Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » KOMPAK Indonesia Desak Jaksa Agung Copot Aspidus Kejati NTT

KOMPAK Indonesia Desak Jaksa Agung Copot Aspidus Kejati NTT

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 1 Mar 2024
  • visibility 79
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa, memunculkan desakan keras terhadap Jaksa Agung untuk segera mencopot Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desakan ini muncul setelah adanya dugaan korupsi Medium Terms Note (MTN) senilai Rp.50 Miliar di Bank NTT terus mengemuka. Ia menyebut fakta yang ada, kasus serupa telah diproses hukum dan memperoleh kepastian hukum di Sumatera Utara dan Jambi. Namun di Nusa Tenggara Timur (NTT), penanganannya masih terkatung-katung.

Gabriel Goa menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan segera demi menjaga integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum.

Baca juga : MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap Tidak Ditahannya Firli Bahuri 

“Kami menuntut agar Jaksa Agung segera mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi di Kejaksaan Tinggi NTT dengan mencopot Aspidus,” kata Gabriel, Jum’at 1/3/2024.

“Khususnya, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT, Ridwan S. Angsar, dan timnya, dinilai gagal menyentuh pelaku korupsi,” sambungnya.

Gabriel juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Mereka meminta agar proses hukum dilakukan secara adil dan terbuka untuk mencegah adanya intervensi atau penekanan dari pihak manapun yang berpotensi menghalangi penegakan hukum yang bersih dan profesional.

Dalam konteks ini, Gabriel Goa juga menyoroti pentingnya pemberdayaan lembaga antikorupsi dan penegak hukum lainnya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia.

“Kita perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum memiliki sumber daya yang memadai dan didukung oleh regulasi yang kuat agar dapat bekerja secara efektif dalam memberantas korupsi,” tambahnya.

Lebih dari itu, Gabriel juga, mengecam menyuarakan kepedulian dan rencana aksi solidaritas. Ia menegaskan ada tiga tuntutan yang akan didesak diantaranya :

1. Pencopotan dan Proses Hukum: Mendesak Jaksa Agung RI untuk segera mencopot dan memproses hukum Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT, Ridwan S. Angsar.

2. Intervensi KPK: Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengambil alih penanganan kasus korupsi MTN Bank NTT senilai Rp 50 miliar, termasuk memanggil, memeriksa, dan memproses hukum terhadap pelaku dan auktor intelektualisnya, termasuk Ridwan S. Angsar dan Tim Pidsus Kejati NTT.

3. Aksi Solidaritas: Mengajak penggiat anti-korupsi dan pers untuk melakukan aksi solidaritas di KPK RI dan Kejaksaan Agung RI secara masif dan sistemik hingga kasus ini tuntas.

Gabriel Goa, menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk memberantas korupsi berjamaah di NTT, yang diduga melibatkan praktik kongkalikong antara kaum kuasa dan oknum aparat penegak hukum.

Aksi solidaritas kata dia, merupakan bentuk kepedulian terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTT, khususnya mereka yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi yang merugikan uang rakyat.

Baca juga : Polisi Tetapkan Pengemudi Bus, Tersangka Kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni

“Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak adil dan tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat,” punkasnya.’

Sementara berita diturkan respons dari pihak Kejaksaan Agung terkait desakan tersebut masih menunggu konfirmasi. Namun, diharapkan pihak berwenang dapat segera memberikan tanggapan yang memadai atas desakan yang diajukan oleh KOMPAK Indonesia ini. (Ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gereja Santa Theresia Serahkan Bantuan Hewan Kurban di Tanah Abang

    Gereja Santa Theresia Serahkan Bantuan Hewan Kurban di Tanah Abang

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Gereja Santa Theresia Jakarta kembali menyerahkan hewan kurban kepada Ustaz Babay selaku pengelola Komunitas, yaitu Hurin in Study Center di Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2024) sore. Rumah singgah ini biasanya menjadi tempat bagi anak-anak di wilayah Tanah Abang dan sekitarnya untuk belajar mengaji dan juga meningkatkan keterampilan. Dalam kesempatan itu, Pastor […]

  • Prabowo Ungkit Perindo Sudah Dukung Namun Berubah Haluan ke Ganjar

    Prabowo Ungkit Perindo Sudah Dukung Namun Berubah Haluan ke Ganjar

    • calendar_month Minggu, 13 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.Newd–Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkit momen saat Partai Perindo sebenarnya sudah mendukung dirinya menjadi bakal calon presiden (capres) 2024. Namun, pada akhirnya, Perindo berubah haluan mendukung bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai dideklarasikan menjadi bakal capres oleh Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar […]

  • BRIN

    BRIN : Kenaikan Jumlah Kursi Legislatif 2024 Semakin Ketat

    • calendar_month Senin, 5 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengumumkan  penambahan jumlah kursi legislatif pusat dari 575 menjadi 580 pada Pemilihan Umum 2024 membuat persaingan di dunia politik semakin menarik. Menurut Peneliti Tim Kajian Partai Politik BRIN, Ridho Imawan Hanafi, kompetisi antar politikus dan calon anggota legislatif semakin kuat untuk merebut kursi legislatif yang semakin […]

  • Komisi X DPR: Miss Universe Indonesia DiFoto Telanjang Ada Batasan UU TPKS

    Komisi X DPR: Miss Universe Indonesia DiFoto Telanjang Ada Batasan UU TPKS

    • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Salah satu finalis melaporkan yayasan penyelenggara Miss Universe Indonesia 2023 setelah difoto tanpa busana saat diminta body checking. Menanggapi hal tersebut ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian merasa tercengan atas penyelenggara finalis Miss Universe Indonesia diminta telanjang. “Jelaslah hal ini berlawanan dengan spirit pageant untuk memberdayakan empowering perempuan. Tidak ada komponen penilaian yang mesti […]

  • Dua Sungai di Muba Tercemar, POSE-RI Desak Usut Dugaan Fee 5% dari Pengeboran

    Dua Sungai di Muba Tercemar, POSE-RI Desak Usut Dugaan Fee 5% dari Pengeboran

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com –Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas) Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) mendesak Polda Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin bersama stakeholder lain, agar bergerak cepat menuntaskan masalah pencemaran Sungai Parung dan Sungai Dawas di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin (Muba). POSE-RI meminta pihak berwenang tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku pencemaran […]

  • Mantan Penyidik KPK Dukung Bongkar Dugaan Intervensi

    Mantan Penyidik KPK Dukung Bongkar Dugaan Intervensi

    • calendar_month Sabtu, 2 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, memberikan dukungan kepada eks Ketua KPK, Agus Rahardjo, untuk membongkar dugaan intervensi yang terjadi selama kepemimpinannya. Praswad, yang kini menjabat sebagai Ketua Indonesia Memanggil Institute (IM57+), menyatakan bahwa intervensi tersebut melibatkan Presiden Joko Widodo dan berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan […]

expand_less