Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PSU Tiga Wilayah Siap 100 Persen, Wamenko Polkam Pastikan Aman

PSU Tiga Wilayah Siap 100 Persen, Wamenko Polkam Pastikan Aman

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
  • visibility 108
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak di tiga wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Barito Utara, telah mencapai 100 persen.

Demikian pernyataan Wamenko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus, seusai rapat koordinasi intensif bersama KPU, Kemendagri, TNI, Polri dan Bawaslu memantau secara langsung seluruh tahapan Pilkada yang tersisa, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

Wamenko Polkam Lodewijk menyampaikan bahwa dari 537 daerah penyelenggara Pilkada, 98,53 persen atau 537 daerah telah sukses menuntaskan seluruh tahapan, termasuk pelantikan kepala daerah terpilih.

“Hanya 1,47% atau 8 daerah yang masih belum menyelesaikan tahapan, tiga di antaranya, yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Palopo, hanya menunggu jadwal pelantikan resmi,” ungkap Lodewijk.

Selanjutnya, Wamenko Polkam menjelaskan bahwa Pemerintah akan fokus pada PSU di Wilayah Strategis dan Pilkada Ulang dan Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada lima daerah yang akan melaksanakan PSU dan Pilkada ulang pada Agustus 2025.

Pencoblosan PSU akan dilaksanakan serentak pada 6 Agustus 2025 di, Provinsi Papua, dengan persaingan dua pasangan calon, Kabupaten Boven Digoel, yang melibatkan empat pasangan calon, Kabupaten Barito Utara, diikuti oleh dua pasangan calon.

Selain itu, dua daerah lain, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang, akan menggelar Pilkada ulang pada 27 Agustus 2025.

“Saat ini, di ketiga wilayah PSU itu, mereka sedang melaksanakan kampanye, merujuk pada periode kampanye yang berlangsung dari 4 Juni hingga 2 Agustus. Masa tenang akan diberlakukan dari 3 hingga 5 Agustus, sebelum masyarakat menentukan pilihan pada 6 Agustus,” jelasnya.

Ditegaskan Lodewijk, terkait Logistik, nggaran, dan keamanan dipastikan aman hasil rapat koordinasi menunjukkan progres signifikan dalam persiapan teknis.

“Dari hasil rapat dan kita dengar sendiri bahwa logistik dan administrasi sudah 100% saat ini sudah sampai di Kabupaten kota masing masing, distribusi ke TPS tinggal menunggu waktu. Kesiapan anggaran juga sudah 100% terpenuhi, serta penyelenggara PSU dan kesiapan TPS dinyatakan sangat siap,” tegasnya.

Wamenko Polkam mengatakan faktor keamanan menjadi pembahasan krusial dalam rapat tersebut, berharap agar penyelenggaraan PSU ini berjalan lancar.

“Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan agar hasil PSU dapat mencerminkan kematangan dan kualitas demokrasi elektoral di daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Lodewijk juga mengungkapkan tiga Indikator keberhasilan PSU yang diharapkan keberhasilan utama, PSU berjalan dengan luber dan judil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tingkat partisipasi pemilih tinggi, tentunya demokratis ya kita harapkan. Tingkat partisipasinya tinggi? Ya, karena ini menjadi salah satu dari indeks demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

Disampaikan Wamenko Polkam, pemerintahan juga tetap berjalan dengan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah, serta stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga dengan baik.

“Rekomendasi ini kita akan kirimkan kepada Kementerian, lembaga masing-masing untuk ditindaklanjutkan,” pungkas Lodewijk,

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala BGN: Skema Penyaluran Anggaran BGN Ciptakan Pemerataan dan Stimulus Ekonomi Nasional

    Kepala BGN: Skema Penyaluran Anggaran BGN Ciptakan Pemerataan dan Stimulus Ekonomi Nasional

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa BGN menghadirkan pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah.   Sebanyak 93 persen dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.   Dari total anggaran Rp268 triliun, […]

  • Musrenbang Provinsi Sulbar: Kemendagri Dorong Penanganan Kemiskinan Ekstrem hingga Tata Kelola Kewilayahan

    Musrenbang Provinsi Sulbar: Kemendagri Dorong Penanganan Kemiskinan Ekstrem hingga Tata Kelola Kewilayahan

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk memfokuskan program pembangunan tahun 2026 pada sejumlah isu strategis. Di antaranya meliputi pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan tengkes, serta penguatan tata kelola kewilayahan melalui penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini dinilai penting, mengingat pencapaian pembangunan nasional memerlukan sinergisitas […]

  • PDN Jebol, Peretas Minta Bayar Rp131 Miliar, Komisi I : Ini Peristiwa Ironis, Miris,Tragis

    PDN Jebol, Peretas Minta Bayar Rp131 Miliar, Komisi I : Ini Peristiwa Ironis, Miris,Tragis

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) oleh  peretas adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis. Hal tersebut mengingat PDN memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu melindungi kedaulatan data nasional dan melindungi data pribadi. Demikian kata Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin. “Tapi semuanya di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh (berbenah). What’s wrong with this?,” kata Nurul […]

  • Mendagri: Inflasi Indonesia YoY pada Desember 2024 Terkendali di Angka 1,57 Persen

    Mendagri: Inflasi Indonesia YoY pada Desember 2024 Terkendali di Angka 1,57 Persen

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Desember 2024 terhadap Desember 2023 terkendali di angka 1,57 persen. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/1/2025). […]

  • Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin memanas setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 meminta pandangan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemakzulan tersebut pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada sepuluh alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli […]

  • Anggota DPR RI: Sampaikan Pentingnya Penambahan Tim SAR dan Sekolah Lapang

    Anggota DPR RI: Sampaikan Pentingnya Penambahan Tim SAR dan Sekolah Lapang

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri menyampaikan pentingnya penambahan tenaga pencarian dan pertolongan Search And Rescue (SAR) dalam upaya meningkatkan keselamatan kepada Masyarakat. Dia menggarisbawahi perlunya alokasi dana yang memadai untuk mendukung petugas SAR dalam menjalankan tugas mereka. Baca juga : Tamanuri Usulankan Penambahan Jalan di Desa-desa Transmigrasi, ‘Jagan Dibedakan’ “Saya kira […]

expand_less