Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Gempa Jepang, 1.315 WNI Tinggal Dikawasan Apa Yang Dilakukan RI?

Gempa Jepang, 1.315 WNI Tinggal Dikawasan Apa Yang Dilakukan RI?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
  • visibility 235
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Pada 1 Januari 2024, gempa bumi dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,5 melanda prefektur Ishikawa, Jepang, pukul 16.10 JST atau 14.10 WIB. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan sebanyak 1.315 Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal di kawasan pusat gempa.

Muhammad Lalu Iqbal, Juru Bicara Kemlu, menjelaskan bahwa KBRI Tokyo dan KJRI Osaka tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mengevaluasi dampak gempa.

Baca juga : Komisi II DPR Akan Panggil KPU Klarifikasi Surat Suara di Taiwan

“Kemlu sedang berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami,” kata Iqbal dikutip Detik.com, Senin 1/1/2024.

“KBRI dan KJRI berkomunikasi dengan otoritas setempat dan masyarakat Indonesia di Jepang,” imbuhnya.

Guncangan gempa juga terasa di beberapa wilayah lain seperti Prefektur Niigata, Toyama, Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, hingga Akita. Iqbal menyebut gelombang tsunami telah terjadi, memicu peringatan dari KBRI Tokyo dan KJRI Osaka.

“Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa,” ujarnya.

Lebih lanjut, kedua kantor perwakilan tersebut telah mengimbau agar WNI tetap waspada terhadap gempa susulan dan tsunami, serta selalu memantau informasi dari otoritas setempat.

Iqbal menegaskan, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada terhadap gempa susulan dan tsunami, serta selalu memantau informasi dan arahan dari otoritas setempat.

Baca juga : McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

“Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih berlaku hingga malam ini waktu Jepang,” pungkasnya.

Tim KBRI terus melakukan koordinasi intensif untuk mendukung WNI dan membantu otoritas Jepang dalam mengatasi dampak gempa yang melibatkan berbagai wilayah di Jepang.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menko Polkam Instruksikan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Ancaman El Nino

    Menko Polkam Instruksikan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Ancaman El Nino

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 181
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas mempengaruhi masyarakat, bahkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas. “Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, […]

  • Uchok Sky : Hibah Lahan 30 Hektare dari Meikerta Beban Kementerian PKP

    Uchok Sky : Hibah Lahan 30 Hektare dari Meikerta Beban Kementerian PKP

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Center for Budget Analysis (CBA() Uchok Sky Khadafi,menyoroti rencana hibah lahan seluas 30 hektare dari proyek Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan rumah rakyat bersubsidi. Ia mengingatkan Pemerintah khususnya Kementerian PKP, berhati-hati sebelum menerima hibah dari Meikarta. Menurutnya, Kementerian PKP perlu memastikan seluruh aspek legalitas dan status […]

  • FC CIMIC Unit UNIFIL Perkuat Hubungan Dengan Masyarakat Lebanon Melalui CEW

    FC CIMIC Unit UNIFIL Perkuat Hubungan Dengan Masyarakat Lebanon Melalui CEW

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Force Commander CIMIC Unit (FCCU) terus berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat Lebanon di tengah masa kritis gencatan senjata dengan menggelar kegiatan Community Engagement Walk (CEW) di beberapa wilayah terdampak konflik. Dalam keterangan tertulis Komandan Satgas CIMIC UNIFIL, Letkol Cba Ismatullah, S.I.P., M.M., Minggu (23/2/2024), kegiatan ini telah dilaksanakan di desa Chahabiya (16/1/2025), Tyre […]

  • Mobil Terbang “Semakin Dekat”, Bagaimana Mengatur Lalu Lintasnya?

    Mobil Terbang “Semakin Dekat”, Bagaimana Mengatur Lalu Lintasnya?

    • calendar_month Senin, 4 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Transportasi kian mengalami kemajuan pesat di era berkembangkan dan canggihnya teknologi. Berbagai pihak termasuk para ilmuwan,teknokrat terus mengembangkan produk transportasi salah satunya kendaraan Mobil Terbang atau pesawat entah itu awak terbatas atau tanpa awak/penumpang dan kargo. Adapun,upaya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. Sumber BBC menyebut bahwa era mobil terbang tampaknya kian dekat, […]

  • Pemerintah Diingatkan, Lindungi UMKM Saat Hapus Kuota Impor

    Pemerintah Diingatkan, Lindungi UMKM Saat Hapus Kuota Impor

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, Jakarta-Pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor. Demikian kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan […]

  • Pimpinan Komisi IX DPR RI ; Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah

    Pimpinan Komisi IX DPR RI ; Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Pun, dirinya sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah. “Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan […]

expand_less