BNPB Siapkan Upaya Mitigasi Kekeringan di Nusa Tenggara Barat

MATARAM,MSINEWS.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mengungkap berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam memitigasi bencana hidrometeorologi kering yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini disampaikan dalam paparannya di hadapan Gubernur NTB, bupati dan walikota se-Provinsi NTB dan juga perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi NTB, serta perwakilan Forkopimda yang hadir dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan yang digelar di Kota Mataram, NTB pada Jumat (24/7).

Kepala BNPB menyampaikan, adanya prediksi El Nino yang mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2026 dan puncaknya diperkiraan terjadi pada akhir 2026.

“BNPB sepakat dengan gubernur dan para bupati dan walikota. Dalam menghadapi ancaman kekeringan yang diakibatkan El Nino, kita sepakat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ujar Suharyanto.

“Melalui langkah mitigasi antara lain, sebelum terjadi bencana kekeringan adalah dengan operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan. Kemudian membangun sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki air, dan ada beberapa peralatan logistik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan bahwa pembangunan sumur bor ini menjadi fokus utama bagi penanganan kekeringan di lokasi yang memang sudah dilanda kekeringan.

“Yang utama adalah sumur bornya, karena sumur untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi jika digali tidak ada air, pipanisasi tidak bisa karena daerahnya sangat kering, satu-satunya jalan keluar dengan distribusi air bersih menggunakan tangki air,” tutur Suharyanto.

Sumur bor yang akan dibangun biasanya memiliki kedalaman minimal 100 meter atau menyesuaikan dengan kondisi topografi di wilayah terdampak masing-masing.

Selain dilakukan pengeboran, BNPB turut memfasilitasi segala perlengkapan pendukung seperti pipa-pipa dan tempat toren penampungan air, sehingga masyarakat dapat kembali menikmati air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada akhir pemaparan, Kepala BNPB mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, yang berkomitmen penuh dalam penanganan bencana.

Penanggulangan bencana menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025), dengan fokus pada penguatan ketangguhan daerah, mitigasi risiko terpadu, dan adaptasi perubahan iklim

“Rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagi kami betul-betul luar biasa dengan adanya komitmen menggembirakan, karena untuk bencana ini gubernur sudah masuk dalam pembahasan RPJMD per lima tahun,” tegas Suharyanto.

Kepala BNPB pun berharap, apa yang telah dilakukan NTB dapat dijadikan _pilot project_ bagi wilayah lainnya, terutama wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan bencana.

“Hal ini mungkin menjadi contoh bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain, yang masihh belum memasukan atau mempertimbangkan adanya kajian risiko bencana,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini , BNPB turut memberikan bantuan dukungan peralatan penanggulangan bencana kekeringan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan.

Bantuan yang dimaksud meliputi pompa alkon, pompa pendorong mata air/sungai, tandon air dan dudukannya, pipa pralon dan kran, serta paket sembako.

*Tinjau Early Warning System Tsunami di Mataram*

Setelah melakukan rapat koordinasi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi NTB dengan melihat sirene peringatan dini tsunami yang telah terpasang sejak tahun 2025 di Kawasan Wisata Taman Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang.

Kehadiran Kepala BNPB untuk memastikan bahwa alat yang telah terpasang dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah dilakukan uji coba, Kepala BNPB puas dengan masih berfungsinya alat tersebut.

Harapannya dengan tersedia alat ini, dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi ke tempat lebih aman ketika tsunami terjadi.

Fungsi utama dari alat ini ialah sebagai pendeteksi ancaman gelombang tsunami dan sebagai sarana peringatan dini dengan adanya sirine serta informasi penyataan ada potensi bencana tsunami di wilayah sekitarnya.

Adapun radius dari suara yang dikeluarkan yaitu dapat didengar sampai jarak sekitar 2 hingga 3 meter. Sirene ini akan aktif secara otomatis karena terhubung langsung dengan sensor deteksi gempa bumi dan perubahan muka air laut. Namun, alat ini juga dapat dinyalakan secara manual.

Setiap tanggal 26 pada setiap bulan, BPBD bersama aparat setempat secara rutin melakukan uji coba sirene tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa alat tersebut selalu aktif dan berfungsi.** (Abdul Muhari, Ph.D.Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB). **