Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi V Sarankan ada Diskon, Jangan Naikkan Tarif Transportasi Selama Mudik

Komisi V Sarankan ada Diskon, Jangan Naikkan Tarif Transportasi Selama Mudik

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Umat Islam seluruh duni pada minggu kedua April 2024 nanti, akan melaksanakan perayaan Idulfitri 1445 H. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah dan seluruh stakeholder berkaitan pelayanan mudik yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Hal itu diutarakan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Kisworo dan Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan membahas persiapan mudik 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Rapt yang dipimpin  Ketua Komisi V DPR RI Lasarus tersebut, secara khusus Komisi V pada mudik tahun ini salah satunya menitikberatkan agar Kemenhub dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2024 untuk meningkatkan pengawasan terhadap kenaikan harga tiket pada seluruh moda transportasi agar tidak melebihi tarif batas. Hal itu mengingat tingginya animo masyarakat untuk melakukan mudik yang menyentuh rekor tertinggi sejumlah 193,6 juta orang.

Penekanan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat rakyat menanti bagaimana negara hadir bisa meringankan beban masyarakat dalam melakukan mudik. Salah satunya, ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, yaitu masyarakat begitu menaruh harapan agar biaya akomodasi, khususnya tiket pesawat, tidak mengalami kenaikan dan terjangkau.

“Didentifikasi lah orang yang (secara tingkat) ekonomi (tidak) mampu kasih dekat (tarif) batas atas. Ada banyak formulasi sebetulnya. Itu yang ditunggu oleh rakyat hari ini, bagaimana negara hadir bisa meringankan beban mereka”

“Tiket pesawat bisa gak sih gak usah naik, (misalnya) tiket pesawat menjelang Lebaran ini? Boleh gak sih kita berbagi rasa buat bangsa ini buat rakyat dan seluruh masyarakat. Kalaupun misalnya gak bisa, ya diidentifikasi lah orang yang (secara tingkat) ekonomi (tidak) mampu kasih dekat (tarif) batas atas. Ada banyak formulasi sebetulnya. Itu yang ditunggu oleh rakyat hari ini, bagaimana negara hadir bisa meringankan beban mereka,” tegas Lasarus mewakili harapan masyarakat Indonesia.

Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengusulkan Pemerintah agar mengadakan diskon tarif jalan tol dan tarif tiket. Setidak-tidaknya, jangan sampai ada satu rupiah pun kenaikan harga dari operator moda transportasi darat, laut, dan udara. Terutama moda transportasi pesawat dan kereta api yang menjadi primadona.

“Kesiapan Pemerintah kami lihat sudah ada, cuma ada beberapa hal seperti operator seperti tol misalnya, ini satu langkah yang bagus sudah memberikan diskon, cuma sayang diskonnya separo-paro. Diskon cuma 2 hari (tanggal 3-5 April) kemudian tanggal tanggal 17-19. Kenapa tidak sekalian saja tanggal 5 sampai 19? Di hari mudik seperti ini justru penumpang naik. Kalau penumpang naik itu rumusnya pasti keuntungan juga lebih besar. Namun, demikian saya lihat keikhlasannya sudah ada tinggal bagaimana keikhlasan itu dimurnikan lagi,” tandasnya.

“Termasuk moda transportasi udara, kan pasti akan naik ini penumpang. Mudik ini pasti banyak, mungkin juga perlu ada diskon di dalamnya. Atau paling tidak, jangan sampai sama sekali ada kenaikan harga satu rupiah pun. Barangkali itu yang kita harapkan dari moda transportasi kita ini, utamanya operator-operator kita. Selain amalnya juga besar, juga partisipasi kepada masyarakat yang tidak mampu menjadi penting,” tegas Legislator Lazarus, Legislator dapil Kalbar itu. ** dmi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Status Tarif Pajak

    Status Tarif Pajak, PHRI Bali Iginkan Spa Tak Masuk Pajak Hiburan 40% Ditunda  

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Badung, MSINews.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali terus memperjuangkan status spa/mandi uap agar tidak termasuk dalam kategori hiburan, meskipun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyampaikan penundaan penerapan pajak sebesar 40-75 persen pada Rabu (17/1). Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, menyatakan meskipun terdapat penundaan untuk […]

  • Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi XII DPR RI melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. “Yang […]

  • Ingkar Janji Atasi Sungai Cilamaya, Fordas Sebut Ridwan Kamil Hanya Andalkan Pencitraan di Medsos

    Ingkar Janji Atasi Sungai Cilamaya, Fordas Sebut Ridwan Kamil Hanya Andalkan Pencitraan di Medsos

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Koordinator Forum Daerah Aliran Sungai atau Fordas Cilamaya Berbunga Muslim Hafidz menuding Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, telah melakukan ingkar janji dan tidak serius untuk mengurus Sungai Cilamaya yang airnya kini menghitam, bau dan berbusa. Ia menyebut bahwa Ridwan Kamil sosok yang menjadi Gubernur Jawa Barat hanya mengandalkan pencitraan di media sosial tanpa kerja […]

  • McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

    McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

    • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – McDonald’s Malaysia mengajukan gugatan ganti rugi senilai 6 juta ringgit (sekitar US$1,31 juta atau Rp 20,1 miliar) terhadap gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS) Malaysia. Gerakan tersebut dituduh menyebarkan pernyataan palsu dan memfitnah di media sosial, mengaitkan restoran cepat saji tersebut dengan Israel. Baca juga : Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Sumedang, Puluhan Rumah […]

  • Tim Indonesia Juara Festival Open Water Swimming Indonesia 2024

    Tim Indonesia Juara Festival Open Water Swimming Indonesia 2024

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jimbaran,msinews.com-Tim Indonesia meraih medali emas di Festival Open Water Swimming Indonesia di Bali, 30 Juni 2024 dengan catatan waktu tercepat 1 jam 14 menit 18,4 detik. Peringkat dua diraih Tim Thailand dengan waktu 01.14.55,8 detik. Sementara, peringkat ketiga diraih Singapura dengan catatan 01.15.12,8 detik dan keempat Malaysia (01.20.53,8 detik). Pada nomor estafet 4×1500 meter kategori […]

  • Kapolri Jenderal Listyo

    Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Adalah Mandat Reformasi

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap institusinya terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (25/1), Kapolri secara terbuka menyatakan penolakan dan menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang […]

expand_less