Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PSU Tiga Wilayah Siap 100 Persen, Wamenko Polkam Pastikan Aman

PSU Tiga Wilayah Siap 100 Persen, Wamenko Polkam Pastikan Aman

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
  • visibility 38
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak di tiga wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Barito Utara, telah mencapai 100 persen.

Demikian pernyataan Wamenko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus, seusai rapat koordinasi intensif bersama KPU, Kemendagri, TNI, Polri dan Bawaslu memantau secara langsung seluruh tahapan Pilkada yang tersisa, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

Wamenko Polkam Lodewijk menyampaikan bahwa dari 537 daerah penyelenggara Pilkada, 98,53 persen atau 537 daerah telah sukses menuntaskan seluruh tahapan, termasuk pelantikan kepala daerah terpilih.

“Hanya 1,47% atau 8 daerah yang masih belum menyelesaikan tahapan, tiga di antaranya, yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Palopo, hanya menunggu jadwal pelantikan resmi,” ungkap Lodewijk.

Selanjutnya, Wamenko Polkam menjelaskan bahwa Pemerintah akan fokus pada PSU di Wilayah Strategis dan Pilkada Ulang dan Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada lima daerah yang akan melaksanakan PSU dan Pilkada ulang pada Agustus 2025.

Pencoblosan PSU akan dilaksanakan serentak pada 6 Agustus 2025 di, Provinsi Papua, dengan persaingan dua pasangan calon, Kabupaten Boven Digoel, yang melibatkan empat pasangan calon, Kabupaten Barito Utara, diikuti oleh dua pasangan calon.

Selain itu, dua daerah lain, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang, akan menggelar Pilkada ulang pada 27 Agustus 2025.

“Saat ini, di ketiga wilayah PSU itu, mereka sedang melaksanakan kampanye, merujuk pada periode kampanye yang berlangsung dari 4 Juni hingga 2 Agustus. Masa tenang akan diberlakukan dari 3 hingga 5 Agustus, sebelum masyarakat menentukan pilihan pada 6 Agustus,” jelasnya.

Ditegaskan Lodewijk, terkait Logistik, nggaran, dan keamanan dipastikan aman hasil rapat koordinasi menunjukkan progres signifikan dalam persiapan teknis.

“Dari hasil rapat dan kita dengar sendiri bahwa logistik dan administrasi sudah 100% saat ini sudah sampai di Kabupaten kota masing masing, distribusi ke TPS tinggal menunggu waktu. Kesiapan anggaran juga sudah 100% terpenuhi, serta penyelenggara PSU dan kesiapan TPS dinyatakan sangat siap,” tegasnya.

Wamenko Polkam mengatakan faktor keamanan menjadi pembahasan krusial dalam rapat tersebut, berharap agar penyelenggaraan PSU ini berjalan lancar.

“Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan agar hasil PSU dapat mencerminkan kematangan dan kualitas demokrasi elektoral di daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Lodewijk juga mengungkapkan tiga Indikator keberhasilan PSU yang diharapkan keberhasilan utama, PSU berjalan dengan luber dan judil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tingkat partisipasi pemilih tinggi, tentunya demokratis ya kita harapkan. Tingkat partisipasinya tinggi? Ya, karena ini menjadi salah satu dari indeks demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

Disampaikan Wamenko Polkam, pemerintahan juga tetap berjalan dengan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah, serta stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga dengan baik.

“Rekomendasi ini kita akan kirimkan kepada Kementerian, lembaga masing-masing untuk ditindaklanjutkan,” pungkas Lodewijk,

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ratusan Warga Sumsel Aksi Damai ke Bawaslu Terkait Money Politic: Tuntut Diskualifikasi Paslon 01 HDCU

    Ratusan Warga Sumsel Aksi Damai ke Bawaslu Terkait Money Politic: Tuntut Diskualifikasi Paslon 01 HDCU

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Aliansi Masyarakat Sumatra Selatan Kawal Demokrasi (AMS2KD) menggelar aksi damai di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kamis 5 Desember 2024. Para pendemo memprotes proses penyelidikan politik uang oleh Bawaslu dan tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang dinilai stagnan (tidak berjalan). Peserta aksi terdiri dari kalangan mahasiswa, aktifis organisasi kemasyarakatan (ormas), pengemudi […]

  • Wamendag Tinjau Pelaksanaan MBG, Perkuat Perdagangan di Seluruh Daerah

    Wamendag Tinjau Pelaksanaan MBG, Perkuat Perdagangan di Seluruh Daerah

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri , meninjau  langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rawa badak, Kabupaten Subang, pada Senin (28/7/2025). Menurutnya, program MBG dapat menjadi momentum untuk memperkuat perdagangan di berbagai daerah. “Program MBG dapat melibatkan pedagang pasar dalam penyediaan bahan baku makanan sehingga […]

  • KOMPAK Indonesia Ungkap Dugaan Korupsi di Lingkungan BUMD DKI Melibatkan Pihak Swasta

    KOMPAK Indonesia Ungkap Dugaan Korupsi di Lingkungan BUMD DKI Melibatkan Pihak Swasta

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa dalam siaran pers diterima media ini,Jumat 13 Juni 2025. Hal tersebut untuk memastikan adanya transparansi dan […]

  • Kasus TPPU, Tersangka Sekretaris MA, Heru Lelono Diperiksa KPK

    Kasus TPPU, Tersangka Sekretaris MA, Heru Lelono Diperiksa KPK

    • calendar_month Kamis, 7 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan, terus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Rabu (6/3), seorang pensiunan yang bernama Heru Lelono diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus tersebut. Heru menjalani pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) […]

  • Tawuran Pelajar dan Penyebaran Radikalisme di Baubau Meresahkan

    Tawuran Pelajar dan Penyebaran Radikalisme di Baubau Meresahkan

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Baubau,Infomsi.org- Tawuran antar pelajar merupakan salah satu fenomena dan prilaku negatif itu masih saja terjadi di dunia pendidikan zaman now. Seharusnya budaya ini sudah sangat “kuno” namun masih dilakoni oleh kalangan pelajar,salah satunya pelajar di Kota Baubau, Pulau Buton,Provinsi Sulawesi Tenggara. Keluhan ini, bersamaan dengan kecemasan akan penyebaran kelompok radikal, mencuat dalam Jumat Curhat di […]

  • Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden serta aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente. Pengaruh itu ada kebijakan impor Kementerian BUMN di Indonesia. LaNyalla menilai para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Ia mencontohkan […]

expand_less