Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Wapres Gibran Rakabuming Pantau Penyaluran BSU, Pastikan Aman Sampai ke Tangan Pekerja

Wapres Gibran Rakabuming Pantau Penyaluran BSU, Pastikan Aman Sampai ke Tangan Pekerja

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU di Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru, Riau, Senin 28 Juli 2025. Ia didampingi oleh  Menaker Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D.

Adapun, kunjungan Wapres dan Menaker, merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BSU yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Jakarta, dan Boyolali.

Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di lapangan untuk memastikan langkah mitigasi karhutla berjalan optimal serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga terdampak.

Tak hanya fokus pada isu lingkungan dan bantuan sosial, Wapres juga dijadwalkan mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Abiseka di kawasan Rumbai, Pekanbaru.

Diketahui, Provinsi Riau saat ini berada dalam status siaga darurat karhutla. Kondisi cuaca kering, lahan gambut yang mudah terbakar, serta sebaran hotspot yang masih terpantau aktif, menjadikan kunjungan Wapres sebagai momen strategis untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam pengendalian karhutla secara menyeluruh.

Sementara itu, Menaker Yassierli menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk intervensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dalam menjaga daya beli masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga 28 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta pekerja dari total 15,9 juta calon penerima, atau setara 92,26 persen secara nasional. Di Riau, bantuan telah diterima oleh 368.586 pekerja (91,04 persen), termasuk 145.824 pekerja di Kota Pekanbaru (89,01 persen),” ujar Yassierli.

Wapres Gibran Rakabuming Pantau Penyaluran BSU, Pastikan Aman Sampai ke Tangan Pekerja

BSU diberikan kepada pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah, dengan total bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan sekaligus.

Sebagaimana pesan Wapres yang kerap diutarakan, para penerima diimbau untuk menggunakan bantuan secara bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif seperti judi online atau game online.

“Namun melihat wajah-wajah para penerima BSU, sepertinya mereka jauh dari perilaku seperti itu,” tutur Menaker dengan nada berseloroh.

Menaker Yassierli menegaskan pentingnya peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia dalam menjangkau pekerja di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Ini menjadi tantangan tersendiri agar penyaluran bantuan benar-benar merata dan tepat sasaran,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi dukungan dan kehadiran langsung Wapres Gibran yang dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan BSU berjalan optimal dan diterima oleh pekerja yang berhak.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegiat Anti Korupsi Minta Kepala BPKP Papua yang Baru Bantu Tuntaskan Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Tolikara Tahun 2017

    Pegiat Anti Korupsi Minta Kepala BPKP Papua yang Baru Bantu Tuntaskan Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Tolikara Tahun 2017

    • calendar_month Minggu, 4 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Pegiat anti korupsi Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia meminta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Dwi Sabardiana, SE, MA, CSFA, CFrA membantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Papua menuntaskan kasus penyalahgunaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara tahun 2017. “Kepala BPK RI Perwakilan Papua Dwi Sabardiana segera […]

  • Pejabat BNPB Kena OTT, Ini Kata Legislator Selly Andriany

    Pejabat BNPB Kena OTT, Ini Kata Legislator Selly Andriany

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta-Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut, ia menghormati langkah penegakan hukum sekaligus menyatakan miris atas dugaan penyelewengan yang terjadi kala bencana melanda negeri ini. Adapun kata Selly, semua pihak harus memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja profesional setelah OTT di lingkungan PNPB. ”Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, […]

  • Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Senator Provinsi DKI Jakarta, Dr. Fahira Idris menegaskan, bahwa penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Menurut Fahira, bahwa penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial […]

  • Mantan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK, Harta Kekayaan Capai 118 Milyar

    Mantan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK, Harta Kekayaan Capai 118 Milyar

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 10 Maret 2025 kemarin. Adapun, pemanggilan tersebut untuk diminati keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi atas kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo EnergiEnergi IAE periode 2017 sampai 2021. […]

  • A.M Sangadji, Usulan Nama Pahlawan dari Maluku yang Disimpan Dibalik Meja

    A.M Sangadji, Usulan Nama Pahlawan dari Maluku yang Disimpan Dibalik Meja

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Di tanah yang melahirkan banyak pejuang, nama Abdoel Moethalib Sangadji atau A.M. Sangadji terus bergema dalam ingatan rakyat Maluku. Sudah lebih dari dua dekade, masyarakat di kepulauan itu menanti pengakuan negara atas jasa sang tokoh pergerakan nasional. Namun, hingga hari ini, nama A.M. Sangadji belum juga masuk dalam daftar Pahlawan Nasional. Bagi rakyat […]

  • Ricuh Lapas Narkotika Berulang, Komisi XIII Desak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bikin Langkah Terobosan

    Ricuh Lapas Narkotika Berulang, Komisi XIII Desak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bikin Langkah Terobosan

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani masalah berulang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Desakan ini muncul setelah terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025). Insiden terbaru ini menambah daftar panjang kekacauan di […]

expand_less