Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Rasio 41,26% Terhadap PDB,Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun hingga Juni 2026

Rasio 41,26% Terhadap PDB,Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun hingga Juni 2026

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 252
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA.MSINEWS.COM-Hingga 30 Juni 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, mayoritas utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Porsi SBN mencapai 87,11% atau senilai Rp8.966,79 triliun.

Sedangkan utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun atau sekitar 12,89% dari total  tersebut.

Walaupun terus mengalami peningkatan, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,11%,” tulis DJPPR, dikutip Rabu (12/8/2026).

Hal tersebut menunjukkan bahwa beban utang pemerintah Indonesia terus bertambah sepanjang paruh pertama 2026.

Posisi utang tersebut terus meningkat sepanjang tahun. Pada 31 Desember 2025, utang pemerintah masih berada di level Rp9.638 triliun. Tiga bulan kemudian, per 31 Maret 2026, angkanya meningkat menjadi Rp9.920,42 triliun, atau 40,75% terhadap PDB.

Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah memperlebar ruang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Konsekuensinya, kebutuhan pembiayaan utang ikut meningkat.

Di tengah kenaikan tersebut, ekonom Bright Institute Awalil Rizky memperkirakan posisi utang pemerintah pada akhir 2026 dapat mencapai Rp10.600 triliun.

Proyeksi tersebut salah satunya mempertimbangkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah.

“Pelemahan kurs per 31 Desember 2026 atas 31 Desember 2025 diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp100 triliun,” kata Awalil dalam keterangan resminya.

Menurutnya,pelebaran defisit APBN 2026 telah mendorong perubahan komposisi pembiayaan pemerintah. Defisit diproyeksikan mencapai Rp734,32 triliun, dengan pembiayaan utang sebesar Rp868,12 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp133,8 triliun.

Yang menarik,bahwa pembiayaan melalui SBN justru diproyeksikan lebih rendah dibandingkan rencana awal. Pemerintah semula merencanakan pembiayaan utang melalui SBN sebesar Rp799,53 triliun, kemudian menurunkannya menjadi Rp736,57 triliun.

Penurunan tersebut tidak serta-merta mengurangi kebutuhan pembiayaan utang. Pemerintah mengompensasinya dengan peningkatan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri.

“Akan tetapi diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri [neto] yang mencapai Rp137,5 triliun dari rencana Rp39,21 triliun,” kata Awalil.

Dengan demikian, meski rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah batas 60%, nominal utang terus bergerak naik. Risiko pelemahan rupiah, pelebaran defisit, serta perubahan komposisi sumber pembiayaan menjadi faktor yang perlu dicermati hingga akhir tahun.

Bagi pemerintah, persoalannya bukan semata apakah rasio utang masih berada di bawah batas regulasi.

Namun demikian, yang lebih menentukan adalah kemampuan menjaga biaya utang, stabilitas nilai tukar, serta memastikan tambahan pembiayaan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menjaga keberlanjutan fiskal.**

Editor : tim redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri Dorong Wakaf Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

    Kemendagri Dorong Wakaf Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa wakaf tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk filantropi, melainkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun […]

  • Wamendagri Dorong Rumah Sakit Daerah Laksanakan Transformasi Tata Kelola yang Unggul

    Wamendagri Dorong Rumah Sakit Daerah Laksanakan Transformasi Tata Kelola yang Unggul

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    PONTIANAK,MSINEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong rumah sakit daerah (RSD) melaksanakan transformasi tata kelola yang unggul. Menurutnya, RSD tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang empatik, berintegritas, profesional, serta menjadi tempat masyarakat memperoleh harapan, pelindungan, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Wiyagus pada Rapat Kerja […]

  • Kepala BGN Sudaryono Ungkap Dampak MBG: Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen!

    Kepala BGN Sudaryono Ungkap Dampak MBG: Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen!

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 485
    • 0Komentar

    Aceh — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga mendorong peningkatan konsumsi protein dan membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menilai bahwa konsumsi protein anak mengalami peningkatan seiring pelaksanaan MBG. “Konsumsi protein itu kemudian dengan MBG ini konsumsi […]

  • Anies Sebut Demokrasi Beda di Orde Baru: Perlu Lawan Cara Baru

    Anies Sebut Demokrasi Beda di Orde Baru: Perlu Lawan Cara Baru

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan pandangannya terhadap tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi saat ini berbeda dengan masa pra orde baru, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk mengembalikan semangat demokrasi. Anies Baswedan menyampaikan pandangannya dalam acara diskusi Demos Festival berjudul ‘Omon-omon soal Oposisi’. Melalui sambungan […]

  • Dukung Transisi Energi, FOSS Group Hadirkan Truk Listrik 10 Ton dengan Jarak Tempuh 250 KM

    Dukung Transisi Energi, FOSS Group Hadirkan Truk Listrik 10 Ton dengan Jarak Tempuh 250 KM

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-FOSS Group resmi meluncurkan EV Truck 10 Ton, kendaraan angkut bertenaga listrik 100 persen yang dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional lintas sektor industri di Indonesia. Peluncuran ini diperkenalkan langsung oleh Founder FOSS Group, Afo Lim. Berbeda dengan kendaraan niaga listrik pada umumnya, EV Truck FOSS Group mengusung konsep universal dan multi-purpose. Kendaraan ini tidak terbatas […]

  • Akuntansi Emansipatoris: Membebaskan Akuntan dari Jebakan Kapitalis

    Akuntansi Emansipatoris: Membebaskan Akuntan dari Jebakan Kapitalis

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Oleh : Urbanus Ura Weruin SAAT ini, problem-problem sosial yang mengancam masa depan umat manusia seperti peperangan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan keadilan sosial semakin sulit diatasi. Dalam bidang ekonomi, kita hidup dalam masyarakat yang tergores oleh kesenjangan kekuasaan dan kekayaan yang yang terpusat pada penguasa dan […]

expand_less