Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Ketua Yayasan MSI,Rivano Osmar Angkat Bicara Soal 28.480 Kontainer Tekstil Ilegal Banjiri RI

Ketua Yayasan MSI,Rivano Osmar Angkat Bicara Soal 28.480 Kontainer Tekstil Ilegal Banjiri RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
  • visibility 252
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org- Ketua Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) Rivano Osmar angkat bicara terkait 28.480 tekstil ilegal yang yang membanjiri Indonesia.

Menurutnya, pemerintah harus lebih ketat dalam urusan masuknya barang-barang ilegal yang belakangan meresahkan pengusaha tekstil di Indonesia. Karena pasca COVID-19 semua orang tahu bahwa banyak perusahaan termasuk tekstil tutup karena bangkrut. Di tengah kesulitan roda perdagangan tekstil justru banyak oknum yang memanfaatkan peluang dengan mengimpor tekstil ilegal.

Sebanyak 28.480 tekstil ilegal yang yang membanjiri Indonesia (Ist)

“Sudah tentu ditingkat pengusaha tekstil saat ini banyak menutup pabriknya karena tidak bisa memproduksi barangnya lagi akibat permintaan yg terus menurun,” kata alumni fakultas ekonomi Universitas Indonesia itu.

Lanjut Rivano, produk-produk ilegal itu akan sangat merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang tekstil.

“Ditingkat penjualan (pedagang)sudah tentu harga tekstil produk dalam negeri tidak bisa bersaing dengan tekstil impor ilegal. Ini sangat memprihatinkan, sesal Rivano yang juga seorang pengusaha pabrik Coklat dari Indonesia itu keapda wartawan di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Dikatakan, tentu banyak prodak-prodak impor ilegal yang saat ini bererdar di berbagai wilayah Indonesia.

“Rotasi pada aparat operator di bea cukai pelabuhan dan menyediakan posko KPK di bea cukai pelabuhan untuk mengawasi sistem agar digunakan dengan tepat,” imbuh Rivano.

“Bukan main permainan bea cukai pelabuhan, walaupun sudah berkali-kali sistem diperbaiki dan diperketat tapi kalau operatornya yg kotor tetap saja kebocoran terjadi.

“Harus ada pos orang KPK disana dan harus ada rotasi dari operator bea cukai pelabuhan termasuk kepala bea cukai nya. Ini sangat merugikan industri tekstil dalam negeri Indonesia.” kata Rivano.

Oleh karena itu,Rivano meminta pemerintah tegas menindak serbuan tekstil impor ilegal hingga ke pasar-pasar eceran. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Amnesti Tapol Papua adalah Pintu Mengakhiri Konflik Bersenjata di Bumi Cendrawasih

    Amnesti Tapol Papua adalah Pintu Mengakhiri Konflik Bersenjata di Bumi Cendrawasih

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) kepada tahanan politik (Tapol) Papua mendapat dukungan banyak kalangan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indrajaya menilai langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa menjadi pintu pembuka untuk mengakhiri konflik bersenjata secara permanen di Bumi Cendrawasih. “Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada […]

  • DPR dan Bupati Bergerak, Listrik Oksibil Prioritas Menteri ESDM!

    DPR dan Bupati Bergerak, Listrik Oksibil Prioritas Menteri ESDM!

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Harapan warga Papua Pegunungan untuk listrik yang lebih stabil kian menguat, Anggota Komisi XII DPR RI dapil Papua Pegunungan, Arif Riyanto Uopdana, baru saja menyerahkan aspirasi krusial dari masyarakat kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senayan, Jakarta, pada Rabu 2 Juli 2025. Fokus […]

  • Buruan Gabung! Kartu Prakerja Gelombang 58 Resmi Dibuka

    Buruan Gabung! Kartu Prakerja Gelombang 58 Resmi Dibuka

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta_Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran Program Kartu Prekerja Gelombang 58 pada Jumat 28 Juli 2023. Pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 58 ini, diumumkan melalui media sosial akun Instagram @Prakerja.go.id. Bagi pencari kerja atau masyarakat yang minat mendaftarkan diri khususnya yang sudah membuat akun dalam program Kartu Prekerja tinggal masuk ke dashboard klik gabung. “Sekarang udah […]

  • Dewas KPK Minta Firli Mundur dari Jabatan, Bukan Memecat

    Dewas KPK Minta Firli Mundur dari Jabatan, Bukan Memecat

    • calendar_month Rabu, 27 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, mengungkapkan bahwa meskipun Firli Bahuri, Ketua KPK, terbukti melakukan pelanggaran etik berat, Dewas KPK tidak memiliki kewenangan untuk memecatnya. Tumpak menjelaskan keputusan untuk memberhentikan Ketua KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo. Baca juga : Meninggal diHari Natal 2023, Ini Profil […]

  • Oknum Penyidik Polresta Sidoarjo Tidak Profesional, Dilaporkan Bid Propam, Polda Jawa Timur

    Oknum Penyidik Polresta Sidoarjo Tidak Profesional, Dilaporkan Bid Propam, Polda Jawa Timur

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Didi Sungkono. S.. H., M. H., pengamat kepolisian asal surabaya mengatakan, ” Polri bekerja secara Profesional diatur dalam. UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, terkait oknum penyidik yang melakukan pembiaran atau penelantaran terkait laporan masyarakat. Kapolres Sidoarjo harus tegas, ada aturan hukum yang melekat atas tidak profesionalnya penyidik. Sudah berapa Kasat reskrim berganti, sudah […]

  • Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Senator Provinsi DKI Jakarta, Dr. Fahira Idris menegaskan, bahwa penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Menurut Fahira, bahwa penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial […]

expand_less