Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
  • visibility 70
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Komisi IX DPR RI, menyoroti persoalan kurangnya ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia. Persoaloan ini sebenarnya sudah lama didiskusikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk semua pihak termasuk Komisi IX DPR dan Kemenkes di bidang kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam kepada wartawan parlemen Kamis pekan lalu.

Ia mengatakan, masalah tersebut pernah disinggung oleh Presiden Jokowi sejak lama. Presiden menaru perhatian pada kekurangan tenaga dokter umum juga spesial di Indonesia.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia pada 2019, rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Terutama Rasio dokter spesialis 0,47 per 1.000 penduduk di Indonesia yang disampaikan oleh Jokowi itu sebenarnya masih lebih baik dibandingkan bila semua pihak melihat rasio keberadaan dokter spesialis yang ada di daerah.

“Saya mendukung bila pemerintah segera membuat rencana induk nasional di bidang kesehatan, dan kurangnya dokter umum – dokter spesialis menjadi isu krusial nasional yang harus dicarikan solusi dengan cepat dan baik,” kata Nurhadi.

Lanjut politisi Partai NasDem ini, bahwa rencana induk nasional tentu akan menjadi guideline yang menjadi aturan, panduan dan alarm agar arah pembangunan di bidang kesehatan yang meliputi infrastruktur, tenaga medis bisa berjalan lurus, akseleratif berdasar pada problem eksisting beserta penanganannya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti minimnya jumlah dokter spesialis di Indonesia. Kepala Negara juga mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2019 yang mencatatkan rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Presiden menilai kondisi itu menjadi salah satu masalah terbesar bagi dunia kesehatan nasional.

“Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendukung Pemerintah terkait Rencana Induk Nasional (RIN) di Bidang Kesehatan di Indonesia,” tutup Nurhadi. **

Editor : Domi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • mitsubishi mpv expander

    Harga Rp189 Jutaan, Mitsubishi Expander Mirip Pajero Sport

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Mitsubishi akhirnya memperkenalkan kepada publik wujud dari Expander, produk baru di segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) di Indonesia. Mobil ini digadang-gadang bakal menjadi penantang kuat dari Avanza, Xenia, Mobilio, hingga Ertiga. Meski nama Expander sudah menggaung, akan tetapi Mitsubishi masih belum mau menyebut nama asli dari mobil yang versi purwarupanya bernama XM Concept. Jenama asal […]

  • DPR Apresiasi Prabowo Bebaskan Hutang KUR kepada Petani Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

    DPR Apresiasi Prabowo Bebaskan Hutang KUR kepada Petani Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan membebaskan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada petani korban bencana di Aceh dan Sumatera. Firman menilai, kebijakan ini sebagai bentuk empati yang tepat dari presiden, karena petani yang sudah menjadi korban bencana tidak seharusnya dibebani dengan hutang bank. “Pembebasan hutang […]

  • Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Msinews.com — Pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun. Langkah ini ditempuh untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di daerah tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas […]

  • Utang Capai Rp 8,262 Triliun, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek Mercusuar

    Utang Capai Rp 8,262 Triliun, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek Mercusuar

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Beban utang akan terus bertambah jika kondisi nurunnya penerimaan negara karena anjloknya harga komoditas terus berlangsung. Saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp8.262 triliun. Peningkatan tersebut, menurutnya, bahkan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun sejak 2014. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. “Jika proyek-proyek mercusuar terus jalan, dan penerimaan terus merosot […]

  • Dipertimbangkan, Bareskrim Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan Paji Gumilang

    Dipertimbangkan, Bareskrim Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan Paji Gumilang

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menolak pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum tersangka penistaan agama sekaligus pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang (PG). “Namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro […]

  • Swedia dan Demak Aksi Bakar Al-Quran, Terungkap Manusia Libral tidak Dibatasan Undang-undang

    Swedia dan Demak Aksi Bakar Al-Quran, Terungkap Manusia Libral tidak Dibatasan Undang-undang

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Negara Swedia dan Denmark baru-baru ini jadi pandangan serius umat Islam. Pasalnya, dua negara itu menjadi lokasi rentetan aksi pembakaran kitab suci Al-Quran. Peristiwa tersebut merupakan ketiga kalinya Salwan membakar dan menistakan kitab suci ajaran umat Islam Al_Quran Di Denmark, aksi pembakaran kitab suci itu baru ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut oleh kelompok […]

expand_less