Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Soroti Persoalan Akurasi DTSEN, Senator Filep Usulkan 3 Rekomendasi

Soroti Persoalan Akurasi DTSEN, Senator Filep Usulkan 3 Rekomendasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
  • visibility 212
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM– Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara serius pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026, termasuk terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai menimbulkan persoalan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat di sejumlah daerah.**

Menurut Filep, publik saat ini menyoroti tajam persoalan KIP Kuliah menyangkut akurasi data hingga kecukupan kuota yang berpotensi berdampak pada ketepatan sasaran serta keberlanjutan studi mahasiswa nantinya.

“Jika DTSEN tidak cukup mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya, maka kandidat ataupun mahasiswa yang seharusnya mendapatkan KIP Kuliah bisa kehilangan haknya. Ketika bantuan terhenti, risikonya bukan hanya tidak menerima beasiswa, tetapi bisa meningkat menjadi putus kuliah,” tegas Filep, Kamis (1/10/2026).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah membuka mekanisme pemutakhi ran DTSEN bagi pendaftar KIP Kuliah yang menemukan ketidaksesuaian data. Laman resmi KIP Kuliah menyebut status desil DTSEN menjadi salah satu rujukan kelayakan dan menyediakan mekanisme pembaruan apabila data tidak sesuai.

Bahkan dalam proses SNBT 2026, dari 86.118 pendaftar KIP Kuliah yang lulus SNBT, hanya 39.662 yang dinyatakan layak, sementara 46.456 belum memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan mekanisme yang digunakan. Dari kelompok yang belum memenuhi kriteria tersebut, 2.656 mahasiswa tercatat belum memiliki desil kesejahteraan DTSEN dan kemudian perlu diverifikasi serta divalidasi oleh perguruan tinggi.

“Angka 2.656 itu penting. Ini menunjuk kan bahwa persoalan bukan selalu mahasiswa tidak mampu atau mampu, tetapi bisa juga karena data kesejahteraannya belum tersedia atau belum mencerminkan kondisi aktual,” ujar Filep.

Filep lantas mengatakan, apabila DTSEN digunakan sebagai sumber atau rujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran KIP Kuliah maka wajib bersifat valid dan up to date. Di sisi lain, BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan, bukan ukuran absolut kemiskinan atau pendapatan keluarga.
Keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. Posisi desil juga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga.

“Ini yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai mahasiswa yang secara faktual tidak mampu dianggap mampu hanya karena posisi desilnya berubah. Data harus menjadi alat untuk mendapati masyarakat yang membutuh  kan, bukan sebaliknya justru menjadi penghalang mereka memperoleh hak pendidikan,” kata Filep.

*KIP Kuliah Bukan Sekedar Bantuan, tetapi Penentu Keberlanjutan Studi*

Lebih lanjut, senator Papua Barat itu menambahkan terputusnya pemberian KIP Kuliah berdampak langsung terhadap keberlanjutan studi mahasiswa dan juga pada aspek psikologis. Risiko tersebut menjadi semakin penting karena data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 mencatat 289.670 mahasiswa mengalami putus kuliah, meningkat 2,62 persen dibandingkan 2024. Dari jumlah tersebut, 213.800 berasal dari PTS atau 73,81 persen.

“Angka putus kuliah yang sudah tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi mahasiswa merupakan persoalan yang harus diawasi serius, terutama bagi penerima bantuan pendidikan,” jelas Filep.

Di sisi lain, pemerintah mencatat anggaran KIP Kuliah meningkat dari Rp14,9 triliun pada 2025 menjadi Rp15,3236 triliun pada 2026, sementara sasaran penerima meningkat dari 1.044.921 menjadi 1.047.221 mahasiswa. Artinya, anggaran meningkat sekitar 2,84 persen, sedangkan sasaran hanya meningkat sekitar 0,22 persen.

Pada saat yang sama, untuk 2026 pemerintah menyebut sekitar 860 ribu mahasiswa merupakan penerima ongoing, sedangkan target mahasiswa baru sekitar 210 ribu. Menurut Filep, angka tersebut harus dikaji bersama dengan jumlah kebutuhan riil di setiap daerah.

Distribusi Beasiswa Menyesuaikan Karakteristik Daerah

Di kesempatan yang sama, Filep menilai distribusi KIP Kuliah perlu menyesuai  kan kebutuhan konkret di tiap daerah. Pasalnya, daerah memiliki karakteristik yang berbeda, terutama daerah 3 T tentang jarak geografis, biaya transportasi, biaya hidup dan kapasitas ekonomi keluarga.

