Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Terintegrasi dengan Industri di KEK

Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Terintegrasi dengan Industri di KEK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 15
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan model pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Model ini dirancang untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga fasilitasi penempatan kerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan III Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi perlu berorientasi pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, bukan sekadar mengejar jumlah peserta yang dilatih.

“KEK ini akan menjadi satu ekosistem yang tidak hanya di industri, tetapi juga ada institusi pendidikan yang mendukung, kemudian pelatihan vokasi, para peserta yang mengikuti program magang, nanti juga akan ada startup, UMKM, dan lainnya,” ujar Yassierli.

Untuk mendukung integrasi tersebut, Kemnaker memaparkan konsep KEK Skills Ecosystem, yakni model kolaborasi yang melibatkan pengelola KEK, perusahaan di kawasan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau lembaga vokasi, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, serta inkubator usaha. Kolaborasi ini dirancang agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan kompetensi peserta dinilai berdasarkan standar yang berlaku.

Pelatihan direncanakan berlangsung selama empat bulan, terdiri atas dua bulan di BPVP dan dua bulan di KEK. Skema ini dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi dasar sekaligus memberikan pengalaman praktik kerja di lingkungan industri.

Pelaksanaannya mencakup enam tahapan integrasi. Pertama, pemetaan jabatan, jumlah tenaga kerja, kompetensi, dan waktu rekrutmen. Kedua, perancangan modul berbasis unit kompetensi, SOP, peralatan, mutu, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ketiga, pelaksanaan pelatihan dengan instruktur gabungan untuk teori dan praktik dasar.

Keempat, pemberian pengalaman kerja terstruktur dengan pendampingan mentor. Kelima, asesmen dan sertifikasi sesuai standar yang berlaku. Keenam, pembentukan basis talenta, dukungan rekrutmen, pelacakan hasil penempatan, dan perbaikan program.

Keberhasilan model ini akan diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yakni persentase peserta yang memperoleh pekerjaan dalam waktu tiga bulan, tingkat retensi pekerja setelah enam bulan, serta tingkat kepuasan industri terhadap tenaga kerja yang direkrut. Indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan perusahaan dan keberlanjutan penempatan kerja.

Yassierli berharap KEK dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Integrasi pelatihan vokasi dengan industri diharapkan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.**

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BGN ; Tuduhan Pembagian Dana MBG kepada Presiden adalah Hoaks

    BGN ; Tuduhan Pembagian Dana MBG kepada Presiden adalah Hoaks

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa narasi yang beredar di media sosial dan berbagai platform digital yang mengatasnamakan Kepala BGN Nanik S. Deyang terkait pernyataan mengenai mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta tuduhan adanya pembagian keuntungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden merupakan informasi palsu atau hoaks. BGN memastikan pernyataan sebagaimana yang […]

  • Komisi I DPR : PDN Kemenkominfo Harus Terapkan Standar Keamanan Siber

    Komisi I DPR : PDN Kemenkominfo Harus Terapkan Standar Keamanan Siber

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo RI, harus menerapkan standar keamanan yang ketat bagi ekosistem siber di Indonesia. Menurutnya, kebocoran data lewat siber sering terjadi di Tanah Air. Untuk itu, PDN diserukan mampu mengidentifikasi kebocoran secara preventif. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi I DPR […]

  • Sampaikan Pesan Guyub di Pilgub NTT, Ansy Lema, Kita Semua Basaudara

    Sampaikan Pesan Guyub di Pilgub NTT, Ansy Lema, Kita Semua Basaudara

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Tinggal menghitung hari, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak yang akan dihelat Komisi Pemilihan Umum 27 November 2024. Momen ini memang sangat dirindukan berjalan aman,damai,jujur,adil sehingga semua harus menciptakan suasana kondusif sehingga menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas ,bahkan mampu mensejahterakan rakyat di wailyahnya masing-masing. Tentu saja harapan yang sama diinginkan oleh bakal […]

  • Komisi VII DPR Ungkap, Pentingnya Evaluasi Tata Kelola Pertambangan

    Komisi VII DPR Ungkap, Pentingnya Evaluasi Tata Kelola Pertambangan

    • calendar_month Kamis, 26 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Halteng,msinews.com– Ada sejumlah temuan yang mencolok terkait praktik pertambangan di lokasi yang perlu dilakukan evaluasi. Banyak poin mengenai tata kelola yang belum memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut tentu memberikan celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar ketentuan yang ada. Demikian disampaika oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah usai  melakukan kunjungan kerja […]

  • Komisi VIII DPR RI ; Kementerian Haji Diminta Pastikan Pelayanan dan Pembinaan Jemaah Lebih Baik

    Komisi VIII DPR RI ; Kementerian Haji Diminta Pastikan Pelayanan dan Pembinaan Jemaah Lebih Baik

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kommisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji memastikan pelayanan dan pembinaan calon jemaah haji yang lebih baik. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 telah menyepakati total biaya haji sebesar Rp87 juta per jamaah. Angka tersebut turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah […]

  • Menag Lantik Gus Jazil sebagai Ketua IKAPTIQ 2025-2028

    Menag Lantik Gus Jazil sebagai Ketua IKAPTIQ 2025-2028

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS – Menteri Agama yang juga sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., melantik Dr. KH. Jazilul Fawaid, SQ, MA, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni PTIQ Jakarta (IKAPTIQ) periode 2025-2028. Pelantikan berlangsung dalam acara Reuni dan Halal Bihalal Alumni PTIQ di Aula Zaleha Universitas PTIQ Jakarta, pada Sabtu (3/5/2025) malam. […]

expand_less