Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR dan Kementerian ATR Sepakat Bentuk RUU Pertanahan

DPR dan Kementerian ATR Sepakat Bentuk RUU Pertanahan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
  • visibility 76
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua Komisi II DPR menggelar rapat perdana dengan Menteri Agraria dan tata Ruang ATR BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan, satu diantaranya ialah Komisi II memberikan apresiasi target PTSL Kementerian ATR/BPN sebesar 101,87%.

Namun, Komisi II meminta kepada kementerian ATR BPN RI agar kedepannya tidak sekedar mengejar target, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.

”Menyikapi permasalahan tumpang tindih regulasi dan penyelesaian seluruh masalah pertanahan, Komisi II dan kementerian ATR/BPN RI sepakat untuk pembentukan RUU tentang Pertanahan,” terangnya.

Disisi lain, Komisi II DPR RI juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56% dan mendorong kementerian ATR BPN RI terus meningkatkan kinerja agar target program prioritas pertanahan dapat tercapai optimal.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasiona

”Komisi II DPR RI mendukung kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023 yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital,” katnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan Komisi II DPR mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk dapat menjadi sentral registrasi sistem pertanahan (single land administration system) dalam mewujudkan sistem pemetaan nasional (one map policy), dan meminta Kementerian ATR BPN RI untuk segera melakukan koordinasi dengan KLHK dan kementerian lainnya.

”Terhadap kasus mafia tanah komisi II DPR RI meminta kepada kementerian ATR BPN ri untuk membuat terobosan penyelesaian kasus mafia tanah dengan merespon cepat laporan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian RI dan kejaksaan Agung RI melalui satgas mafia tanah, serta dilakukan pengawasan internal dan pembenahan dalam tubuh kementerian ATR/BPN RI,” tutupnya. ** dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sri Mulyani: 20 Juta Keluarga Tergantung pada Uang Pajak , Sambung Subsidi dan Bansos

    Sri Mulyani: 20 Juta Keluarga Tergantung pada Uang Pajak , Sambung Subsidi dan Bansos

    • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa lebih dari 20 juta keluarga bergantung pada uang pajak. Menurutnya manfaat pajak selama ini dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi hingga bantuan sosial. “Kesejahteraan lebih dari 20 juta keluarga sangat tergantung pajak dari sisi sumbangan atau subsidi sosial,” ucapnya dalam acara kampanye Spectaxcular di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu […]

  • Akuntansi Emansipatoris: Membebaskan Akuntan dari Jebakan Kapitalis

    Akuntansi Emansipatoris: Membebaskan Akuntan dari Jebakan Kapitalis

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Oleh : Urbanus Ura Weruin SAAT ini, problem-problem sosial yang mengancam masa depan umat manusia seperti peperangan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan keadilan sosial semakin sulit diatasi. Dalam bidang ekonomi, kita hidup dalam masyarakat yang tergores oleh kesenjangan kekuasaan dan kekayaan yang yang terpusat pada penguasa dan […]

  • Babinsa Jajaran Kodim 1015/Sampit Laksanakan Sergab Petani Di Wilayah

    Babinsa Jajaran Kodim 1015/Sampit Laksanakan Sergab Petani Di Wilayah

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Kotawaringin Timur- Guna mendukung Swasembada Pangan Nasional, Babinsa Kodim 1015/Sampit turun langsung ke sawah warga di wilayah binaan melaksanakan serapan gabah (Sergab) petani, Rabu(02/04) Pembelian gabah kali ini dilakukan melalui mitra Bulog yang nantinya pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dari petani akan disetor ke gudang Bulog. Babinsa jajaran Kodim 1015/Sampit salah satunya Serka Iskandar beserta […]

  • Terima Kunjungan Risma Serahkan Batuan ke Ponpes dan Yayasan

    Terima Kunjungan Risma Serahkan Batuan ke Ponpes dan Yayasan

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta, Ifomsi.News– Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima kunjungan tiga pondok pesantren (Ponpes) dan yayasan perwakilan NU di Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa sore (8/8/2023). Kedatangan ketiga pondok pesantren dan yayasan tersebut untuk menerima bantuan instalasi air bersih dan diskusi perihal intervensi pemberdayaan kepada santriwan/santriwati. “Semua program kami bisa mengurangi beban masyarakat terutama […]

  • Wacana Pemberhentian Wapres Gibran, Komisi III: Tidak Mudah Lakukan Impeachment

    Wacana Pemberhentian Wapres Gibran, Komisi III: Tidak Mudah Lakukan Impeachment

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah merespon wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik itu dinilai tidak mudah dilaksanakan, karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Abdullah mengatakan, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden RI dapat dilakukan, jika Presiden melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, […]

  • Celine vs Stefan: Anak Jadi Alat Kampanye ‘Dinamika Hubungan Selebriti’

    Celine vs Stefan: Anak Jadi Alat Kampanye ‘Dinamika Hubungan Selebriti’

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Celine Evangelista baru-baru ini mengkritik mantan suaminya, Stefan William, yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Kontroversi ini membawa sorotan pada dinamika hubungan pasangan selebriti yang telah berpisah. Baca juga : Gus Halim Ajak Alumni STIE Bangun Desa: Fokus Pemanfaatan Dana Desa Celine Evangelista mengungkapkan kritiknya melalui Insta Stories, menyoroti video call Stefan […]

expand_less