Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KPK Memperpanjang Masa Penahanan Tersangka Hasbi Hasan, 40 Hari

KPK Memperpanjang Masa Penahanan Tersangka Hasbi Hasan, 40 Hari

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
  • visibility 269
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan selama 40 hari hingga 9 September 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan suap yang menjerat Hasbi.

“Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka HH [Hasbi Hasan] untuk 40 hari ke depan sampai dengan 9 September 2023 di Rutan KPK,” ujar Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis 3/8/2023.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyatakan pihaknya akan memaksimalkan waktu untuk mengumpulkan dan memperkuat bukti sebelum melimpahkannya ke pengadilan.

“Pemberkasan perkara terus dilengkapi tim penyidik dengan masih menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui dugaan penerimaan uang oleh tersangka dimaksud,” ungkap Ali.

KPK memproses hukum Hasbi atas kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi Suparman.

Pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Budiman divonis bebas. Namun, di tingkat kasasi, atas pengaruh Hasbi, Budiman divonis dengan pidana lima tahun penjara.

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang juga diproses hukum KPK– kini berstatus terdakwa– atas kasus serupa menjadi salah satu majelis hakim yang mengadili perkara Budiman di tingkat kasasi tersebut.

Dari jumlah Rp11,5 miliar yang dikucurkan guna mengurus perkara, Hasbi diduga menerima Rp3 miliar. Sisa uang tersebut diduga dinikmati oleh mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto yang disinyalir bermufakat jahat dengan Hasbi dalam mengurus perkara pidana Budiman di MA.

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan mewah seperti Mobil Ferrari California warna merah metalik dan Mobil McLaren tipe MP4-12C 3.8 warna volcano yellow.

Atas perbuatannya, Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terbakar? Dibakar?

    Terbakar? Dibakar?

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    RABU lusa, para wartawan di Karo akan menyalakan lilin bersama. Lokasinya: di reruntuhan rumah rekan mereka di Kabanjahe. Nama rekan wartawan itu: Rico Sempurna Pasaribu. Usia sekitar 45 tahun. Sempurna tewas terbakar di rumahnya bersama istri, anak, dan cucunya. Para wartawan sudah mendesak agar aparat keamanan mengungkap sejelas-jelasnya: itu kebakaran atau dibakar. Kecurigaan sengaja dibakar […]

  • Pemerintah Hadirkan Sistim Pelayanan Gov Tech, Berbasis Elektronik

    Pemerintah Hadirkan Sistim Pelayanan Gov Tech, Berbasis Elektronik

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang dipimpinnya. Terkini, Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikah (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah […]

  • Sebanyak 350 Peserta Program Magang di Parlemen 2024 Antusias Jalani Simulasi

    Sebanyak 350 Peserta Program Magang di Parlemen 2024 Antusias Jalani Simulasi

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sedikitnya 350 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia mejalankan program magang di Rumah Rakyat DPR RI tahun 2024,Jakarta,Senin (13/5/2024). Adapun, Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka “Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 secara resmi melaksanakan agenda simulasi persidangan. Sebelum dimulainya simulasi, acara diawali dengan ‘Kuliah Umum’ yang disampaikan secara eksklusif […]

  • Polmark: Survei Terkini Prabowo-Gibran Unggul, Ganjar-Mahfud Alami Penurunan

    Polmark: Survei Terkini Prabowo-Gibran Unggul, Ganjar-Mahfud Alami Penurunan

    • calendar_month Minggu, 14 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menurut hasil survei terbaru dari lembaga riset Polmark Indonesia, suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencatatkan kenaikan yang signifikan, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengalami penurunan. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meskipun naik, masih terkendali. CEO Polmark Indonesia, Eep S. Fatah, mengungkapkan bahwa data ini didapatkan dari survei yang dilakukan di 32 provinsi pada November […]

  • Humas DPD RI Bahas Standar Pelayanan Informasi bersama Kemenpan RB

    Humas DPD RI Bahas Standar Pelayanan Informasi bersama Kemenpan RB

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Standar Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik DPD RI kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Setjen DPD RI, Taufik Jatmiko di Ruang Majapahit, Gedung B, Lantai III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). “Humas dan […]

  • Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Tidak Tepat !

    Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Tidak Tepat !

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Jakarta,msines.com-Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI, Prof.Dr.Fadel Muhammad menegaskan, Sanksi ringan berupa teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD) adalah tidak tepat. Akibat teguran tersebut, Ketua MPR untuk tidak mengulangi kesalahan dan berhati-hati dalam bersikap. MKD menyebut Ketua MPR telah melanggar kode etik imbas berbicara tentang […]

expand_less