Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » KPK Periksa Asisten Pribadi Eddy Hiariej dan Advokat, Kasus Suap di Kemenkumham

KPK Periksa Asisten Pribadi Eddy Hiariej dan Advokat, Kasus Suap di Kemenkumham

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, yaitu Yogi Arie Rukmana, dan advokat Yosi Andika Mulyadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga : Pembelian Alutsista Bekas Menuai Kontroversi: TKN Prabowo-Gibran ‘Belum Tentu Tak Layak’

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa 9/1/2024.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direksi PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Anita Zizlavsky. Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang informasi yang akan didalami penyidik selama pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara ini, KPK Periksa Asisten, menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan, sebagai tersangka pemberi suap. Tiga tersangka lainnya juga telah ditetapkan, yaitu mantan Wamenkumham Eddy Hiariej, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan asisten pribadi Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan bahwa dugaan korupsi bermula dari sengketa dan perselisihan internal di PT CLM sejak 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan, mencari konsultan hukum, dan sesuai rekomendasi, Eddy Hiariej dipilih.

Pada April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas Eddy Hiariej, dimana kesepakatan tercapai untuk memberikan konsultasi hukum terkait administrasi PT CLM. Besaran uang yang disepakati sekitar Rp4 miliar.

Alexander Marwata menyebut bahwa Helmut Hermawan menghadapi masalah hukum di Bareskrim Polri. Eddy Hiariej bersedia menghentikan proses hukum melalui SP3 dengan membayar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membuka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM, dan atas kewenangan Eddy Hiariej, blokir akhirnya terbuka.

Diketahui, KPK Periksa Asisten dan menganggap pemberian uang sekitar Rp8 miliar dari HH kepada Eddy Hiariej melalui Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi sebagai bukti awal yang akan terus ditelusuri dan dikembangkan. HH dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Dukung KPK Jemput Paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bila Mangkir Lagi

    DPR Dukung KPK Jemput Paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bila Mangkir Lagi

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak hadir pemanggilan pertama oleh KPK, terkait sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo Energi (IAE) pada periode 2017-2021. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa […]

  • PT PLN Diingatkan Waspadai Ancaman Teror EMP Bombs

    PT PLN Diingatkan Waspadai Ancaman Teror EMP Bombs

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- PT. PLN dihimbau untuk mulai mewaspadai dengan ancaman teror cyber attack EMP Bombs (Electromagnetic Pulse Bombs) yang telah terjadi di beberapa negara. Melihat begitu vitalnya Listrik bagi kehidupan bangsa ini, Ia pun meminta PT PLN untuk mulai merencanakan antisipasi terhadap ancaman teror ini kedepannya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Evita […]

  • Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Lubuklinggau msinews.com – Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa tahun terakhir makin marak dan menjadi sorotan banyak pihak. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Selatan HM Asnadi CA menyampaikan pemandangan kritis dia tentang gagasan DOB. Asnadi menilai hal tersebut sangat positif dipandang dari sisi tatakelola prmerintahan. Paling tidak, dengan pemekaran […]

  • KPK Didesak Segera Tindaklanjuti Tiga Laporan Dugaan Korupsi di Sumsel

    KPK Didesak Segera Tindaklanjuti Tiga Laporan Dugaan Korupsi di Sumsel

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menindaklanjuti tiga laporan dugaan korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini disampaikan Aktivis antikorupsi dari Komunitas Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel melaporkan adanya tiga laporan sudah disampaikan kepada KPK pada Selasa, 25 Februari 2025. Menurut para pegiat antikorupsi, kasus yang dilaporkan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan […]

  • Tegas, KWI Tolak Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya

    Tegas, KWI Tolak Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Pernyataan demikian menanggapi kebijakan pemerintah memberikan Izin Kelola Tambang bagi Lembaga Keagamaan di Indonesia sebagaimana dispaik Presiden Joko Widodo. Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menegaskan bahwa hal itu (pengelolaan tambang-red) bukan menjadi wilayahnya. “Saya tidak tahu […]

  • Sah, Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan

    Sah, Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui usulan pemerintah agar Muhammad Herindra diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Diketahui, Kesepakatan tersebut diambil setelah pimpinan DPR dan fraksi menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra, Rabu (16/10/2024). Adapun, Fit and proper test digelar pimpinan DPR dan fraksi karena pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR […]

expand_less