Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
  • visibility 160
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Ketegangan Israel-Iran mengundang reaksi Pimpinan Komisi I Parlemen RI, Meutya Hafid. Ia meminta Pemerintah terlibat aktif diplomasi dalam melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah karena mengarah pada terjadinya Perang Dunia III.

“Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia,” kata Meutya dalam keterangannya kepada media, Jumat (19/4/2024).

Ia mengutip laporan kantor berita Iran, IRNA, bahwa sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa provinsi di negara itu. Televisi resmi pemerintah Iran pun mengkonfirmasi adanya “ledakan besar” di Provinsi Isfahan tengah tetapi mencatat tidak ada fasilitas nuklir yang terkena dampak atau menjadi sasaran.

Lanjut Meutya, pada Sabtu (13/4/2024) malam, Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

“Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain”ujar politikus dari Partai Golkar itu.

Untuk itu, Meutya meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memitigasi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Palestina, Iran, dan wilayah Timur Tengah lainnya yang berkonflik.

“Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain,” kata mantan jurnalis metro tv itu.

Meutya juga meminta agar Pemerintah RI turun tangan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan, termasuk serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza.

Terakhir, Meutya pun mengingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB sangat bertanggung jawab dalam melibatkan semua pihak untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah lebih lanjut.

“Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul,” tutupnya. * Domi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasad: Kolaborasi TNI AD dan Muhammadiyah Adalah Warisan Perjuangan Bangsa

    Kasad: Kolaborasi TNI AD dan Muhammadiyah Adalah Warisan Perjuangan Bangsa

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (27/5/2025). Dalam pertemuan itu, Kasad membicarakan peran penting dan kolaborasi antara TNI dan Muhammadiyah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan rasa terima […]

  • Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Salah satu langkah strategis untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat akan memberikan sertifikasi bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi bisnis dan perlindungan HAM pekerja. Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum […]

  • Kemendagri Gelar Monitoring Bahas Pemberian Keringanan Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB

    Kemendagri Gelar Monitoring Bahas Pemberian Keringanan Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat monitoring untuk menindak lanjuti pemberian keringanan terhadap penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Acara yang diikuti jajaran pemerintah daerah (Pemda) tersebut berlangsung secara daring dari Jakarta, Kamis (2/1/2025). Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan […]

  • Bahas Demokrasi di Komunitas Tanya Hukum, LaNyalla: Mana yang Lebih Utuh Menjamin Kedaulatan Rakyat, Sistem Pancasila atau Barat?

    Bahas Demokrasi di Komunitas Tanya Hukum, LaNyalla: Mana yang Lebih Utuh Menjamin Kedaulatan Rakyat, Sistem Pancasila atau Barat?

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM – Menjadi pemateri dalam diskusi Komunitas Tanya-Tanya Hukum, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak generasi muda para pegiat Justicia untuk berpikir dengan nalar dan asumsi yang benar, agar tidak terjebak dalam kesalahan logika. Terutama dalam memahami hakikat, makna dan tujuan demokrasi. “Demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Bukan di tangan presiden. Apalagi […]

  • Sah, DPR Resmi Tetapkan Jumlah dan Komposisi Fraksi Pada Pimpinan AKD,Ada 13 Komisi

    Sah, DPR Resmi Tetapkan Jumlah dan Komposisi Fraksi Pada Pimpinan AKD,Ada 13 Komisi

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 menggelar Rapat Paripurna perdana yang resmi digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dimana salah satu agebnda  tersebut membahas penetapan jumlah dan komposisi Fraksi pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dilanjutkan dengan […]

  • Kemnaker Tegaskan Komitmen Transformasi Birokrasi dan Antikorupsi

    Kemnaker Tegaskan Komitmen Transformasi Birokrasi dan Antikorupsi

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    msinews.com – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi melalui rotasi pegawai secara masif, sekaligus memperkuat agenda pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlibat praktik korupsi. “Kalau ada pegawai yang terindikasi korupsi, maka akan saya copot tanpa pandang bulu,” tegasnya. Pernyataan tersebut disampaikan Menaker […]

expand_less