Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan gedung DPR, menuntut agar DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa. Aksi ini menjadi panggung ekspresi keseriusan para pemimpin desa untuk mendapatkan perubahan yang dianggap mendesak.

Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Apdesi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI dengan membawa poster dan spanduk yang menggaungkan pesan menuntut persetujuan revisi UU Desa sebelum Pemilu.

Secara lantang menyuarakan aspirasi mereka dari atas mobil komando. Mereka menyuarakan yel-yel suksek Apdesi ketok undangan-undangan nomor enam.

Baca juga : Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara Bansos dan Anggaran 2024

“Saya kira pada hari ini undang-undang desa terus akan kita perjuangkan. Kita berkumpul di gedung DPR, dan ini harga mati jangan sampai undangan-undangan tidak bisa diketok harus dikerok, kata Sarman dalam unjuk rasa, Rabu 31/1/2024.

Dalam orasinya, Saeman berdoa agar hati ketua DPR terbuka, menyadari bahwa yang hadir hari itu adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa. Ia menegaskan bahwa perjuangan Apdesi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat di desa.

“Pokonya disini kita menunggu dan kita sudah menunggu sudah lelah, berbulan-bulan. Kita berdoa agar Ibu Puan Maharani membuka hatinya untuk merevisi undang-undang,” tegasnya, menyiratkan kekecewaan terhadap lambannya proses revisi UU Desa.

Surta Wijaya menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama Apdesi melakukan aksi serupa, bahkan sudah tiga kali, namun tuntutan mereka tetap tak diindahkan oleh DPR. Oleh karena itu, mereka meminta DPR untuk mengesahkan revisi UU Desa pada sidang paripurna tanggal 6 Februari 2024 mendatang.

“Jangan ngomong besar Indonesia emas 2024 kalau desa tidak diperbaiki. Jangan ngomong besar ekonomi kita bangkit kalau desa tidak diperbaiki,” pungkasnya dengan nada tegas, mencerminkan kepentingan masyarakat desa dalam kontribusi pembangunan nasional.

Tak lama setelah orasi, Surta Wijaya dan sejumlah pengurus Apdesi mengaku diterima untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPR, menunjukkan respons awal dari pihak legislatif terhadap tuntutan mereka.

Sementara itu, sejumlah massa lainnya masih terus berorasi di depan gedung, menandakan kesatuan dan keteguhan hati dalam mengejar perubahan yang diinginkan. (Dhr)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Maluku Utara

    Gubernur Maluku Utara Diamankan KPK, Ini Harta Kekayaannya :

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menjadi sorotan publik setelah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Maluku Utara dan Jakarta. Selain Abdul, 14 orang lainnya juga terjaring dalam OTT ini. Sebelumnya, Abdul Gani Kasuba telah melaporkan harta kekayaan miliknya pada 14 Mei 2023 untuk […]

  • Uang Haram SYL Ngalir ke NasDem, Pengurus DPP Tepis Tudingan

    Uang Haram SYL Ngalir ke NasDem, Pengurus DPP Tepis Tudingan

    • calendar_month Senin, 16 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Uang haram SYL (Syahrul Yasin Limpo) mentan Menteri Pertanian didapat dari hasil korupsi, diduga mengalir ke partai NasDem kian memanas. Lembaga Antiraswah menuding, Partai NasDem menepis tudingan. Mulai dari sikap KPK yang menuding ada dugaan duit hasil korupsi, dikantongi SYL mengalir ke NasDem jadi pertanyaan besar anggota komisi III DPR RI Toufik […]

  • Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Kementerian Koperasi dan UKM diingatkan untuk terus mengawal penyelesaian hukum 8 (delapan) koperasi bermasalah yang telah menimbulkan kerugian mencapai Rp26 triliun. Pasalnya, permasalahan tersebut menyangkut uang masyarakat yang merupakan nasabah Koperasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela dalam apa keja denan Kemenko-UKM pekan lalu. “Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan […]

  • Ketua DPD RI Bahas Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa

    Ketua DPD RI Bahas Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomasi.org-Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti terus bergerak menggugah kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya dalam hal penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa. Saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II ke Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Untung Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu […]

  • Penyidik Jaksa Agung Muda Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

    Penyidik Jaksa Agung Muda Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung tengah memeriksa saksi berinisial RBS atau RBT dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk yang terjadi pada rentang tahun 2015 hingga 2022. Baca Juga : Hari Ini, Tepat 45 Tahun Peristiwa Bom […]

  • Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    MSINEWS.Com, Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawahnya untuk tetap produktif setelah memasuki masa purnatugas. Untuk mendukung upaya tersebut, pihaknya menjalin kolaborasi dengan PT Taspen dalam mengoptimalkan potensi para pegawai melalui berbagai program. Langkah ini diambil agar sumber daya […]

expand_less