Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Terkait Pembatalan Tunjangan Anggota DPR RI,Ketua Fraksi Demokrat: Mohon Maaf, Kami Siap Dikritisi dan Siap Dievaluasi

Terkait Pembatalan Tunjangan Anggota DPR RI,Ketua Fraksi Demokrat: Mohon Maaf, Kami Siap Dikritisi dan Siap Dievaluasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
  • visibility 65
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PACITAN,MSINEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ibas menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan suara rakyat.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ujar Ibas, menunjukkan komitmen FPD untuk senantiasa mendengarkan suara rakyat. Dalam pidatonya bertajuk “Demokrat Hadir Untuk Rakyat: Mendengar, Bekerja, Dan Menjaga Nilai Kebangsaan”, Ibas menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Terkait isu tunjangan DPR, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.

“Dengar Rakyat, Dengar Rakyat..Bantu Rakyat, Bantu Rakyat”, seru Ibas, mengajak para anggota FPD yang akan mengikuti Bimtek Gelombang II untuk selalu mengingat dua hal krusial. Pesan ini menjadi landasan perjuangan Partai Demokrat, seperti yang diungkapkannya, “Harapan Rakyat adalah Perjuangan Partai Demokrat.”

“Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik,” tutur Ibas, seraya menambahkan bahwa seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus sama-sama menjadi bagian untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Selain itu, Ibas juga menyerukan agar seluruh anggota FPD menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku yang senantiasa pro rakyat. Ia mengutip pesan Ketua Umum AHY, “Mulutmu, Harimaumu.” Ia mengajak para kader untuk menjaga sikap dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Adapun, acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota FPD DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Gelombang I yang digelar di Museum SBY-ANI, ini berlangsung mulai 25 Agustus hingga 2 Oktober 2025, terbagi ke dalam lima gelombang.

Sejumlah tokoh nasional dan internal Demokrat hadir sebagai pemateri, di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. Bimtek ini juga menghadirkan berbagai pemateri, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif, H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc.,M.T.; Kepala Subdirektorat pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Akhmad Edwin, SE, Ak, M.Si.; Ketua Dewan Pakar, Drs. Andi Alifian Mallarangeng, M.Sc. Ph.D.; serta akademisi Prof. Dr. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D.

Sebelumnya,Presiden Prabowo menggelar konferensi pers bersama Ketua DPR RI,Ketua MPR.RI, dan Ketua DPD RI, serta para pimpinan partai politik di Istana Merdeka,  Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa, Tunjangan DPR Dicabut, hingga Dorong DPR Buka Ruang Dialog dengan Masyarakat. Selain itu moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Konferensi pers tersebut, hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Editor; tim redaksi/dl.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Catat, Mulai 15-28 Juli Polres Prabumulih Gelar “Operasi Musi 2024”

    Catat, Mulai 15-28 Juli Polres Prabumulih Gelar “Operasi Musi 2024”

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com-Polres Prabumulih Polda Sumatera Selatan akan menggelar Operasi Patuh Musi 2024. Operasi ini digelar secara serentak dilaksanakan selama dua pekan mulai tanggal 15-28 Juli 2024. Adapun beberapa contoh sasaran dalam kegiatan operasi adalah berbagai pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas korban akibat kecelakaan lalu lintas seperti menggunakan HP saat berkendara atau berada di bawah pengaruh miras […]

  • Tarif Cukai Tembakau Naik 10% Mulai 1 Januari 2024, Harga Rokok Terdampak

    Tarif Cukai Tembakau Naik 10% Mulai 1 Januari 2024, Harga Rokok Terdampak

    • calendar_month Senin, 18 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA, MSINews.com – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar rata-rata 10%, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Dampak langsung dari kebijakan ini akan terasa pada harga jual eceran rokok di seluruh masyarakat. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai […]

  • HUT Emas KNPI ke-51, Ketua DPD KNPI PALI: Kabupaten Pertama di Sumsel sebagai Tuan Rumah

    HUT Emas KNPI ke-51, Ketua DPD KNPI PALI: Kabupaten Pertama di Sumsel sebagai Tuan Rumah

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    PALI, msinews.com-Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) secara resmi menunjuk DPD KNPI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun  Emas KNPI ke-51. Sehubungan dengan rencana kegiatan bertaraf nasional itu, pengurus DPD KNPI Kabupaten PALI), Provinsi Sumsel bergerak cepat berudiensi dengan Pemkab PALI, pada Selasa (23/7/2024) Audensi dengan […]

  • Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan

    Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Minews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI). Dalam amanatnya, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan. “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang […]

  • Airlangga Hartarto

    Airlangga Sebut Pemda Bisa Terapkan Tarif Pajak Rendah untuk Jasa Hiburan

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak yang lebih rendah untuk jasa hiburan khusus, yang sebelumnya ditetapkan antara 40 hingga 75 persen. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dibahas dalam rapat Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, […]

  • Megawati Soekarnoputri Kecam Kasus Intimidasi di Boyolali

    Megawati Soekarnoputri Kecam Kasus Intimidasi di Boyolali

    • calendar_month Minggu, 21 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Bandung, SINews.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus intimidasi oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Saat kampanye di Lapangan Tegalega, Bandung, Megawati menyoroti perlunya pemimpin yang mengayomi rakyat, bukan menurunkan aparat penegak hukum secara diam-diam. Megawati menyatakan seorang pemimpin seharusnya membela dan melindungi rakyat, bukan malah mengintimidasi. […]

expand_less