Msinews.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dilakukan secara maksimal dan setara dengan daerah lain di Indonesia.
Pemerintah mengerahkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga rencana normalisasi sungai, guna menekan risiko bencana berulang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, negara hadir tanpa membedakan wilayah ketika bencana terjadi. Begitu laporan diterima, jajaran BNPB langsung turun ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
“Masyarakat yang terdampak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapat bantuan, mendapat perhatian apalagi ketika terjadi bencana,” kata Suharyanto saat meninjau daerah terdampak di Kabupaten Kudus dan Jepara, Jumat (16/1/2026), serta Kabupaten Pati dan Demak, Sabtu (17/1/2026).
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Suharyanto berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia memastikan kebutuhan dasar pengungsi dalam kondisi terpenuhi. Namun, masyarakat menyampaikan harapan agar dilakukan penanganan jangka panjang guna mencegah banjir kembali terjadi.
“Artinya, kebutuhan dasar terjamin, tetapi mereka meminta normalisasi Sungai Juwana supaya bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala BNPB menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kementerian Pekerjaan Umum. Normalisasi Sungai Juwana dinilai menjadi agenda penting dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di kawasan tersebut.
Suharyanto menjelaskan, banjir yang kerap melanda Jawa Tengah dipicu oleh perubahan daya dukung lingkungan. Kondisi itu membuat bencana sulit dihindari, meski pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan.
Sebagai solusi jangka pendek, BNPB telah menjalankan operasi modifikasi cuaca sesuai arahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Nah, untuk Jawa Tengah, atas arahan dari BMKG kita lakukan (modifikasi cuaca). Dari sejak kemarin sampai sekarang ini ada satu pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” ungkapnya.
Sementara itu, solusi jangka menengah dan panjang difokuskan pada penanganan akar persoalan, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur pendukung.
Kepala BNPB juga memastikan kebutuhan dasar para pengungsi akan terus dipenuhi. Bantuan mencakup kebutuhan pangan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, hingga perlengkapan kebersihan.
“Kalau memang nanti pemerintah kabupaten mengeluarkan anggaran dan itu anggarannya memang tidak bisa (mencukupi), itu bisa sistem reimburs diajukan pemerintah pusat lewat BNPB,” kata Suharyanto.
Di Kabupaten Kudus, Suharyanto menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, serta jajaran Forkopimda. Sementara di Jepara, ia meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, yang berada di kawasan Pegunungan Muria.
Untuk mencapai lokasi, Suharyanto harus menempuh perjalanan sekitar tujuh kilometer menggunakan sepeda motor trail karena akses jalan masih tertutup sisa longsoran. Di desa tersebut, tercatat delapan rumah rusak, 13 kepala keluarga terdampak langsung, dua warga sakit, dan tidak ada korban jiwa.
“Tolong ya, meskipun sulit, ini sudah SOP itu, kalau sudah terjadi bencana, apalagi rumahnya tadi sudah kena batu, itu mau tidak mau, suka tidak suka (harus) direlokasi,” tegasnya.
Relokasi dapat dilakukan melalui skema yang ditentukan pemerintah maupun relokasi mandiri oleh warga dengan dukungan pemerintah. BNPB akan membantu pembangunan rumah di lokasi baru yang aman.
Suharyanto juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan bencana, serta segera mengajukan dukungan tambahan ke pemerintah pusat jika diperlukan.
Selain itu, pemulihan akses transportasi menjadi perhatian utama mengingat jalur yang terdampak longsor merupakan akses vital bagi sekitar 3.500 kepala keluarga.
Dalam kunjungan di Kabupaten Pati, Suharyanto meminta pemerintah daerah dan provinsi ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca, mengingat intensitas hujan masih tinggi dan awan tebal masih menyelimuti sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
BNPB juga meninjau dapur umum di Balai Desa Sidoharjo, Pati, serta menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pati, banjir melanda 136 desa di 12 kecamatan, berdampak pada lebih dari 70 ribu warga, dan menyebabkan dua orang meninggal dunia akibat hanyut.
Status tanggap darurat bencana di Pati telah ditetapkan pada 10–24 Januari 2026. Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan pun mengapresiasi langkah cepat BNPB dalam menangani bencana di Kudus, Jepara, Pati, dan Demak.
“Saya akan mengawal agar bantuan terlaksana dan diwujudkan dengan baik,” ujarnya.*