Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN Beralih ke Kendaraan Listrik

Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN Beralih ke Kendaraan Listrik

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 3 Jan 2024
  • visibility 140
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Sejak hari ini, Rabu (3 Januari 2024), pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menggunakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sebagai langkah strategis transisi energi.

Peresmian penggunaan EV ini dilakukan di lobi Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Baca juga : Ketua IM57+ Institute Ungkap Kunci Penting di KPK, Ini Ulasannya :

Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan langkah-langkah untuk mengakselerasi transisi energi di lingkungan BUMN.

Langkah pertama adalah adopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN, yang menariknya, dilakukan melalui skema penyewaan, bukan pembelian. Langkah ini diikuti dengan komitmen adopsi EV juga di tingkat direksi BUMN.

Semua langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain manfaat lingkungan, penggunaan EV di lingkungan Kementerian BUMN juga memberikan penghematan signifikan, sekitar 60%, jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Erick Thohir menekankan bahwa kampanye penggunaan EV merupakan bagian dari upaya Indonesia memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sejalan dengan itu, proyek akselerasi EBT juga terwujud dalam pembangunan solar panel berkapasitas 50 MW di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan berkembang menjadi 80 MW.

IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.

Pemerintah juga meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp, proyek terbesar di Asia Tenggara yang bekerja sama dengan Masdar.

Erick Thohir menegaskan bahwa proyek energi baru dan terbarukan harus memberikan manfaat besar bagi negara, terutama dalam menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

Erick Thohir menyimpulkan bahwa Indonesia, meskipun mundur 10 tahun dalam transisi energi, kini berkomitmen untuk memimpin di sektor EBT, dengan harapan dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi II DPR RI Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

    Komisi II DPR RI Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

    • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta, Wakil ketua komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal mengatakan akan mencari jalan keluar, 2 juta tenaga honorer masih ada 2024 bisa jadi pegawai PPPK. “Hingga saat ini DPR telah meminta pemerintah agar para tenaga honorer tetap dipertahankan dan dialihkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( PPPK),” kata Syamsurizal dalam keterangan tertulis, […]

  • Bawaslu Dukung Aturan Pj. Kepala Daerah Tak Boleh Maju Pilkada

    Bawaslu Dukung Aturan Pj. Kepala Daerah Tak Boleh Maju Pilkada

    • calendar_month Jumat, 22 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong pembuatan aturan Penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Rahmat Jaya menjelaskan pada dasarnya, Pj itu bukan pejabat politik, melainkan pejabat administratif yang bertugas melaksanakan pelayanan pemerintahan di daerah. Baca Juga : Paripurna […]

  • Catatan 26 Tahun Reformasi, Evaluasi Dan Refleksi

    Catatan 26 Tahun Reformasi, Evaluasi Dan Refleksi

    • calendar_month Kamis, 23 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sebuah diskusi bertajuk “Catatan 26 Tahun Gerakan Reformasi, Antara Kenyataan dan Harapan” diselenggarakan di Jl. Diponegoro No.72, Jakarta Pusat,Tabu (22/5/2024). Merupakan  bagian dari peringatan 26 tahun Reformasi yang dihadiri oleh para aktivis 1998, akademisi, dan masyarakat sipil. Diskusi ini menyedot perhatian banyak pihak karena berfokus pada evaluasi perjalanan Indonesia sejak Reformasi 1998 hingga kini, serta […]

  • Desk PPDN Kemenko Berhasil Eksekusi 4,25 Juta Metrik Ton Sisa Stockpile Bijih Bauksit

    Desk PPDN Kemenko Berhasil Eksekusi 4,25 Juta Metrik Ton Sisa Stockpile Bijih Bauksit

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Tanjung Pinang,msinews.com– Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkp Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus,mengatakan, pihaknya melalui Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) telah mengeksekusi 4,25 juta metrik ton sisa stockpile bijih bauksit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Politisi Partai Golkar itu menyebut bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyitaan aset […]

  • PKB Dilema: Menjadi Oposisi atau Bergabung Koalisi Pemerintahan Berikutnya?

    PKB Dilema: Menjadi Oposisi atau Bergabung Koalisi Pemerintahan Berikutnya?

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa internal partainya terbagi dua mengenai langkah politik yang akan diambil ke depan. Beberapa anggota partai mendukung untuk menjadi bagian dari oposisi, sementara yang lain cenderung bergabung dengan koalisi pemerintahan yang akan datang. Baca juga : Eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Dihukum 10 Tahun […]

  • Senator Agita Nurfianti Minta Kemendiktisaintek Evaluasi Implementasi KIP dan TKA

    Senator Agita Nurfianti Minta Kemendiktisaintek Evaluasi Implementasi KIP dan TKA

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Agita Nurfianti meminta perhatian dari Kemendiktisaintek terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi […]

expand_less