Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menaker Dorong Next Practices untuk Hadapi Transformasi Dunia Kerja

Menaker Dorong Next Practices untuk Hadapi Transformasi Dunia Kerja

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
  • visibility 127
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

Ia menilai, sekadar mengadopsi best practices dari negara lain tidak lagi cukup. Indonesia harus melahirkan next practices yang memadukan praktik terbaik global dengan kearifan lokal bangsa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia Human Capital & Beyond Summit 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (3/9/2025).

Yassierli menyebut terdapat sejumlah isu besar yang harus segera ditangani, salah satunya memperkuat keterkaitan (link and match) antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia kerja.

“Ini adalah amanat konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tegasnya.

Selain itu, Yassierli menyoroti persoalan klasik ketenagakerjaan yang masih kerap muncul, mulai dari upah yang tidak dibayar, diskriminasi, hingga pesangon yang tidak dipenuhi. Tantangan baru juga hadir dari pekerja platform di era digital yang membutuhkan kepastian perlindungan.

“Semua ini menegaskan pentingnya hubungan industrial yang sehat serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menekankan perlunya mengubah paradigma lama yang memandang pekerja sebagai beban (liability). Menurutnya, pekerja harus ditempatkan sebagai talent sekaligus aset bangsa, terutama di tengah perubahan besar akibat disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, transisi hijau (green transition), serta bergesernya dominasi angkatan kerja ke generasi milenial dan Gen Z.

“Generasi muda bekerja tidak hanya untuk mencari penghasilan, tapi juga makna. Survei menunjukkan 24% di antaranya rela meninggalkan pekerjaan jika tidak menemukan purpose,” ungkapnya.

Untuk itu, Yassierli menilai masa depan ketenagakerjaan menuntut transformasi yang berpusat pada manusia (people-centered transformation). Organisasi, menurutnya, perlu memberikan ruang bagi generasi muda untuk berinovasi, mengubah budaya kontrol menjadi kolaborasi, serta membangun sistem kerja yang fleksibel dan bermakna.

Ia juga menekankan bahwa kompetensi masa depan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, melainkan juga pada learning agility, emotional intelligence, dan design thinking. Ketiga hal ini diyakini menjadi bekal penting menghadapi perubahan yang cepat.

“Birokrasi memang berbeda dengan korporasi. Tetapi jika birokrasi mampu agile dan people-centered, dampaknya akan luar biasa bagi bangsa,” katanya.

Di akhir sambutannya, Menaker menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai a nice place to grow for everybody, bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga ruang untuk tumbuh dan berkembang bersama.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belajar dari Jepang, Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

    Belajar dari Jepang, Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Di era globalisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam dunia usaha menjadi kian esensial. Karena itu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) menjadi satu langkah nyata dalam mewujudkan perlindungan HAM dalam dunia usaha. Pengurus Yayasan Bina Swadaya, Dr. Ir. Eri Trinuraini Adhi menyebut, […]

  • Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Banjir di Bali dan NTT, Instruksikan Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Banjir di Bali dan NTT, Instruksikan Penanganan Cepat

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara, melalui telepon genggamnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 10 September 2025. Presiden tampak sibuk berkoordinasi melalui Kepala Daerah setempat untuk mengatasi bencana alam yang menewaskan belasan jiwa […]

  • Aliran Dana CSR BI–OJK Diselidiki KPK, TPPU Diduga Bantu Gaya Hidup Satori dan Hergun

    Aliran Dana CSR BI–OJK Diselidiki KPK, TPPU Diduga Bantu Gaya Hidup Satori dan Hergun

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ditetapkan dua tersangka, yakni Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menulusuri aliran dana tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya akan menulusuri secara mendalam menganai dana CSR […]

  • Mengejutkan! Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Begini Tanggapan KPK

    Mengejutkan! Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Begini Tanggapan KPK

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta_Mantan Politisi PDIP Harun Masiku dalam kasus suap yang selama ini menjadi buronan KPK telah dikabarkan bahwa keberadaannya ada di Negara Kamboja. Seperti diketahui, Harun Masiku menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander […]

  • Pimpinan MPR RI: Jagalah Kedamaian dan Kesejukan Banten

    Pimpinan MPR RI: Jagalah Kedamaian dan Kesejukan Banten

    • calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Banten,msinews.com-Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kesejukan provinsi Banten. Hal ini bisa diwujudkan apabila masyarakat bersinergi dengan Polri melaksanakan program menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). “Polri bersama masyarakat melaksanakan Harkamtibmas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan di masyarakat,” jelas Yandri Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto […]

  • Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Kementerian Koperasi dan UKM diingatkan untuk terus mengawal penyelesaian hukum 8 (delapan) koperasi bermasalah yang telah menimbulkan kerugian mencapai Rp26 triliun. Pasalnya, permasalahan tersebut menyangkut uang masyarakat yang merupakan nasabah Koperasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela dalam apa keja denan Kemenko-UKM pekan lalu. “Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan […]

expand_less