Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
  • visibility 159
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri membeberkan besaran gaji pekerja asing khususnya China di pabrik smelter milik China yang berdiri di Indonesia.

Faisal mengatakan bahwa besaran gaji antara tenaga kerja asing (TKA) dengan tenaga kerja Indonesia jauh berbeda. Dia mengatakan besaran gaji tenaga kerja China jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja dalam negeri.

“Banyak tenaga kerja China di smelter. Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp 17 juta hingga Rp 54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum,” kata Faisal dalam keterangannya, dikutip CNBCI, Rabu 23/8/2023.

Lebih lanjut Faisal mengatakan bahwa kebanyakan dari pekerja China itu menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Sehingga, para tenaga kerja asal China tidak perlu membayar pajak penghasilan yang seharusnya disetorkan ke pemerintahan Indonesia.

“Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan ke Republik Indonesia,” tambahnya.

Terlebih, Faisal membeberkan bahwa para tenaga kerja China banyak diantaranya bukan tenaga ahli seperti juru masak, satpam, supir, dan teaga statistik.

“Akibatnya muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar US$ 100 per pekerja per bulan,” kata Faisal menurut hitungannya bila pekerja China tidak membayar pajak penghasilan ke dalam negeri,” ujarnya

Dengan begitu, perusahaan smelter China yang ada di Indonesia hanya membayar pajak bumi dan bangunan, itupun nilainya kecil. Sehingga, dia menilai bahwa sebagian besar nilai tambah yang seharusnya dimiliki Indonesia justru dinikmati oleh perusahaan China.

“Jadi nyata-nyata sebagian besar nilai tambah dinikmati perusahaan China,” tandasnya.

Dilangsir dari halaman CNBC Indonesia.com, Jokowi menyebut bahwa hilirisasi nikel justru telah membawa keuntungan bagi Indonesia. Mantan wali kota Solo ini lalu mempertanyakan hitung-hitungan dari Faisal Basri.

“Ngitungnya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industri downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta.

Menurut Presiden dengan meningkatnya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi, maka penerimaan negara dari pajak akan lebih besar.

“Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp.17 triliun sama mengambil pajak dari Rp.510 triliun lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung saja dari Rp.17 triliun sama Rp.510 triliun gede mana?,” kata Jokowi. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harla Pancasila 2026, Kemenko Perekonomian ; Teguhkan Pancasila sebagai Jangkar Moral Indonesia

    Harla Pancasila 2026, Kemenko Perekonomian ; Teguhkan Pancasila sebagai Jangkar Moral Indonesia

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Susiwijono Moegiarso. menegaskan bahwa, nilai-nilai Pancasila terus menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, hingga ancaman fragmentasi sosial di ruang digital, Pancasila menjadi pedoman yang mempersatukan keberagaman bangsa dan memperkokoh ketahanan […]

  • Timwas Haji DPR Temukan Masalah pada Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah

    Timwas Haji DPR Temukan Masalah pada Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Madindah,msinews.com– Sidak Timwas Haji DPR RI di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menemukan sejumlah masalah terkait fasilitas layanan bagi peserta haji tahun 2024. Adapun , tim yang dikoordinir oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi; Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ace Hasan Syadzily, […]

  • Yahukimo Timur Diusulkan Masuk Daerah Otonom Baru

    Yahukimo Timur Diusulkan Masuk Daerah Otonom Baru

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta – Perjuangan Panjang rakyat di Yahukimo Timur untuk melepaskan diri dari Kabupaten induk sepertinya makin mendapat respon baik dari pemerintah. Kabar menariknya adalah meskipun ada sebagian kelompok masyarakat yang belum sepakat atas perjuangan DOB ini, tetapi ada lima distrik di Yahukimo Timur yang justru telah nyatakan siap menyambut peristiwa bersejarah tersebut. Mereka yang tergabung […]

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    DPR Angkat Jempol untuk Satgas Rokok Ilegal, Garda Terdepan Penyelamat Uang Negara dan Industri Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, tak segan-segan menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pasalnya, DJBC baru saja membentuk Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, yang secara khusus […]

  • Kebijakan ‘One way’ di Tol, Ratusan Pemudik Tertahan di Terminal Induk Kota Bekasi

    Kebijakan ‘One way’ di Tol, Ratusan Pemudik Tertahan di Terminal Induk Kota Bekasi

    • calendar_month Senin, 8 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Bekasi,msinews.com- Ratusan pemudik tertahan di terminal Induk Kota Bekasi,Jawa Barat sejak Sabtu (6/4/2024). Bergerak meninggalkan padatnya kota menuju kampung halaman, ratusan pemudik tertahan selama berjam-jam di Terminal Induk Kota Bekasi. Meski demikian mereka tetap memilih bersabar menunggu demi berjumpa dan berkumpul dengan keluarga dan orang-orang tersayang di Hari Raya Idulfitri. Suasana ini terjadi pada H-3 […]

  • Ketua MAKI Soroti Absennya Ketua KPK

    Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

    • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi terkait putusan Praperadilan Firli Bahuri lawan Polda Metro Jaya. “Saya mengapresiasi dan menghormati putusan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan rasa keadilan, dan permasalahan seharusnya dituntaskan di sidang pokok perkara,” kata Boyamin pada MSINews, Selasa 19/12/2023. Baca juga : Polda Metro Jaya Optimis Menang […]

expand_less