Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini dan Feature » Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
  • visibility 184
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MANTAN Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tampaknya kehilangan ruang untuk membangun pembelaan yang meyakinkan di hadapan publik. Berbagai manuver komunikasi yang dilakukan melalui tim kuasa hukumnya tidak berhasil menggeser perhatian dari substansi perkara yang sedang dihadapi. Kini publik kembali disuguhi argumentasi bahwa praperadilan merupakan hak tersangka dan bahwa terdapat dugaan kekeliruan prosedural dalam proses penyidikan.

Tidak bisa dibantah bahwa praperadilan adalah hak setiap tersangka dalam negara hukum. Namun menjadikan isu prosedural sebagai argumentasi utama, sementara substansi dugaan tindak pidana dikesampingkan, merupakan strategi yang tidak menjawab pertanyaan publik yang sesungguhnya.

Apabila tim kuasa hukum (yang antara lain adalah aktivis korupsi mantan pengurus ICW dan juga pernah berkiprah di KPK serta sebagian lagi adalah Pengacara Senior) benar-benar konsisten dan berintegritas memperjuangkan _due process of law_ pada aspek prosedural, maka persoalan pertama yang disorot publik dan para ahli hukum justru proses akal-akalan “main oper” penyidikan dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung.

Pengalihan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai independensi dan konflik kepentingan, karena perkara kemudian ditangani oleh institusi yang sebelumnya menjadi tempat tersangka menduduki jabatan strategis. Dalam perspektif negara hukum, kondisi demikian patut dipertanyakan karena berpotensi melahirkan perlakuan istimewa, memperlambat proses penegakan hukum, serta membuka ruang bagi upaya penyelamatan/proteksi atau setidaknya meringankan pertanggungjawaban hukum berdasarkan kalkulasi situasi politik dan respons publik.

Mempersoalkan persoalan prosedur di Kejaksaan Agung akan dengan mudah dibaca publik sebagai salah satu agenda untuk membebaskan Febrie dari jeratan substansi perkara hukum yang diharapkan oleh publik untuk dibuka dan ditangani secara akuntabel demi keadilan.

Dalam konteks itu, pernyataan tim kuasa hukum yang mengatasnamakan perlindungan hak-hak tersangka juga kehilangan legitimasi ketika mereka hanya memilih memperdebatkan aspek-aspek prosedural yang menguntungkan kliennya, tetapi mengabaikan persoalan mendasar mengenai independensi proses penanganan perkara. Penegakan _due process_ tidak boleh dipahami secara parsial.

Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif sejak awal, termasuk keputusan pengalihan penyidikan, bukan sekadar mempersoalkan tindakan-tindakan teknis seperti penggeledahan atau penyitaan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik.

Perkara ini pada akhirnya bukan sekadar menguji nasib hukum seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan, melainkan juga menguji kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia. Publik membutuhkan proses hukum yang independen, transparan, bebas dari konflik kepentingan, dan berorientasi pada pengungkapan kebenaran materiil.

Karena itu, segala upaya yang mengalihkan perhatian dari substansi dugaan tindak pidana menuju perdebatan prosedural yang parsial hanya akan memperkuat persepsi bahwa terdapat ikhtiar sistematis untuk melindungi kepentingan tertentu.

Negara hukum hanya akan memperoleh kembali kepercayaan publik apabila hukum ditegakkan secara jujur, konsisten, dan tanpa perlakuan istimewa bagi siapa pun. Kita semua berharap bahwa supremasi hukum ditegakkan sehingga keadilan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik pada penegakan hukum bisa kita jaga.

Kita semua tidak berharap rakyat akan mencari jalannya untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, baik melalui jalan lunak seperti pembangkangan sipil _(civil disobedience).., apalagi dengan jalan kekerasan seperti hukum oleh kerumunan _(mob justice)_ atau pengadilan jalanan _(street justice)_ yang banyak kita saksikan di tingkat global dan regional.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usman Husin Minta Evaluasi Tarif KM Ferry Kupang-Rote Yang Dikeluhkan Mahal? 

    Usman Husin Minta Evaluasi Tarif KM Ferry Kupang-Rote Yang Dikeluhkan Mahal? 

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota DPR Usman Husin meminta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dishub NTT), PT ASDP Indonesia Ferry, dan Kementerian Perhubungan RI duduk bersama untuk mengevaluasi tarif penyeberangan lintasan Kupang-Rote yang dikeluhkan mahal oleh para pelaku usaha ekspedisi. Usman mengatakan, dirinya telah menerima keluhan dari sejumlah pengusaha dan sopir truk ekspedisi yang menilai tarif penyeberangan […]

  • Membangun Integritas, Dewan Pendidikan Purwakarta Kawal Ketat SPMB 2025-2026

    Membangun Integritas, Dewan Pendidikan Purwakarta Kawal Ketat SPMB 2025-2026

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Purwakarta,msinews.com-Demi menjamin terciptanya layanan pendidikan yang terbuka, adaptif, dan berkeadilan, Dewan Pendidikan Purwakarta secara serius mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga integritas di seluruh lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta, H. Agus Marjuki, secara langsung menginstruksikan seluruh pengurus untuk aktif terjun […]

  • Menganggap Keluarga, SBY Titip AHY ke Pimpinan Umum Nasdem

    Menganggap Keluarga, SBY Titip AHY ke Pimpinan Umum Nasdem

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta_Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menitipkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Ketua Umum Surya Paloh. Willy pun mengatakan Paloh memiliki hubungan yang dekat dengan AHY. Dia mengibaratkan hubungan keduanya layaknya paman dan keponakan. “Walaupun AHY tidak bagian dari tim delapan, tapi mereka relasi […]

  • Ketika Titiek Soeharto Tersipu Malu Ditanya Jadi Ibu Negara 

    Ketika Titiek Soeharto Tersipu Malu Ditanya Jadi Ibu Negara 

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Mantan istri Prabowo Subianto,Siti Hediati Hariyadi, S.E atau biasa disapa Titiek Soeharto hanya bisa tersenyum tersipu saat ditanya wartawan soal jadi Ibu Negara setelah mantan suami terpilih jadi Presiden RI di Pilpres 2024. Saat ditanya seperti itu, Titiek tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Sebelumnya, Titiek Soeharto hanya tersipu malu […]

  • Kasus Perdagangan Orang Paling Banyak di Kabupaten Malaka dan Sikka -NTT

    Kasus Perdagangan Orang Paling Banyak di Kabupaten Malaka dan Sikka -NTT

    • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kasus perdagangan orang di Indonesia khususnya wialayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan tajam. Perihal masalah tersebut, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku pihaknya encatat jumlah terbanyak tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari Kabupaten Malaka. Polres Malaka sedang menangani kasus TPPO tersebut. “Tersangka paling banyak di Polres Malaka yaitu 12 tersangka,” […]

  • Gerindra Usung Melkiades Laka Lena di Pilgub NTT, Ini 18 Cagub Lainnya

    Gerindra Usung Melkiades Laka Lena di Pilgub NTT, Ini 18 Cagub Lainnya

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Gerindra resmi mengusung Emmanuel Melkiades Laka Lena, Ketua DPD Partai Golkar NTT, sebagai Calon Gubernur Provinsi Kepualauan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pilkada Serentak 27 November 2024 akan datang. “Kemarin Pak Ketua Umum Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk calon gubernur yang sudah beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur […]

expand_less