Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja APBN 2023 di Satker Rp.427 M

Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja APBN 2023 di Satker Rp.427 M

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
  • visibility 220
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terus meningkat sejak diluncurkan pada 2019. Kehadirannya dianggap memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pusat dan daerah.

“Selama 2019 sampai 2022 nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah mengalami peningkatan,” kata Sri Mulyani dalam acara Temu Bisnis Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutif Finance, Jum’at (4/8/2023).

Wanita kelahiran Lampung itu mencatat realisasi Kartu Kredit Pemerintah selama periode 2019 mencapai Rp.243 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp.753 miliar di 2022.

Kemudian untuk di 2023 sampai triwulan II  mencapai Rp.427 miliar, meningkat sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kita optimis 2023 ini akan terus lebih tinggi dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 753 miliar,” ujarnya

Untuk diketahui Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satuan Kerja (satker) dalam melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dibebankan pada APBN. Realisasi belanja itu dapat langsung tercatat dan termonitor.

“Dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, tentu kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat serta tepat waktu dalam melakukan monitoring penggunaan anggaran belanja pemerintah,” tandasnya

Melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, diharapkan seluruh Satker dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

“Saya mengingatkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting, sehingga dipastikan dana publik digunakan dengan bijaksana dan tepat sasaran,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • iswa-siswi di Kabupaten Lampung Barat

    Siswa-siswi di Kabupaten Lampung Barat Diminta Bijak Gunakan Media Sosial

    • calendar_month Senin, 5 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Lampung Barat, MSINews.com  – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Nukman, memberikan peringatan kepada para siswa dan siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa agar bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Pernyataan ini disampaikan saat beliau menjadi pembina upacara mingguan di SMAN 1 Liwa pada Senin (05/2/2024). Pimpinan upacara mingguan, Maikel Fikri, seorang siswa […]

  • BREAKING NEWS – PT. Summarecon Bogor Diminta Legowo Dengan Ahli Waris Niko Mamesah

    BREAKING NEWS – PT. Summarecon Bogor Diminta Legowo Dengan Ahli Waris Niko Mamesah

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    BREAKING NEWS – PT. Summarecon Bogor Diminta Legowo Dengan Ahli Waris Niko Mamesah.

  • Bahlil

    Bahlil Klarifikasi Isu Terkait Wings Group dan Djarum di Konsorsium Investor IKN

    • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait isu Wings Group dan Djarum yang disebut keluar dari Konsorsium Investor Infrastruktur Kebangsaan (IKN). Sebelumnya, terdapat perbedaan data antara dokumen Kaleidoskop Investasi IKN 2023 dan informasi yang disampaikan oleh Otorita IKN pada September 2023. Nama Wings Group dan […]

  • 75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

    75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Oleh : Trias Kuncahyono TANGGAL 13 Maret 2025, genap 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia – Takhta Suci. Hubungan kedua negara dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI oleh Takhta Suci pada tahun 1947. Pada 6 Juli 1947, Takhta Suci membentuk Apostolic Nunciatura (Delegasi Apostolik) di Indonesia. Keputusan ini, membuka pintu bagi negara-negara lain di […]

  • Inspirasi Suara Emas Zizi: Perjuangan Mengembangkan Karya

    Inspirasi Suara Emas Zizi: Perjuangan Mengembangkan Karya

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 308
    • 0Komentar

      Makasar MSINews.com – Inspirasi suara peserta dan delegasi perhelatan internasional ASEAN High-Level Forum (AHLF) on Enabling Inclusive Development and Partnership Beyond 2025. Perhelatan tersebut di Kota Makassar banyak kisah haru tentang perjuangan seorang anak manusia. Inspirasi suara, Zizi seorang remaja putri kelas 9 mampu menyihir peserta AHLF di sesi Gala Dinner dan Art Perfomance […]

  • Jebret! Jokowi Tanda Tangan UU Kesehatan, Belanja Wajib 5 Persen Hilang

    Jebret! Jokowi Tanda Tangan UU Kesehatan, Belanja Wajib 5 Persen Hilang

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023. Aturan itu diundangkan pada 8 Agustus 2023 dan otomatis langsung berlaku. Namun ada beberapa hal baru yakni tentang pembiayaan, pasalnya tidak ada lagi aturan belanja wajib (mandatory spending) kesehatan 5%. Fokus penganggaran kesehatan baik di pusat maupun […]

expand_less