Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • visibility 180
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan gedung DPR, menuntut agar DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa. Aksi ini menjadi panggung ekspresi keseriusan para pemimpin desa untuk mendapatkan perubahan yang dianggap mendesak.

Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Apdesi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI dengan membawa poster dan spanduk yang menggaungkan pesan menuntut persetujuan revisi UU Desa sebelum Pemilu.

Secara lantang menyuarakan aspirasi mereka dari atas mobil komando. Mereka menyuarakan yel-yel suksek Apdesi ketok undangan-undangan nomor enam.

Baca juga : Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara Bansos dan Anggaran 2024

“Saya kira pada hari ini undang-undang desa terus akan kita perjuangkan. Kita berkumpul di gedung DPR, dan ini harga mati jangan sampai undangan-undangan tidak bisa diketok harus dikerok, kata Sarman dalam unjuk rasa, Rabu 31/1/2024.

Dalam orasinya, Saeman berdoa agar hati ketua DPR terbuka, menyadari bahwa yang hadir hari itu adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa. Ia menegaskan bahwa perjuangan Apdesi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat di desa.

“Pokonya disini kita menunggu dan kita sudah menunggu sudah lelah, berbulan-bulan. Kita berdoa agar Ibu Puan Maharani membuka hatinya untuk merevisi undang-undang,” tegasnya, menyiratkan kekecewaan terhadap lambannya proses revisi UU Desa.

Surta Wijaya menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama Apdesi melakukan aksi serupa, bahkan sudah tiga kali, namun tuntutan mereka tetap tak diindahkan oleh DPR. Oleh karena itu, mereka meminta DPR untuk mengesahkan revisi UU Desa pada sidang paripurna tanggal 6 Februari 2024 mendatang.

“Jangan ngomong besar Indonesia emas 2024 kalau desa tidak diperbaiki. Jangan ngomong besar ekonomi kita bangkit kalau desa tidak diperbaiki,” pungkasnya dengan nada tegas, mencerminkan kepentingan masyarakat desa dalam kontribusi pembangunan nasional.

Tak lama setelah orasi, Surta Wijaya dan sejumlah pengurus Apdesi mengaku diterima untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPR, menunjukkan respons awal dari pihak legislatif terhadap tuntutan mereka.

Sementara itu, sejumlah massa lainnya masih terus berorasi di depan gedung, menandakan kesatuan dan keteguhan hati dalam mengejar perubahan yang diinginkan. (Dhr)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait RUU Pengelolaan Ruang Udara

    Terkait RUU Pengelolaan Ruang Udara

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Ketua Pansus pengelolaan ruang udar, Amelia Anggraini mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang  (RUU) Tentang pengelolaan ruang udara terus menunjukkan profesian positif . RUU tersebut sedang dalam tahapan sinkronisasi. Ia menyebut, sejumlah norma strategis antara lain penegasan tentang kedaulatan keluar udara kemudian juga sinkronisasi kewenangan sipil dan militer dalam pengelolaan serta aspek keamanan dan keselamatan perdagangan […]

  • Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Pembangunan Pabrik Tisu yang Sempat Viral Dibekingi Preman di Gunung Sindur

    Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Pembangunan Pabrik Tisu yang Sempat Viral Dibekingi Preman di Gunung Sindur

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Bogor,msinews.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) turun tangan meninjau lokasi pembangunan gudang atau pabrik yang berlokasi di tengah perumahan kompleks Griya Cendikia, Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/11). Peninjauan itu dilakukan setelah Ombudsman menerima aduan dari Forum Diskusi Warga Cendikia dan Cluster Madani. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan, pihaknya telah […]

  • Kasatgas PRR Fokus Percepat Pemulihan di Wilayah Prioritas Pascabencana

    Kasatgas PRR Fokus Percepat Pemulihan di Wilayah Prioritas Pascabencana

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Msinews.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, progres terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).   Tito mengatakan kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal. […]

  • DPR Apresiasi Prabowo Bebaskan Hutang KUR kepada Petani Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

    DPR Apresiasi Prabowo Bebaskan Hutang KUR kepada Petani Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan membebaskan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada petani korban bencana di Aceh dan Sumatera. Firman menilai, kebijakan ini sebagai bentuk empati yang tepat dari presiden, karena petani yang sudah menjadi korban bencana tidak seharusnya dibebani dengan hutang bank. “Pembebasan hutang […]

  • BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 328
    • 0Komentar

      Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 […]

  • KSP Tinjau Rumah Subsidi MBR dan Persiapan Acara Akad Massal di Perumahan Pondok Banten Indah

    KSP Tinjau Rumah Subsidi MBR dan Persiapan Acara Akad Massal di Perumahan Pondok Banten Indah

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Pondok Banten Indah, Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KSP mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya penyediaan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kunjungan ini juga sekaligus untuk mengecek kesiapan acara akad massal dan […]

expand_less