Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » LaNyalla: Pertemuan 10 November adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri

LaNyalla: Pertemuan 10 November adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 28 Okt 2023
  • visibility 232
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SURABAYA,MSINEWS.COM-Rencana Dewan Presidium Konstitusi yang akan dipimpin Wakil Presiden RI ke VI Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno dan Pimpinan DPD RI bersama komponen masyarakat untuk mendatangi pimpinan MPR RI, pada Jumat, 10 November 2023, disebut sebagai Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (28/10/2023).

“Ini adalah perwujudan kecintaan kami terhadap Indonesia. Dan gerakan ini murni untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda dan kepentingan lain, selain mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini,” tukas LaNyalla.

Teknis dan agenda acara untuk tanggal 10 November, sambung LaNyalla, akan disampaikan secara terbuka dalam acara Deklarasi Dewan Presidium Konstitusi yang akan digelar di Sekretariat MPN Pemuda Pancasila di Jakarta, Jumat 3 November mendatang. “Kami mengajak perwakilan komponen bangsa untuk hadir, baik di tanggal 3 November, maupun di tanggal 10 November di MPR RI,” tandasnya.

Dikatakan LaNyalla, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada dan mewarnai hidup bangsa di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Oleh karena itu para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem bernegara Indonesia, adalah sistem tersendiri. Bukan sistem liberal yang individualis, dan juga bukan sistem komunis yang berbasis kelas.

“Karena manusia Indonesia adalah manusia monodualis, sehingga ada keselarasan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kebebasan individu. Sehingga sistem demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam sistem bernegara oleh pendiri bangsa itulah yang harus kita jalankan,” tandasnya.

Sebab, lanjutnya, sistem bernegara di Indonesia sudah seharusnya konsisten dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Maka sistem bernegara di Indonesia juga harus melandaskan kepada Lima Sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

“Tapi kemudian kita mengadopsi begitu saja sistem barat yang liberal, bahkan semakin hari semakin neoliberal. Akibatnya kita kehilangan jati diri dan kehilangan orientasi sebagai bangsa besar, bangsa yang dilahirkan oleh peradaban besar di masa lampau. Ini yang wajib kita kembalikan, dengan kembali kepada Pancasila,” imbuhnya.

Ditambahkan LaNyalla, UUD hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang telah mengubah sistem bernegara dan meninggalkan Pancasila harus kita koreksi. Dengan cara kita kembalikan ke UUD 1945 naksah 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan teknik adendum. Sehingga kita menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan rakyat, tanpa mengubah sistem bernegara.

“Insya Allah Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Karena semua negara di dunia semakin memperkokoh kedaulatannya dalam menyongsong perubahan global. Amerika sudah memulai dengan slogan Buy America dan America Great Again. China juga sudah merajut kembali Jalur Sutera yang digagas pendahulu mereka. Indonesia juga harus kembali ke Pancasila, karena hanya sistem ini yang memiliki wadah yang utuh untuk menampung semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan,” pungkasnya. (*)

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

    Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim. Pasalnya, respon dari pihak Pemkot Jakarta Utara atas aspirasi masyarakat sangat lambat. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta Utara mendesak Pj.Heru Budi Hartono segera megevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Utara terkait […]

  • Simak,90 % Pedagang Pasar Tanah Abang MeJual Barang Impor dari Negeri Ini

    Simak,90 % Pedagang Pasar Tanah Abang MeJual Barang Impor dari Negeri Ini

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Isu terkait razia barang-barang impor ilegal membuat pedagang di Pasar Tanah Abang panik dan menutup toko. Padahal, saat itu waktu masih siang dan aktivitas jual beli sedang berlangsung. Ketua Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang,Dahler Syamsir mengatakan bahw  sekitar 90 persen barang dagangan para pedagang di pasar tersebut adalah produk impor. Adapun negara asal barang-barang impor […]

  • Simak, 10 Poin Nota Keuangan  RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

    Simak, 10 Poin Nota Keuangan RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto dalam Sidabg Umum Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 di Gedung Bundar Parlemen,Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026, membeberkan semjumlah program belanja keuangan negara dalam RAPBN 2027. Kepala negara juga menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]

  • ASEAN Perlu Bangun Kerangka Peringatan Dini Digital untuk Menjaga Perdamaian Kawasan

    ASEAN Perlu Bangun Kerangka Peringatan Dini Digital untuk Menjaga Perdamaian Kawasan

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 461
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) harus mengambil peran yang lebih strategis dalam membangun perdamaian kawasan yang inklusif di tengah berkembangnya berbagai ancaman non-tradisional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus yang membahas penguatan kerja sama […]

  • LPM Diminta Jadi Booster Program Pemerintah

    LPM Diminta Jadi Booster Program Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Bandung-– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi booster atau pendorong bagi suksesnya program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemampuan LPM dalam mendukung dan memperkuat manfaat program pemerintah bagi masyarakat akan turut menentukan eksistensi organisasi tersebut ke depan. “Kalau misalnya program […]

  • Soroti Rendahnya Dana Transfer Daerah, Senator AWK Desak Presiden Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

    Soroti Rendahnya Dana Transfer Daerah, Senator AWK Desak Presiden Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK), menyoroti rendahnya Dana Transfer ke Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sorotan itu disampaikan Senator AWK dalam Rapat Paripurna DPD RI Masa Sidang 1 tahun 2025/2026, dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari Pimpinan DPD RI ke Pimpinan Komite IV, […]

expand_less