Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Komisi X DPR ; Negara Harus Hadir, Jangan Ada Mahasiswa Perantau Asal Daerah Bencana Sampai Drop Out !

Komisi X DPR ; Negara Harus Hadir, Jangan Ada Mahasiswa Perantau Asal Daerah Bencana Sampai Drop Out !

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • visibility 93
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa perhatian terhadap mahasiswa terdampak bencana tidak boleh hanya difokuskan pada mereka yang berada di lokasi bencana saja, tetapi juga harus mencakup mahasiswa perantau yang sedang menempuh pendidikan jauh dari daerah asal.

Anggota Parlemen asal Daerah Pemilihan D.I.Y ini menyebut bahwa, mahasiswa yang berasal dari daerah bencana, meskipun sedang berada di luar wilayah tersebut, tetap mengalami tekanan psikologis dan kesulitan ekonomi yang signifikan sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus.

“Penanganan mahasiswa yang terkena dampak bencana itu tidak hanya untuk mereka yang berada di lokasi.

Mahasiswa yang berada di luar lokasi bencana tetapi berasal dari daerah bencana mesti mendapatkan perhatian serius. Dua-duanya harus diperhatikan,” kata MY Esti Wijayati, saat menghadiri acara Parlementaria di Universitas Udayana, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis pekan lalu.

Selain itu, dia juga menyoroti resiko terburuk yang mungkin dialami mahasiswa terdampak, yaitu drop out (DO). Ia meminta kampus memberikan berbagai bentuk dispensasi akademik agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

“Mereka harus dijaga betul, jangan sampai ada DO. DO bisa terjadi karena skripsi tertunda, atau tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, dan hal lainnya. Ini harus ada perlakuan khusus,” ujarnya.

Lanjutnya, perlakuan khusus tersebut berlaku baik untuk mahasiswa yang sedang berada di wilayah bencana, maupun mereka yang menjadi korban tetapi sedang berkuliah di luar daerah.

Rektor Universitas Udayana melaporkan bahwa terdapat sekitar 120 mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak bencana. Saat ini kampus tengah mendata berapa dari jumlah tersebut yang benar-benar mengalami dampak langsung.

Menanggapi hal tersebut, MY Esti menjelaskan bahwa proses identifikasi ini penting untuk menentukan bentuk bantuan, pendampingan, hingga dispensasi akademik yang dibutuhkan masing-masing mahasiswa.

Jadi, Komisi X DPR RI, melalui Ditjen Dikti Ristek mendorong seluruh kampus di Indonesia untuk menggerakkan semangat gotong royong dalam membantu mahasiswa terdampak bencana.

“Kami meminta seluruh kampus dan masyarakat bergotong royong supaya mereka bisa tetap makan dengan baik, melanjutkan kuliah dengan baik,” beber nya.

MY Esti mencontohkan beberapa kampus yang sudah mengaplikasikan nilai gotong royong Pancasila melalui kebijakan pembebasan UKT untuk mahasiswa terdampak bencana.

“Kalau mereka tidak bisa membayar uang kuliah, negara harus hadir. Atau kampus bisa bergotong royong seperti Unesa yang menggratiskan ratusan mahasiswa, atau UPI yang membebaskan biaya sampai semester delapan. Itu menunjukkan komitmen nilai-nilai Pancasila,” imbuhnya.

Untuk itu, MY Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mahasiswa terdampak bencana tidak merasa sendirian. Ia menekankan bahwa dukungan moral sama pentingnya dengan dukungan finansial.

“Jangan biarkan mereka sendiri, jangan biarkan mereka putus asa. Kita harus memberi semangat bahwa kita bersaudara, kita satu bangsa. Kalian tetap kami perhatikan dan akan bisa melanjutkan kuliah dengan baik,” ujarnya.

”Seluruhnya dilakukan agar masa depan mereka tetap terjaga. Selesaikan kuliahmu dengan baik, tatap masa depanmu. Saya berharap para mahasiswa tetap berjuang menyelesaikan pendidikan:“tutupnya.//

Editor ; tim redaksi/ds.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Taman RW 05/01 Kebon Sirih Akan Diresmikan Wali Kota Jakarta Pusat

    Taman RW 05/01 Kebon Sirih Akan Diresmikan Wali Kota Jakarta Pusat

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sebuah Taman Kecil dan indah,terletak di Kantor RW.05/RT.01,Kelurahan Kebon Sirih, Menteng,Jakarta Pusat akan diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma,Rabu (15/5/2024) pagi. Adapun, Lokasi Taman ini terletak di Kompleks Lahan Milik PT MNC Grup Kebon Sirih Jakarta Pusat. Untuk menuju Taman ini melalui Gg.2 Jalan Jaksa Kebon Sirih. Memasuki pintu gerbang menuju taman […]

  • DPRD Provinsi Lampung Tabrak Anak Hingga Meregang Nyawa

    DPRD Provinsi Lampung Tabrak Anak Hingga Meregang Nyawa

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta_Seorang anggota DPRD Provinsi Lampung menabrak seorang bocah perempuan berusia lima tahun hingga meninggal di Jalan Antara, Sukajawa, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, pukul 19.45, malam Rabu, 1 Agustus 2023. Beberapa saksi, di antaranya Haris, menyebut tabrakan terjadi di dekat warung, tempat orang tua bocah berjualan. Anak berusia lima tahun itu sedang bermain “masak-masakan” di sana, dan […]

  • Wamen  Fahri Hamzah : Prabowo Ingin DTSEN Tuntas untuk Pastikan Data Kemiskinan Lebih Akurat

    Wamen  Fahri Hamzah : Prabowo Ingin DTSEN Tuntas untuk Pastikan Data Kemiskinan Lebih Akurat

    • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, pendataan presisi dan terintegrasi akan memastikan program pemerintah berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. “Pak Prabowo sangat ngotot agar kita punya sistem […]

  • Komisi I dan Kominfo Saling Mendukung dalam Transformasi Digital Nasional

    Komisi I dan Kominfo Saling Mendukung dalam Transformasi Digital Nasional

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat apresiasi dari mitra kerjanya, Komisi I DPR RI atas pencapaian kinerja selama kepemimpinan Menteri Budi Arie Setiadi dan jajarannya. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. “Terima kasih, Pak Menteri. Walaupun baru satu tahun lebih, saya kira ini adalah contoh menteri yang belajar dengan […]

  • DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran

    DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran

    • calendar_month Sabtu, 24 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.ci.- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI akan jadi Penjamin bagi 50 demonstran yang melakukan unjuk rasa mengenai Revisi UU Pilkada. Mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing karena tidak terlibat pidana berat. “Kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian. Barusan berkoordinasi […]

  • Pakar Hukum: Adelin Lis Berhak Ajukan PK Kedua Novum Baru

    Pakar Hukum: Adelin Lis Berhak Ajukan PK Kedua Novum Baru

    • calendar_month Selasa, 14 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito mengungkapkan Adenlin Lis Berhak Ajukan Peninjauan kedua dengan Novum Baru. Ia menyebut, jika putusan pertama belum memenuhi rasa keadilan. Hal tersebut disampaikan, seorang pakar hukum, Margarito dalam memberikan pandangannya terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Direktur Keuangan PT. Keang Nam Developmen Indonesia (KNDI), […]

expand_less