“Anak di daerah terpencil Papua menghadapi biaya akses pendidikan yang berbeda dengan mahasiswa di kota besar. Biaya transportasi, tempat tinggal, makanan dan kebutuhan akademik harus diperhitungkan. Karena itu, rasio kuota nasional perlu mempertimbang kan keadilan di daerah,” tegasnya.

Ia lantas meminta pemerintah membuka data kebutuhan dan kuota KIP Kuliah sampai tingkat provinsi, termasuk Tanah Papua. Filep menegaskan, Komite III DPD RI meminta indikator pengawasan diperluas menjadi kebutuhan, pendaftar, kelayakan, kuota, penerima, keberlanjutan bantuan sampai kelulusan. Dengan demikian dapat diketahui pada titik mana mahasiswa kurang mampu kehilangan akses.

“Kalau seorang mahasiswa sudah diterima di perguruan tinggi, kemudian bantuan terhenti karena persoalan data, lalu mahasiswa tersebut tidak mampu membayar UKT dan biaya hidup, pemerintah harus menyikapinya sebagai potensi persoalan keberlanjutan pendidikan, bukan sekedar persoalan administrasi,” ujar Filep.

Oleh karena itu, Sekretaris MPR RI For Papua itu mendorong tiga langkah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran DTSEN secara cepat bagi calon dan penerima KIP Kuliah yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data.

Kedua, membuat mekanisme verifikasi faktual daerah untuk kasus-kasus tertentu, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi khusus. Ketiga, membuka data rasio kebutuhan dan kuota per provinsi, sehingga dapat diketahui daerah mana yang mengalami kesenjangan paling besar.

“Kita mendukung DTSEN sebagai instrumen nasional. Tetapi kualitas kebijakan ditentukan oleh kualitas data yang akurat. KIP Kuliah harus memastikan anak miskin bisa masuk kuliah, berlanjut studinya hingga lulus. Jangan sampai persoalan DTSEN, keterbatasan kuota, dan kesenjangan kebutuhan daerah justru menjadi pintu masuk baru meningkatnya kasus putus kuliah,” tutupnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik, bahwasannya, Komisi IV DPR RI menyetujui Perubahan Pagu Anggaran 2025 Kementan  sebesar Rp29.373.984.361.000  triliun. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan RUU APBN 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI karena Kementan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh […]

  • DPR Minta Pemerintah Lakukan Intervensi Tekan Kenaikan Harga Pangan

    DPR Minta Pemerintah Lakukan Intervensi Tekan Kenaikan Harga Pangan

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta kepada Pemerintah untuk bisa melakukan intervensi lebih terkait dengan kenaikan harga pangan jelang Idul Fitri yang tinggal hitungan hari ini. “Saya menanggapi kenaikan harga pangan dengan meminta Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga pangan,” kata Firman, Kamis 4 April 2024 Disisi lain, Legislator Partai Golkar […]

  • Presiden Jokowi  Tegaskan, Indonesia Harus Memiliki Strategi Besar dan Strategi Teknis Untuk Mencapai Visi

    Presiden Jokowi Tegaskan, Indonesia Harus Memiliki Strategi Besar dan Strategi Teknis Untuk Mencapai Visi

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki strategi besar dan teknis untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Presiden mencontohkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan atau aturan untuk mewujudkan visi tersebut. “Kita memang harus punya strategi besar dan strategi teknis. Bisa saja seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Ketua MPR mengenai PPHN […]

  • Kabar Baik Pendaftaran Seleksi CASN 2023 Akan Dimulai 17 September 2023

    Kabar Baik Pendaftaran Seleksi CASN 2023 Akan Dimulai 17 September 2023

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN Nur Hasan menyampaikan bahwa jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi tersebut berlaku untuk seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023. Nur Mengatakan ditetapkan Panselnas berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor: B/1871/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023. Terkait informasi pelaksanaan seleksi […]

  • Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan

    Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 506
    • 0Komentar

    CIAMIS,MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TB) membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, persoalan TB tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, hingga perekonomian secara lebih luas. “Kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas, bidangnya urusan pemerintahan di bidang kesehatan, karena ini […]

  • Ini Tiga Opsi Atasi PPDB di Tahunn Ajaran Baru dari Komsi X DPR 

    Ini Tiga Opsi Atasi PPDB di Tahunn Ajaran Baru dari Komsi X DPR 

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan, menyampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf pun memberikan masukan perubahan mendasar untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)setiap tahgunnya. Ia menawarkan tiga opsi untuk mengatasi persoalan peserta didik baru bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengatasi persoalan PPDB. “Tujuh […]

expand_less