nilai spritualisme genuin berfifat local, yang terletak pada Adat Budaya Papua. Selain itu, Adat Budaya Papua bersifat netral pada nilai-nilai baru dan lain yang mau menghegemoni atas nilai keaslian Papua.” kata Ismail dalam tulisan nya, Jumat (10/5/2024).

Dikatakan, nilai baru dari agama dan budaya pop yang asing dan baru itu tak semua positif, ada unsur negatif bagi Budaya Asli Papua, dan ada juga nilai positif.

“Hegemoni budaya pop dari unsur modernisme dan agama dewasa ini menjajah nilai-nilai sacral keaslian Papua, dampak langsung sebagai akibat negative berbagai kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik nasional.” terangnya.

Oleh sebab itu mempertahankan nilai-nilai sacral warisan leluhur saat ini bersifat emergensi, bersifat vital guna mempertahankan eksistensi keberadaan masyarakat pribumi Papua.

“Jadi, untuk kedepan maka sekarang juga perlu ada uapaya secara sadar dan terencana untuk perlundungan oleh negara melalui UU Otsus Papua,” imbuhnya.

Persoalan sekarang, para pemangku kepentingan tak selalu dan bisa secara sanggup selamanya melindungi nilai-nilai sacral warisan leluhur Papua sendiri.

Padahal suatu kasus misalnya Wilayah -Adat Lapago Papua Pegunungan bahwa Inti dari nilai sacral Adat Budaya terletak pada HONAI KANEKE.

Masalahnya apakah para Bupati dan Gubernur mengalokasikan dana khusus dari sumber dana APBD dan Dana Otsus Papua (DAK dan DAU) bagi pelestarian, perlindungan dan pembangunan masyarakat Adat Budaya Papua?

Lanjut Ismail, study kasus Propinsi Papua Pegunungan bahwa inti dari Adat Budaya itu adalah “Honai Kaneke”, sebagai simbol warisan leluhur bernilai sacral, suci, par exalance, agar dilestarikan. Dapatkah misalnya dengan kucuran dana Otsus bernilai Trilyunan rupaiah tak hanya banyun Gereja dan Mesjid melainkan dana segar itu juga dianggap akan untuk pemugaran Honai-Honai Adat di seluruh Wilayah Adat Papua Pegunungan?

“Ternyata, selama 24 tahun Otsus Papua berjalan alokasi dana perlindungan ini tak dianggarkan sama sekali oleh para Gubernur, para Bupati dan Walikota seluruh Tanah Papua.”

Pada saat bersamaan pemugaran dan pembangunan gedung Agama menjamur dimana-mana, ada upaya secara sengaja negara hadir mau menghilangkan jati diri orang papua asli melalui kaki tangan negara, para pejabat Papua sendiri, selama ini mereka secara massive membangun gedung-gedung mewah agama tapi pembangunan rumah Adat Budaya Asli yang didalamnya mengandung nilai-nilai keaslian termasuk religi asli, digiring masuk menjadi museum, bahkan dihilangkan sama sekali.

“Oleh sebab itu sejak saat ini postingan tulisan ini, secara umum Papua dan khusus Wilayah Papua Pegunungan pembangunan kembali ( pemugaran Honai Adat), perlu ada alokasi dana dari APBD untuk merevitalisasi Honai Adat didalamnya tersimpan Hareken dan Tugen, Suken. Sebagai pusat dan inti dari Adat Budaya Papua Pegunungan.”tutup nya.**

Editor : Dominikius

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR RI Kunker Ke Polda Lampung, Habib Aboe Bakar Soroti Dugaan Permainan Barbuk Narkoba

    Komisi III DPR RI Kunker Ke Polda Lampung, Habib Aboe Bakar Soroti Dugaan Permainan Barbuk Narkoba

    • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Lampung untuk meninjau berbagai hal terkait pelaksanaan reformasi kultur dan transformasi layanan publik di wilayah ini. Habib Aboe Bakar yang turut dalam rombongan tersebut mengapresiasi upaya Polres Lampung Selatan dalam membuat maklumat yang menyatakan kesanggupan mereka untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. […]

  • Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

    Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi IX DPR RI, menyoroti persoalan kurangnya ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia. Persoaloan ini sebenarnya sudah lama didiskusikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk semua pihak termasuk Komisi IX DPR dan Kemenkes di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam kepada wartawan parlemen Kamis pekan […]

  • Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1445 H jatuh pada 12 Maret 2024

    Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1445 H jatuh pada 12 Maret 2024

    • calendar_month Minggu, 10 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan bahwa puasa 1 Ramadhan 1445 H akan dimulai pada Selasa, 12 Maret 2024. Sidang isbat ini diadakan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta pada Minggu, 10 Maret 2024. Baca […]

  • Penebalan Bansos Cair Bulan Juni, Gus Ipul: Ini Bentuk Atensi Presiden ke Masyarakat

    Penebalan Bansos Cair Bulan Juni, Gus Ipul: Ini Bentuk Atensi Presiden ke Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan bulan Juni ini. “Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, […]

  • Catatan Akhir Tahun 2024, Tentang Buruh Perkebunan Sawit

    Catatan Akhir Tahun 2024, Tentang Buruh Perkebunan Sawit

    • calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sejumlah aktivis Jaringan Sawit, diantaranya Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SPSI), Sawit Watch, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menggelar Konferensi Pers bertema ”Catatan Akhir Tahun Buruh Perkebunan Sawit” di Jakarta, Jum’at (27/12/2024). Dalam Siaran Pers Bersama yang disampaikan melalui grup whats app PWI ETIKA, […]

  • Komisi IV : Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran pada Petani

    Komisi IV : Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran pada Petani

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com-Komisi IV DPR RI menyambut baik penambahan kuota pupuk bersubsidi yang semula hanya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Penambahan tersebut mendapatkan apresiasi meskipun di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani masih diperlukan 12 juta ton. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan. Menurutnya, meskipun masih terdapat kekurangan […]

expand_less