Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » KPU RI Terus Hitung Surat Suara Rusak di Paniai, Papua Tengah, Jelang Pemungutan Suara

KPU RI Terus Hitung Surat Suara Rusak di Paniai, Papua Tengah, Jelang Pemungutan Suara

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
  • visibility 90
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah, menjelang pemungutan suara. Seorang anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengonfirmasi hal tersebut, sementara beredarnya video perusakan surat suara dan kotak suara di daerah tersebut telah menjadi perhatian.

KPU RI masih dalam proses menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah, menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam keterangan yang disampaikannya di Jakarta pada hari Selasa.

Afifuddin menyebutkan bahwa proses perhitungan ini termasuk dalam upaya untuk mengetahui kerusakan surat suara yang terjadi di 24 distrik di kawasan Papua Tengah. Total surat suara yang dipersiapkan, termasuk cadangan sebesar 2 persen, mencapai 120.352 surat suara.

Baca juga : Presiden Jokowi Minta KPPS Bekerja Jujur dan Adil dalam Pemilu 2024

“Saya tidak memiliki informasi detail mengenai distrik mana saja yang mengalami kerusakan. Yang saya ketahui saat ini adalah jumlah total surat suara dan jumlah pemilih di sana,” jelas Afifuddin.

Sementara itu, Afifuddin membenarkan adanya video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan perusakan surat suara dan kotak suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Video tersebut menunjukkan kotak suara berbahan karton telah terbuka dan surat suara berserakan, bahkan ada yang robek.

Menurut video tersebut, seorang lelaki menyatakan bahwa kotak suara dan surat suara dihamburkan karena kurangnya formulir C1-KWK di dalam kotak suara, sehingga disertai dengan pengrusakan oleh masyarakat setempat.

Baca juga : Bawaslu Cegah Serangan Fajar Pemilu 2024 dengan Patroli 24 Jam

Berdasarkan data KPU RI, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional pada Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih. Sebelumnya, KPU RI juga telah mengumumkan peserta Pemilu 2024, termasuk peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, serta peserta Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilu Anggota DPD RI.

Setelah masa kampanye yang berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang telah dimulai pada tanggal 11 Februari hingga 13 Februari. Pelaksanaan pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Dengan demikian, KPU RI terus berupaya memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara meskipun menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kerusakan surat suara di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Paniai, Papua Tengah. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mari Daftar Lelang Sekarang! Datangi Barang Murah di Tempat Ngantor Sri Mulyani

    Mari Daftar Lelang Sekarang! Datangi Barang Murah di Tempat Ngantor Sri Mulyani

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi–Proses lelang di Direktorat Lelang Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini makin canggih. Mayoritas telah dilakukan secara online melalui www.lelang.go.id, dan sedikit dilakukan secara konvensional. Oleh sebab itu, untuk menjadi peserta lelang, harus membuka akun di portal Lelang Indonesia tersebut. Proses pembuatan akun pun baiknya dilakukan […]

  • Wamensos Ajak Pemda Tulang Bawang dan Tojo Una-una Sinergi Sukseskan Sekolah Rakyat

    Wamensos Ajak Pemda Tulang Bawang dan Tojo Una-una Sinergi Sukseskan Sekolah Rakyat

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta)  – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dan Wakil Bupati Tojo Una-una Surya, bersinergi mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing. Di antaranya lewat program Sekolah Rakyat yang pelaksanaannya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Karena semangatnya Presiden Prabowo adalah pengentasan kemiskinan, kita sebagai aparatur harus bersinergi,” […]

  • KPK Didesak Tangkap Mantan Sekwan Tolikara Terkait Kasus Penyalahgunaan Rp 16 Miliar Lebih APBD 2017

    KPK Didesak Tangkap Mantan Sekwan Tolikara Terkait Kasus Penyalahgunaan Rp 16 Miliar Lebih APBD 2017

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia didesak segera menangkap mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 16 miliar lebih. “Kasus penyalahgunaan anggaran APBD Tolikara tahun 2017 senilai belasan miliar rupiah lebih itu sudah kami adukan ke Gedung Merah Putih (KPK) pekan […]

  • Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut. Irene melontarkan dua pertanyaan. “Pertama , adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASN bagaimana? untuk pekerja swasta juga […]

  • Ordo Fratrum Minorum Sukses Gelar Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan RI ; Iman, Kebijakan Publik dan Keadilan Ekologis

    Ordo Fratrum Minorum Sukses Gelar Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan RI ; Iman, Kebijakan Publik dan Keadilan Ekologis

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ordo Fratrum minorum (OFM) St. Michael Malaikat Agung Indonesia menggelar Seminar Nasional dengan tema “Iman, Kebijakan Publik dan Keadilan Ekologis: Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan” di Ballroom Vinsensius Putra, JL. Kramat Raya No. 134, Jakarta Pusat, Sabtu (9/08/2025). Seminar mengahdirkan para pembicara di antaranya ; Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan RI, yang diwakili oleh Mikhail […]

  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Adapun, Keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 […]

expand_less