Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sinergi Kemensos dan Komdigi Wujudkan Digitalisasi Sekolah Rakyat

Sinergi Kemensos dan Komdigi Wujudkan Digitalisasi Sekolah Rakyat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • visibility 90
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sepakat memperkuat sinergi strategis dalam digitalisasi dan komunikasi Program Sekolah Rakyat gagasan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sinergi ini terbangun dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Dalam pertemuan ini, Gus Ipul menyampaikan bahwa ada tiga kunci memahami program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Dengan Sekolah Rakyat juga mimpi-mimpi mereka terbuka Pak, yang selama ini sudah putus asa, nah mereka lalu hidup harapannya, muncul, dan melahirkan pemungkin-pemungkin baru. Dan ini kami temukan dengan tim pak, tiga kunci ini, dan ini saya laporkan Presiden,” jelas Gus Ipul kepada Angga.

Gus Ipul menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu mandat yang diberikan Presiden kepada Kemensos. “Di era Pak Prabowo ini, kami diarahkan untuk melihat yang tidak tampak itu, yang grassroot, yang tidak pernah terkenal. Bukan hanya mereka-mereka yang bersuara keras, tapi yang nyaris tidak terdengar,” ujarnya.

Mendengar penjelasan dari Gus Ipul, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang telah menjadi miniatur dalam pengentasan kemiskinan terpadu. “Nah kemudian karena saya lihat miniatur ini kan semua nih, kena ini semua. Orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, orangtuanya jadi anggota Kopdes, keluarga dan anaknya mendapat program cek kesehatan,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan Sekolah Rakyat diseluruh Indonesia terutama dalam proses digitalisasi diperlukan dukungan dalam menyediakan jaringan internet terutama diwilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Angga menyampaikan Komdigi akan memberikan dukungan kepada Kemensos terkait penyediaan jaringan internet untuk Sekolah Rakyat termasuk di wilayah 3T melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyedia jaringan. “Nanti kita izin Pak Menteri, kita minta lokasinya (Sekolah Rakyat). Dari lokasi, nanti bisa dilihat yang sudah punya jaringan siapa-siapa aja, nanti kita bisa bantu komunikasikan,” jelasnya.

Selain dalam hal penyediaan jaringan untuk Sekolah Rakyat, Komdigi juga akan memberikan dukungan dalam mengenalkan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas melalui pemanfaatan media digital seperti sosial media.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa Sekolah Rakyat berhasil menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem seperti yang dirasakan langsung oleh Angga. “Kebetulan saya tingal di Bogor, 500 meter sebelah kanan rumah saya itu pemulung, Bapak Ibunya pemulung, anaknya tiga, dan dua anaknya itu sekolah di Sekolah Rakyat. Jadi kita bisa lihat, dan kita juga rasakan, nah ini kan publik harus tahu, masyarakat harus tahu,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menjelaskan ada lima program Komdigi dalam mendukung digitalisasi Sekolah Rakyat, termasuk dukungan jaringan internet dan komunikasi publik Sekolah Rakyat yang sebelumnya telah dijelaskan.

Selanjutnya adalah dukungan yang berkaitan dengan platform dan aplikasi. “Ini mungkin kalau usaha digital, platform, aplikasi, atau startup-startup yang perlu, yang sudah ada, yang berkembang, dan sebagainya. Kita ada satu network yang dalam ekosistem digital, kami siap support,” jelasnya.

Tidak kalah penting, Komdigi juga akan mendukung terkait pelatihan digital bagi guru Sekolah Rakyat yang bisa diakses secara online. Terakhir adalah dukungan terkait data center. “Berkaitan dengan masalah data center, kalua misalnya da kebutuhan-kebutuhan penempatan data dan sebagainya, kita punya program data center nasional,” ujarnya.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Keterangan DPR RI dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batasan usia minimal capres-cawapres. Dalam pembacaan keterangannya, DPR sempat menyinggung gugatan pimpinan KPK Nurul Ghufron terkait batasan usia minimal pimpinan KPK. Keterangan DPR RI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan beberapa putusan MK mempertimbangkan batasan usia minimum […]

  • Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Tidak Tepat !

    Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Tidak Tepat !

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta,msines.com-Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI, Prof.Dr.Fadel Muhammad menegaskan, Sanksi ringan berupa teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD) adalah tidak tepat. Akibat teguran tersebut, Ketua MPR untuk tidak mengulangi kesalahan dan berhati-hati dalam bersikap. MKD menyebut Ketua MPR telah melanggar kode etik imbas berbicara tentang […]

  • Wau Ngeri: Jusuf Kalla Ucap Modal Jadi Ketum Partai Beringin Mencapai Rp.600 Miliar

    Wau Ngeri: Jusuf Kalla Ucap Modal Jadi Ketum Partai Beringin Mencapai Rp.600 Miliar

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta_Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi ketua umum partai. Jusuf Kalla atau JK (sapaan akrab_red) mengukapkan bahwa kondisi pada waktu 15 tahun lalu sudah jelas berbeda. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar pada masa sekarang sangatlah tinggi. “Karena […]

  • Presiden, DPR Sahkan UU Kesehatan, ‘Tuai Protes’ Berikut Tanggapan DR. dr. Berlian Siagian

    Presiden, DPR Sahkan UU Kesehatan, ‘Tuai Protes’ Berikut Tanggapan DR. dr. Berlian Siagian

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023. Aturan itu diundangkan pada 8 Agustus 2023 dan otomatis langsung berlaku. Sebelumnya DPR RI pun sudah resmi mengesahkan Omnibus Law Kesehatan menjadi  undang-undang pada Selasa 11 Juli 2023 lalu. Pengesahan UU Kesehatan itu diambil dalam Rapat Paripurna […]

  • Charta Politika : Prabowo-Gibran Unggul dalam Hitung Cepat, 57,11 Persen

    Charta Politika : Prabowo-Gibran Unggul dalam Hitung Cepat, 57,11 Persen

    • calendar_month Rabu, 14 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menurut data terbaru dari Charta Politika Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhasil unggul dengan 57,11 persen suara dalam hitung cepat pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Peneliti Charta Politika, Shinta Shelvyra, mengungkapkan sampel hitung cepat ini berasal dari 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) […]

  • Tidak Lakukan Klarifikasi Terkait Radikalisme dan Teroris, Pansel Kompolnas Tak Profesional Dalam Menggugurkan Peserta

    Tidak Lakukan Klarifikasi Terkait Radikalisme dan Teroris, Pansel Kompolnas Tak Profesional Dalam Menggugurkan Peserta

    • calendar_month Sabtu, 7 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews-Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) selaku Kuasa Hukum dari Nur Setia Alam Prawiranegara,S.H.,M.Kn. peserta seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2024-2028 menganggap panitia seleksi Kompolnas tidak profesional karena menggugurkan peserta hanya berdasarkan “catatan BNPT” tanpa melakukan klarifikasi dan wawancara langsung. Hal itu diketahui, setelah peserta yang digugurkan, Nur Setia Alam Prawiranegara menelusuri sebab […]

expand_less