Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
  • visibility 327
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, hingga nelayan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan setiap SPPG wajib menerima dan melibatkan produk UMKM serta hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Penolakan sepihak dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Nanik, para pelaku usaha kecil justru harus dirangkul, dibina, dan diarahkan agar mampu menjadi pemasok dapur MBG dengan kualitas yang baik, bukan disingkirkan oleh kepentingan bisnis tertentu.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” kata Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program MBG tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” terang Nanik.

BGN juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pengutamaan pemasok besar yang berpotensi memonopoli distribusi bahan pangan ke dapur MBG dan menyingkirkan pelaku usaha kecil.

“Akan saya suspend. Sebab ini berarti anda melawan Peraturan Presiden,” tambah Nanik.

Nanik menekankan SPPG dan mitra wajib mengakomodasi serta membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar mampu memenuhi standar kualitas bahan pangan yang dibutuhkan dalam program MBG.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” tutur Nanik.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT SMI at a Glance

    PT SMI at a Glance

    • calendar_month Senin, 13 Mar 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    In aspiration to help elevate national development, PT SMI’s steadfast dedication to achieving sustainable urbanization is feasible through accelerating Indonesia’s ecology, economic growth, and equality. All of which are viable with the favorable support of the Indonesian Ministry of Finance and every PT SMI’s respective stakeholders. To achieve sustainable development for investors, government, and society, PT […]

  • DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemendag  Rp 2,4 Trilun di 2025

    DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemendag Rp 2,4 Trilun di 2025

    • calendar_month Sabtu, 15 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik datang dari Komisi VI DPR RI untuk Kementeran Perdagangan (Kemendag) atas usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 trilun di 2025. Adapun, Persetujuan usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp2,4 triliun dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung untuk tiga sektor. Pertama, adalah untuk peningkatan peran 46 Perwakilan Perdagangan di […]

  • Disbud Palembang Gelar FGD: Potret Sejarah dan Budaya Kota Palembang dalam Bingkai Prangko

    Disbud Palembang Gelar FGD: Potret Sejarah dan Budaya Kota Palembang dalam Bingkai Prangko

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Prangko setiap penerbitannya memuat pesan n simbol tersendiri, unik, dan visualisasinya menjadi alat perekam sejarah. Secara eksplisit (tersurat) dan implisit (tersirat) prangko juga merekam Kebudayaan manusia. Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Palembang menyenangkan Focus Group Discussion (FGD) tentang Landmark Kota Palembang, bertema “Potret Sejarah dan Budaya Kota Palembang dalam […]

  • Benyamin Inanosa Dukung DOB Jika Jadi Bupati Teluk Bintuni

    Benyamin Inanosa Dukung DOB Jika Jadi Bupati Teluk Bintuni

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 284
    • 0Komentar

      Penulis/Editor:Fren Lutrun JAKARTA – Ditengah kesibukan para politisi di ibukota negara mencari rekomendasi parpol untuk maju di pilkada 2024 mendatang, banyak isu-isu strategis yang menjadi perbincangan serius, salah satunya tentang konsep atau gagasan membangun wilayah yang akan mereka pimpin. Konsep dan gagasan ini menjadi bahan perbincangan serius di kalangan elit, bukan sekedar mengejar rekomendasi […]

  • Menteri Erick

    Erick Thohir : Kesepakatan Divestasi Saham PT Vale Indonesia Ditandatangani Senin Depan

    • calendar_month Selasa, 20 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia kepada Indonesia akan ditandatangani pada Senin, 26 Februari. Penandatanganan tersebut diharapkan akan terjadi pada pukul 16.00 WIB di Jakarta. Baca juga : AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif […]

  • Komnas HAM ; Pembubaran Retret di Cidahu Langgar Hak Asasi

    Komnas HAM ; Pembubaran Retret di Cidahu Langgar Hak Asasi

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi,menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan situasi yang dilakukan pada 3–4 Juli 2025, menyimpulkan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (27/6/2025), melanggar nilai-nilai hak asasi. “Komnas HAM menilai telah terjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak kebebasan berkumpul, serta hak atas […]

expand_less