Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan

Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 63
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut), menunjukkan penurunan signifikan pada minggu ketiga Januari 2026.

Sebelumnya, ketiga provinsi tersebut sempat mengalami kenaikan IPH dan termasuk daerah dengan angka inflasi tertinggi pada Desember 2025 akibat terganggunya distribusi barang dan komoditas pangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penurunan IPH tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana.

“Daerah-daerah yang terdampak tadinya mengalami inflasi tinggi-tinggi (termasuk 5 daerah tertinggi). Dengan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah terutama pemerintah pusat [seperti] Bulog dan Badan Pangan ditambah dengan pemerintah daerah masing-masing. Itu bisa kemudian mengatasi inflasi yang terjadi di daerah bencana,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Mendagri menjelaskan, pada Desember 2025 sejumlah daerah di 3 provinsi terdampak bencana mengalami kenaikan IPH akibat terputusnya akses jalan dan jembatan, serta rusaknya sejumlah pasar, sehingga distribusi barang dan komoditas pangan tersendat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah segera melakukan percepatan distribusi melalui berbagai jalur.

“Pemerintah, terutama Bulog, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit bahkan melalui udara, melalui heli, melalui Hercules,” jelasnya.

Ia menambahkan, dukungan infrastruktur bandara di sejumlah wilayah Aceh dan Sumut turut mempercepat distribusi logistik, termasuk melalui Bandara Rembele di Bener Meriah serta bandara di wilayah Nias.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2026 hanya tersisa beberapa daerah yang masih mencatat kenaikan IPH, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa di Aceh, Kabupaten Nias Selatan di Sumut, serta Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumbar. Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya telah mengalami penurunan harga.

Seiring dengan itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa seluruh jalan nasional di tiga provinsi terdampak kini telah berfungsi kembali, sehingga arus distribusi logistik antardaerah dapat berjalan normal. Selain itu, aktivitas pasar menunjukkan progres positif, di mana seluruh pasar di Provinsi Sumut dan Sumbar telah beroperasi 100 persen, sementara di Provinsi Aceh sebanyak 73 dari total 112 pasar telah kembali beroperasi.

Mendagri menegaskan, capaian ini tidak terlepas dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta dukungan pemerintah daerah dalam membuka kembali akses distribusi pascabencana.

“Ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk melakukan memenuhi supply di tengah kesulitan. Putus jalan segala macam. Dropping-dropping udara itu. Ditambah lagi pembukaan jalan oleh PU, Danantara, pemerintah daerah itu semua memberikan dampak. Sehingga akhirnya angka-angka ini menjadi petunjuk atas kerja keras itu,” tandas Mendagri.

Ia berharap stabilitas harga di wilayah terdampak dapat terus terjaga seiring pemulihan infrastruktur dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Jalur Ditutup, di Taman Kencana, RW14 Tegal Alur Kembali Berulah

    Soal Jalur Ditutup, di Taman Kencana, RW14 Tegal Alur Kembali Berulah

    • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Jakarta, Persoalan akses pintu masuk jalur alternatif untuk warga di lokasi Perumahan Taman Kencana, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat masih menuai polemik. Pasalnya ketua RW14 Tegal Alur Iwan, diduga masih berselih paham dengan warganya sendiri buntut protes agar gerbang dibuka dijadikan kembali jalan alternatif seperti bisanya. Dari pantauan liputan kami sebelumnya di Perumahan […]

  • Mediasi Antara SPPG Pasar Rebo Gedong 02 dan Wartawan Berakhir Damai

    Mediasi Antara SPPG Pasar Rebo Gedong 02 dan Wartawan Berakhir Damai

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Msinews.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasar Rebo Gedong 02 membantah pemberitaan di media massa yang menyebutkan relawan security SPPG melakukan penganiayaan pada dua wartawan, Selasa 30 September 2025. Kepala SPPG Gedong 02, yang juga Koordinator Kecamatan (Kapokcam) Muhammad Ichsan mengatakan kebetulan pada saat kejadian wartawan dan tim security dia sedang tidak berada di […]

  • Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam

    Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Tangerang.msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong program penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini disampaikan Mendagri setelah melihat langsung simulasi pelayanan penerbitan PBG di daerah tersebut. […]

  • Ayodhia Kalake Ditujuk Jokowi Pj Gubernur NTT, Ini Karirnya.

    Ayodhia Kalake Ditujuk Jokowi Pj Gubernur NTT, Ini Karirnya.

    • calendar_month Sabtu, 2 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta, Ayodhia GL Kalake kini sudah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Joko Widodo (Jokowi) tugas tersebut. Ayodhia Kalake akan menggantikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023. Lantas siapa Ayodhia Kalake? Ayodhia Kalake adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves). Pria berdarah […]

  • Penjelasan KPK Terkait Dua Anggota DPR RI Belum Ditahan,Meski Sudah Jadi Tersangka 

    Penjelasan KPK Terkait Dua Anggota DPR RI Belum Ditahan,Meski Sudah Jadi Tersangka 

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka Anggota DPR RI Komisi XI periode 2019-2024 yakni Satori dan Heri Gunawan, terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi CSR BI-OJK ini, bahwa tim penyidik […]

  • Kabinet Merah Putih Resmi Dilantik Presiden Prabowo

    Kabinet Merah Putih Resmi Dilantik Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 21 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Prabowo Subianto hari ini,Senin 21 Oktober mengambil sumpah para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negata. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto Kementerian Koordinator Bidang […]

expand_less