Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Dorong Aksi Merespons Peringatan Dini Sebelum Dampak Bencana Terjadi

BNPB Dorong Aksi Merespons Peringatan Dini Sebelum Dampak Bencana Terjadi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • visibility 182
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) menjadi salah satu kunci untuk memastikan sistem peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bertindak sebelum dampak bencana terjadi.

Pesan tersebut mengemuka dalam Ignite Stage Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8).

Mengusung tema “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)”, forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam memperkuat implementasi AMPD di Indonesia. Kegiatan mempertemukan kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut membahas bagaimana Impact-Based Forecast (IBF) dapat diterjemahkan menjadi peringatan yang relevan, keputusan yang tepat, dan tindakan nyata untuk mengurangi risiko serta dampak bencana.

Kegiatan diawali dengan paparan kunci Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dengan topik “Prakiraan Berbasis Dampak (Impact-Based Forecast) sebagai Landasan Aksi Merespons Peringatan Dini.”

Pendekatan Impact-Based Forecast menempatkan informasi prakiraan bukan hanya untuk menjawab apa kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga memahami dampak yang mungkin ditimbulkan, siapa yang berisiko, wilayah yang perlu bersiap, serta tindakan yang perlu dilakukan.

Dalam pengembangan IBF, BMKG menekankan pentingnya menghasilkan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan ini mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, hadir sebagai narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan.”

Dalam paparannya, ditekankan bahwa rantai peringatan dini harus dibangun secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis potensi dampak, peringatan, pengambilan keputusan, hingga tindakan.

“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi.”

Pesan tersebut menjadi penting karena efektivitas sistem peringatan dini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengubah informasi menjadi tindakan yang dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.

Salah satu ilustrasi yang digunakan dalam pembahasan menunjukkan hubungan temporal antara jumlah korban jiwa dan jumlah penduduk yang mengungsi (displacement). Kurva memperlihatkan bahwa peningkatan korban terjadi lebih dahulu dan berlangsung tajam, sementara peningkatan jumlah pengungsi dalam skala besar baru terjadi beberapa hari kemudian.

Pola tersebut menunjukkan adanya response latency, yaitu jeda antara meningkatnya dampak bencana dan munculnya respons masyarakat dalam skala besar. Dengan kata lain, perpindahan atau pengungsian dalam jumlah besar baru terjadi ketika dampak telah berkembang secara signifikan.

Kondisi ini menggambarkan pola respons yang cenderung reaktif, yaitu masyarakat bergerak setelah dampak dirasakan. Padahal, dalam sistem peringatan dini yang efektif, waktu tersebut seharusnya digunakan untuk melakukan tindakan antisipatif.

“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban”, kata Muhari.

Artinya, puncak evakuasi idealnya terjadi sebelum puncak korban dan dampak, bukan setelahnya. Semakin awal masyarakat yang berada di wilayah berisiko dapat dipindahkan ke tempat aman, semakin besar peluang untuk mencegah jatuhnya korban.

Dalam konteks tersebut, tujuan AMPD bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengungsi, tetapi memastikan evakuasi dilakukan sebelum masyarakat menjadi korban. Evakuasi merupakan tindakan antisipatif, sedangkan pengungsian yang terjadi setelah bencana berdampak merupakan konsekuensi dari kejadian. Karena itu, keberhasilan peringatan dini tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat peringatan dikeluarkan, tetapi dari seberapa cepat peringatan tersebut menghasilkan tindakan sebelum dampak terjadi.

*Memperkuat Kolaborasi Multipihak*

Implementasi AMPD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena tidak ada satu institusi yang dapat menjalankan seluruh rantai peringatan dini secara sendiri. BMKG berperan dalam menyediakan informasi prakiraan dan peringatan, sementara BNPB bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan komunitas memastikan informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan di lapangan.

Forum ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Early Warnings for All (EW4All) dengan memperkuat keterhubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan, dan aksi dini.
Melalui kolaborasi multipihak, AMPD diharapkan berkembang dari sekadar mekanisme penyampaian peringatan menjadi ekosistem aksi dini yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami risiko, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan memiliki kapasitas untuk bertindak.

Kegiatan “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” merupakan salah satu agenda strategis dalam Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian EDRR 2026. Forum ini diharapkan menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, mudah dipahami, dan berorientasi pada aksi.**

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi X Ingatkan, Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca Gempa di NTT,Jangan Abaikan Aspek Psikososial

    Komisi X Ingatkan, Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca Gempa di NTT,Jangan Abaikan Aspek Psikososial

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari. Untuk itu dia menegaskan bahwa, kerusakan fasilitas pendidikan harus segera menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlanjutan hak belajar anak-anak di wilayah terdampak. Saat ini, Kemendikdasmen masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, […]

  • Sekjen Kemendagri: 16 Pulau Trenggalek–Tulungagung Masuk Cakupan Wilayah Administrasi Jatim

    Sekjen Kemendagri: 16 Pulau Trenggalek–Tulungagung Masuk Cakupan Wilayah Administrasi Jatim

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan, sebanyak 16 pulau yang saat ini menjadi sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung untuk sementara dimasukkan dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur (Jatim). Hal ini disampaikan Tomsi usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang membahas status administrasi pulau-pulau tersebut. “Jadi […]

  • Ke Saudi, Menag Bawa Misi Presiden Prabowo untuk Peningkatan Kualitas Haji

    Ke Saudi, Menag Bawa Misi Presiden Prabowo untuk Peningkatan Kualitas Haji

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Tangerang, msinews.com-Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ia mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya. “Harapan Presiden RI, Pak Probowo Subianto, ke depan haji selain murah juga harus lebih baik. Ini tantangan […]

  • Menaker Terima Audiensi Koalisi Buruh, Bahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    Menaker Terima Audiensi Koalisi Buruh, Bahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam audiensi tersebut, KBPBI menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait penguatan regulasi ketenagakerjaan yang diharapkan dapat memberikan pelindungan bagi pekerja serta mendukung kepentingan dunia usaha. Menaker Yassierli […]

  • Rute Nyaman dan Fasilitas Memadai, PLN Electric Run 2026 Tuai Apresiasi Peserta

    Rute Nyaman dan Fasilitas Memadai, PLN Electric Run 2026 Tuai Apresiasi Peserta

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Tangerang, msinews.com-PLN Electric Run 2026 sukses menghadirkan pengalaman berlari yang berkesan bagi sekitar 8.000 peserta dari kalangan atlet maupun masyarakat umum. Digelar di ICE BSD, Tangerang, Minggu (8/11). Ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi para pelari untuk menantang kemampuan diri, tetapi juga menghadirkan pengalaman berolahraga dalam suasana yang meriah. Kesiapan penyelenggaraan, pengelolaan rute, serta […]

  • Fahri Hamzah Usul Desain Ulang Sistem Pemilu Gunakan Sistem Distrik dengan Dua Dapil

    Fahri Hamzah Usul Desain Ulang Sistem Pemilu Gunakan Sistem Distrik dengan Dua Dapil

    • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014 Fahri Hamzah mendorong adanya desain ulang sistem pemilu, aturan dan perangkat pendukungnya. Sebab, demokrasi sekarang memfaslitasi adanya pertengkaran, sehingga tidak ideal lagi untuk digunakan. “Orang Amerika dan Eropa saja sudah kewalahan banget soal demokrasi liberal ini, karena terlalu menfasilitasi pertengkaran, semakin nggak efektif,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023). […]

expand_less