Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Komisi X DPR ; Negara Harus Hadir, Jangan Ada Mahasiswa Perantau Asal Daerah Bencana Sampai Drop Out !

Komisi X DPR ; Negara Harus Hadir, Jangan Ada Mahasiswa Perantau Asal Daerah Bencana Sampai Drop Out !

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • visibility 369
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa perhatian terhadap mahasiswa terdampak bencana tidak boleh hanya difokuskan pada mereka yang berada di lokasi bencana saja, tetapi juga harus mencakup mahasiswa perantau yang sedang menempuh pendidikan jauh dari daerah asal.

Anggota Parlemen asal Daerah Pemilihan D.I.Y ini menyebut bahwa, mahasiswa yang berasal dari daerah bencana, meskipun sedang berada di luar wilayah tersebut, tetap mengalami tekanan psikologis dan kesulitan ekonomi yang signifikan sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus.

“Penanganan mahasiswa yang terkena dampak bencana itu tidak hanya untuk mereka yang berada di lokasi.

Mahasiswa yang berada di luar lokasi bencana tetapi berasal dari daerah bencana mesti mendapatkan perhatian serius. Dua-duanya harus diperhatikan,” kata MY Esti Wijayati, saat menghadiri acara Parlementaria di Universitas Udayana, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis pekan lalu.

Selain itu, dia juga menyoroti resiko terburuk yang mungkin dialami mahasiswa terdampak, yaitu drop out (DO). Ia meminta kampus memberikan berbagai bentuk dispensasi akademik agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

“Mereka harus dijaga betul, jangan sampai ada DO. DO bisa terjadi karena skripsi tertunda, atau tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, dan hal lainnya. Ini harus ada perlakuan khusus,” ujarnya.

Lanjutnya, perlakuan khusus tersebut berlaku baik untuk mahasiswa yang sedang berada di wilayah bencana, maupun mereka yang menjadi korban tetapi sedang berkuliah di luar daerah.

Rektor Universitas Udayana melaporkan bahwa terdapat sekitar 120 mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak bencana. Saat ini kampus tengah mendata berapa dari jumlah tersebut yang benar-benar mengalami dampak langsung.

Menanggapi hal tersebut, MY Esti menjelaskan bahwa proses identifikasi ini penting untuk menentukan bentuk bantuan, pendampingan, hingga dispensasi akademik yang dibutuhkan masing-masing mahasiswa.

Jadi, Komisi X DPR RI, melalui Ditjen Dikti Ristek mendorong seluruh kampus di Indonesia untuk menggerakkan semangat gotong royong dalam membantu mahasiswa terdampak bencana.

“Kami meminta seluruh kampus dan masyarakat bergotong royong supaya mereka bisa tetap makan dengan baik, melanjutkan kuliah dengan baik,” beber nya.

MY Esti mencontohkan beberapa kampus yang sudah mengaplikasikan nilai gotong royong Pancasila melalui kebijakan pembebasan UKT untuk mahasiswa terdampak bencana.

“Kalau mereka tidak bisa membayar uang kuliah, negara harus hadir. Atau kampus bisa bergotong royong seperti Unesa yang menggratiskan ratusan mahasiswa, atau UPI yang membebaskan biaya sampai semester delapan. Itu menunjukkan komitmen nilai-nilai Pancasila,” imbuhnya.

Untuk itu, MY Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mahasiswa terdampak bencana tidak merasa sendirian. Ia menekankan bahwa dukungan moral sama pentingnya dengan dukungan finansial.

“Jangan biarkan mereka sendiri, jangan biarkan mereka putus asa. Kita harus memberi semangat bahwa kita bersaudara, kita satu bangsa. Kalian tetap kami perhatikan dan akan bisa melanjutkan kuliah dengan baik,” ujarnya.

”Seluruhnya dilakukan agar masa depan mereka tetap terjaga. Selesaikan kuliahmu dengan baik, tatap masa depanmu. Saya berharap para mahasiswa tetap berjuang menyelesaikan pendidikan:“tutupnya.//

Editor ; tim redaksi/ds.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Tegaskan Penolakan

    Jokowi Igatkan Nadiem Naikan Anggaran Riset Sebelum Ada Presiden Baru

    • calendar_month Senin, 15 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Surabaya, MSINews.com – Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk meningkatkan anggaran riset sebelum pergantian presiden. Keputusan ini diambil setelah Jokowi mendapatkan inspirasi dari kunjungannya ke Amerika Serikat dan Vietnam, di mana kedua negara tersebut menunjukkan komitmen serius terhadap penelitian dan para peneliti. Baca juga […]

  • Hetifah Soroti Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran 

    Hetifah Soroti Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran 

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    MSIMEWS.COM—Ketidaksesuaian penempatan desil berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena berkaitan dengan akses keluarga terhadap berbagai program bantuan. . Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian Adapun, bahwa penetapan desil kesejahteraan masyarakat perlu disertai mekanisme verifikasi yang memadai sebelum digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian […]

  • Ketua DPD RI Sultan Apresiasi Pemerintah Akan Jadikan PPPK Daerah Sebagai Pegawai Pemerintah Pusat

    Ketua DPD RI Sultan Apresiasi Pemerintah Akan Jadikan PPPK Daerah Sebagai Pegawai Pemerintah Pusat

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Pemerintah akan mengangkat Pegawai dengan status PPPK dan PPPK Paruh di daerah menjadi Pegawai Pemerintah Pusat. Menurutnya, kabar tersebut menjadi angin segar bagi Kepala Daerah dan para Pegawai non PNS di sektor Pendidikan dan kesehatan di daerah. “Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan […]

  • Dua Anggota DPR RI Ditetapkan Tersangka Kasus Dana CSR BI-OJK oleh KPK

    Dua Anggota DPR RI Ditetapkan Tersangka Kasus Dana CSR BI-OJK oleh KPK

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menetapkan dua tersangka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu 6 Agustus 2025 […]

  • Terkait Perkara Penipuan, Dirut PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon Divonis Satu Tahun Penjara

    Terkait Perkara Penipuan, Dirut PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon Divonis Satu Tahun Penjara

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau PN Jakut menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Direktur Utama PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon, Zaghlul Wahab, terkait perkara penipuan. Sebagaimana diketahui, bahwa Zaghlul Wahab selaku Direktur Utama PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon terbukti turut serta melakukan penipuan terhadap Muhammad Ariq yang merupakan pedagang beras […]

  • Catatan Ada 10-15 Asuransi Umum Bermodal Tipis Bakal Nikah Paksa?

    Catatan Ada 10-15 Asuransi Umum Bermodal Tipis Bakal Nikah Paksa?

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat 10-15 asuransi umum masih memiliki ekuitas di bawah Rp150 miliar. Dengan kata lain, perusahaan tersebut berpotensi ditendang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika regulasi terbaru dijalankan. “Ada 10 atau 15. Jadi saya tidak bawa catatan,  lupa namanya,” ujar Ketua AAUI Budi Herawan ketika ditemui wartawan usai Konferensi Persnya di […]

expand_less